Berita Dari Ranah Minang

Minangkbau news.com-Jumlah penerima bantuan beras bagi keluarga miskin di Kabupaten Solok Selatan tahun 2010 berkurang dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan turunnya jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) bila ditinjau dari indikator keluarga yang dinyatakan berhak mendapat raskin. Jatah raskin juga berkurang hingga 13 kg per RTS.

“Kriteria RTS yang mendapatkan raskin, antara lain dilihat dari pendidikan, pekerjaan, serta minimal penghasilan. Ada RTS yang mana anaknya sudah bekerja. Jadi tidak masuk lagi sebagai penerima raskin,” terang staf bagian Kesra sekretariat daerah Solsel, Fernando Ardiansyaf, saat ditemui di ruang kerjanya.

Catatan bagian Kesra, tahun ini penerima raskin sebanyak 9.699 RTS/RTM. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2009, yakni 9.923 RTS. Meski secara keseluruhan RTS di Solsel berkurang. Namun, angka tersebut tidak terjadi secara merata di masing-masing kecamatan. Ada tiga kecamatan, jumlah RTS-nya malah mengalami kenaikan.

Tiga kecamatan tersebut yaitu Pauhduo, Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dan Sangirbatanghari. Pada tahun 2009, penerima raskin di Pauhduo hanya 1.394 RTS. Tahun ini naik menjadi 1.571 RTS. KPGD, dulunya 1.569 RTS, bertambah menjadi 1.599 RTS. Sangirbatanghari tahun sebelumnya terdapat 1.032 RTS, tahun ini meningkat 1.228 RTS.

Sedangkan empat kecamatan lainnya jumlah penerima raskin (RTS) berkurang. Sangir berkurang sebanyak 158 RTS, Sangirjujuan sebanyak 299 RTS, Sangirbalaijanggo 101 RTS, Sungaipagu 69 RTS.

Penyaluran raskin untuk Januari 2010, kata Fernando, akan direalisasikan pada akhir Februari. Keterlambatan tersebut disebabkan karena molornya jadwal pembayaran daerah kepada Bulog.

Sementara itu, jatah raskin yang diterima warga setiap bulannya turun dibandingkan tahun 2009. Biasanya masyarakat yang tercatat sebagai RTS, mendapat jatah 15 kg per bulan. Sekarang, mereka hanya diberi Rp13 kg per bulan. [ptd]

Minangkabaunews.com-Ruas jalan di Nagari Pulasan Kecamatan Tanjungadang Kabupaten Sijunjung rusak berat. Pemicunya, diduga karena banyaknya truk angkutan kayu hasil illegal loging yang melewati ruas jalan tersebut. Banyaknya pembalakan hutan juga dibuktikan dengan berdirinya shawmill selendang di kawasan yang dekat dengtan hutan lindung ini.

“Bahaya, ruas jalan sudah banyak yang berlubang sehingga membahayakan bagi kendaraan yang lewat terutama dimusim hujan. Aktivitas belajar dan mengajrpun sedikit terganggu, karena guru-guru sering terjebak dalam ruas jalan yang rusak, “jelas Agussalim, salah seorang anggota BPN setempat .

Namun aparatur pemerintahan nagari setempat membantah rusaknya jalan karena maraknya aktivitas illegal loging ini. Selain tanahnya yang labil dan kawasannya yang berada diperbukitan, rusaknya ruas jalan juga diakibatkan rua jalan tersebut sudah lama dikerjakan dan perlu peningkatkan dan perawatan kembali karena kondisinya sudah jatuh tempo.

Anggota DPRD Sijunjung AA Dt Paduko Rajo yang mengikuti Musrenbang ke Nagari Pulasan  membenarkan rusaknya beberapa ruas jalan yang menuju ke jorong-jorong di Nagari Pulasan tersebut. Karena itu, masyarakat bersama pemerintahan nagarinya mengharapkan ada perbaikan pada tahun anggaran 2011 nanti.

“Waktu Musrenbang di kantor Walinagari Pulasan, yang dipimpin oleh Walinagari Aprizal dan dihadiri oleh BPN, LPM serta pemuka masyarakat lainnya, masalah ruas jalan ini juga dibicarakan dan diharapkan dinaggarakan pada tahuin 2011 nanti, “jelas AA Dt Paduko Rajo.

Dalam Musrenbang itu tidak ada dibahas masalah illegal logging, masyarakat bersama pemerintahan nagari hanya mengharapkan kepada DPRD dan Pemkab Sijunjung untuk menyisihkan dana pembangunan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebab, yang ada sekarang ini baru sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Disekitar nagari ini, termasuk Nagari Sibakur dan Nagari Langki baru ada SMP. Karena itu, masyarakat yang ada disekitar kawasan ini memerlukan SMA supaya tidak terlalu jauh pergi ke Tanjunggadang yang jarakanya sekitar 12 kilometer dari Pulasan. Musrenbang ini nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan, “jelas AA DT Paduko Rajo. (*)

carut-marut distribusi beras pada program beras untuk rakyat miskin membuat rumah tangga sasaran di beberapa daerah tidak mendapat beras sesuai jumlah yang dijanjikan pemerintah. Kualitas beras yang dibeli oleh keluarga miskin itu pun sangat buruk.

