berita padang - berita sumbar
headline
home berita Agam

Satu-satunya di Sumbar, Agam Terima Penghargaan Ombudsman

Jumat, 09 Desember 2016 - 05:45:11 WIB - 230
Satu-satunya di Sumbar, Agam Terima Penghargaan Ombudsman

AGAM - Bupati Agam Indra Catri menerima penghargaan Ombudsman, sebagai kabupaten yang memiliki kepatuhan memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU 25 2009. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua Ombudsman Pusat Prof. Amzulian Rifai, dengan disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/12) siang.


Penghargaan yang manis dan bersejarah bagi Bupati Agam bersama segenap jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Agam di penghujung tahun. Betapa tidak, selain bisa menaikan predikat dari zona merah (kepatuhan rendah) pada 2015, untuk tahun ini bisa meraih zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi.


Tidak hanya itu, penilaian Ombudsman tahun ini hanya Agam yang merupakan satu-satunya kabupaten di Sumbar yang mendapatkan predikat Oumbudsman dengan nilai tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).


Adapun SKPD yang mendapatkan zona hijau atau pelayanan tertinggi adalah, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kopererasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi, Kantor Arsip dan Perpustakaan serta Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.


Bupati Agam Indra Catri didampingi Ketua Ombudsman Provinsi Sumbar Yunafri, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran SKPD dan semua pihak yang telah berusaha dan konsentrasi dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarkat.


"Dengan adanya kerja keras dan kerjasama kita semua, penghargaan ini tidak akan kita raih. Ini adalah komitmen nyata dari tekad kita semua untuk senantiasa melindungi, melayani, dan mengangkat marwah Kabupaten Agam," jelas bupati dua periode itu.


Bupati juga mengharapkan, predikad Ombudsman zona hijau yang diraih dibeberapa SKPD, bisa menjadi acuan dan motivasi bagi SKPD lainnya untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan publik, sehingga untuk tahun 2017 seluruh instansi di Agam bisa meraih predikad Ombudsman terbaik dengan nilai zona hijau.


Sementara itu, Ketua Ombudsman Sumbar Yunafri, menyebutkan terpilihnya Kabupaten Agam sebagai penerima penghargaan ini karena political will atau dukungan dan perhatian penuh dari Bupati Agam dalam mematuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.


"Komitmen yang kuat itu juga diiringi oleh SKPD yang bertugas melayani masyarakat yang dikoordinir oleh Bagian Organisasi dibawah komando Sekretaris Daerah. Tanpa ada komitmen yang kuat dari kepala daerah, sulit untuk mencapai prestasi ini," pungkasnya.


Lebih lanjut, menurut Yunafri, Kabupaten gam termasuk lima besar tingkat nasional terhadap kabupaten yang disurvey dengan nilai antara 80 hingga 100 atau predikat hijau.


"Kedepan kita berharap prestasi ini dipertahankan dan ditingkatkan, karena Agam merupakan kabupaten pertama di Sumbar yang baru mendapatkan predikat Ombudsman," jelasnya.


Sebelum itu, Ketua Ombudsman Pusat, Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya, mengatakan Indikator penilaian oleh Ombudsman untuk mewujudkan standar pelayanan publik sesuai dengan amanat undang-undang bagi pemerintah daerah atau SKPD karena SKPD merupakan penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pelayanan publik.


"Adapun dari hasil observasi yang dengan nilai kepatuhan tinggi dikualifikasikan dengan zona hijau, nilai kepatuhan sedang dikualifikasi zona kuning, sedangkan untuk kepatuhan rendang dikualifikasi zona merah.


Bagi yang mendapatkan zona hijau semoga dipertahankan dalam rangka mendorong SKPD lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik, sementara bagi yang mendapatkan zona kuning dan merah diharapkan dapat memperbaiki sesegera mungkin, karena Ombudsman akan melakukan sepervisi atau monitoring terkait perbaikannya," terangnya.


Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam arahannya, mengatakan untuk mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan lebih baik, Indonesia harus memiliki tiga layanan waktu, yakni pertama, kecepatan dan biaya, kedua, lebih cepat lebih murah dan yang ketiga pelayanan mudah.


"Kalau bisa dipercepat mengapa diperlambat. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh instansi pemerintah agar menerapkan pelayanan tiga waktu ini sehingga kedepannya, tidak ada lagi masyarakat mengeluhkan proses pelayanan," tegasnya. (andre)