Kualitas beras yang buruk itu, antara lain, ditemukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Banten, Kota Palembang (Sumatera Selatan), dan di Jawa Tengah (Blora, Pati, dan Banyumas). Selain itu juga di Cirebon, Bogor (Jawa Barat), dan Ponorogo (Jawa Timur).

Menurut guru besar ilmu ekonomi industri pertanian Universitas Gadjah Mada, Maksum, Jumat (29/1) di Yogyakarta, buruknya kualitas beras untuk program beras untuk rakyat miskin (raskin) karena Bulog memang tak memiliki beras kualitas bagus. Hal itu terjadi karena beras tersebut terlalu lama disimpan atau karena penyebab lain, seperti ketidaktepatan dalam mekanisme pengadaan beras.

Namun, menurut anggota Komisi IV DPR, yang juga Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo, buruknya kualitas raskin bisa karena Bulog membeli beras kualitas rendah.

Rumah tangga sasaran (RTS), kata Siswono, memang tidak dirugikan karena mereka membeli dengan harga tebus Rp 1.600 per kilogram, sedangkan harga beras tersebut di atas harga itu.

”Yang dirugikan adalah keuangan negara karena negara memberikan subsidi Rp 3.000 per kilogram raskin. Padahal, beras itu tidak layak dihargai Rp 4.600 per kilogram,” kata dia.

Tahun 2010 pemerintah menetapkan 17,5 juta RTS sebagai penerima raskin. Setiap RTS mendapat 15 kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Untuk itu, beras yang dibutuhkan untuk program raskin tahun 2010 sekitar 2,73 juta ton.

Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, total stok beras nasional yang ada di Bulog 1,6 juta ton, yakni 1,1 juta ton untuk program raskin dan 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Hingga Jumat (29/1), volume raskin yang disalurkan sekitar 100.000 ton, untuk operasi pasar 200 ton.

Guna mencegah kualitas beras stok Bulog rendah, pengamat perberasan, Husein Sawit, menyarankan agar kebijakan pengadaan beras untuk raskin ataupun CBP diubah. Misal, pada pembelian beras Bulog di musim panen gadu atau panen kemarau tidak terlalu besar.

”Karena pada musim gadu biasanya harga gabah atau beras lebih tinggi dari saat panen musim hujan karena kualitas gabahnya lebih bagus. Di sini kesulitannya kalau Bulog harus memakai standar harga pembelian pemerintah yang sama sepanjang tahun sama,” kata dia.

Selama ini pengadaan beras Bulog terbesar pada Februari-Mei, yaitu 51 persen dari total pengadaan, Juni-September 30 persen, selebihnya pada Oktober-Januari. ”Harga beras mengikuti iklim, tetapi standar HPP tetap. Akibatnya, kualitas beras Bulog buruk,” ujar Husein.

Ajak swasta

Saat membuka seminar dan Pameran Pangan Nasional Pasok Dunia ”Feed the World”, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan komitmen untuk bermitra dengan dunia usaha mengembangkan produk pangan. ”Pemerintah mesti merumuskan dibantu dunia usaha karena you are the players. Karena itu, bantu pemerintah merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dan realistis, sasarannya harus konkret,” ujar Presiden.

Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Franciscus Welirang menyatakan, Kadin mengusulkan 15 komoditas unggulan untuk dikembangkan sebagai pendorong terbangunnya ketahanan pangan di Indonesia.

Empat komoditas strategis yang diusulkan adalah beras, jagung, gula atau tebu, dan kedelai. Enam komoditas andalan ekspor adalah kelapa sawit, teh, kopi, kakao, tuna, dan udang. Dua komoditas sumber gizi adalah sapi dan ayam, serta tiga komoditas buah lokal terpopuler, yakni mangga, pisang, dan jeruk.

Minangkabau News.com-Menjelang pendaftaran secara resmi ke KPU Sumbar, awal Maret 2010 ini, jumlah kandidat calon Gubernur Sumbar terus bertambah. Jika sampai periode Desember 2009 tercatat sebanyak 23 kandidat, memasuki periode Januari 2010 bertambah menjadi 24 kandidat.
Mereka yang 23 kandidat di periode Desember 2009 itu, merupakan para calon yang mendaftar sebagai kandidat calon Gubernur Sumbar pada dua partai besar di Sumbar, yakni di Partai Demokrat, sebanyak 20 kandidat dan di Partai Amanat Nasional (PAN), empat kandidat. Namun di PAN ini, tiga kandidat diantaranya juga mendaftar di Demokrat. Di dua partai itu, jumlah kandidat yang mendaftar adalah 21 orang. Dua kandidat lain, merupakan calon yang akan diusung PKS dan Gerindra. Mereka ini adalah calon yang diapungkan langsung oleh patai bersangkutan. Yakni Ketua DPW PKS Sumbar Trin da Farhan Satria oleh PKS dan Wakil Ketua DPP Gerindra Fadlizon oleh Gerindra.
Periode Januari 2010, diperkirakan jumlah calon yang akan bertarung akan terus bertambah. Sebab beberapa partai di Sumbar, juga mulai ‘membuka pintu’ untuk para calon.
Sampai sejauh ini, sudah dua partai yang membuka pendaftaran setelah Demokrat dan PAN, yakni Partai Hanura dan Koalisi partai Maju Bersama (KPMB). Pertambahan jumlah kandidat calon Gubernur, baru berasal dari Partai Hanura. Yakni dengan mendaftarnya Direktur pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum., ke Hanura, Kamis (21/1).
Pertambahan jumlah kandidat berikutnya, diperkirakan berasal dari Partai Golkar dan PPP. Keduanya juga berencana akan mem buka pendaftaran untuk para kandidat Cagub Sumbar. Partai Golkar, seperti disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim, akan dilakukan akhir Januari ini, “rencananya setelah pengurus DPD Golkar Sumbar hasil musda XII Golkar Sumbar selesai dilantik,” katanya. Sedangkan PPP, menurut Sekretaris DPD PPP Sumbar, Dedrizal, saat ini tengah dalam persiapan untuk menerima pendaftaran para kandidat Cagub Sumbar.
Awal Maret 2010
Sementara itu, terkait jadwal pendaftaran calon Gubernur Sumbar ke KPU Sumbar, menurut anggota KPU Sumbar, Husni Kamil Manik, diperkirakan bisa dilakukan awal Maret 2010. “Sekarang KPU selama 14 hari ini dalam masa persiapan. Berikutnya akan dilakukan pendataan pemilih dan tahapan lainnya. Mungkin awal Maret sudah masuk tahap pendaftaran calon kepala daerah,’ katanya kepada Singgalang, Jumat (22/1) di Padang. (singgalang/308)

Aliansi Jurnalis Independen
(AJI)

Minangkabau news-Meskipun menjadi pilar keempat dalam penegakan demokrasi, kebebasan pers harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab dalam penulisan dan penyampaian berita. Apalagi dengan masih banyaknya pasal KUHP yang bisa dijadikan celah bagi banyak pihak untuk mempidana wartawan terkait pemberitaan, wartawan dituntut untuk mampu menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung  jawab, menguasai hak dan kewajiban mereka sebagai jurnalis.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Hendrayana, dalam acara pelatihan ukum untuk jurnalis “Membuka Akses Keadilan Melalui Peningkatan Kapasitas Jurnalis”, di Hotel Inna Muara, Minggu . Hendaraya menyatakan, dalam KUHP sendiri, sekitar 37 pasal masih sering digunakan banyak pihak untuk mempidana pers.

“Pasal yang paling banyak digunakan untuk menjerat wartawan mulai dari pasal 310 KUHP hingga pasal 321 KUHP tentang penghinaan, “ungkap Hendrayana.

Masih banyaknya pasal KUHP yang digunakan menjerat wartawan, menurut Hendrayana, lantaran aparat penegak hukum masih banyak yang belum menguasai  UU Pers yang mengatur secara khusus terkait masalah pers dan pemberitaan.

Padahal, menurut Hendrayana, secara tegas aturan tentang masalah pertanggung jawaban pemberitaan, secara khusus  telah diatur secara khusus dalam pasal 18 UU No 40/1999. Pasal tersebut menyebutkan secara tegas bahwa pertanggung jawaban pidana pers ada pada perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan redaksi, bukan invidu jurnalis.

Pers bertanggungjawab punya niat baik dan lakukan cover both side
untuk meminimalsir kemungkinan tersangkut masalah hukum, baik secara perdata maupun pidana, Pengurus Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Eko Maryadi, menyatakan seorang jurnalis harus terlebih dahulu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai jurnalis.

Terkait hak, secara tegas dalam pasal 3 hingga paasal 6 UU No 40/1999 disebutkan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebar luaskan gagasan dan informasi dan pers berfungsi sebagai kontrol sosial.

“Namun dibalik hak tersebut juga terkandung kewajiban. Pers wajib membuat berita yang berdasarkan fakta, melakukan cover both side, dan memihak pada kepentingan masyarakat banyak, taat pada kode etik wartawan, memenuhi hak jawab dan hak koreksi, minta maaf dan membuat ralat sesegera mungkin jika terdapat kesalahan, dan meningkatkan profesionalisme jurnalis, “ungkap Eko. (ptd)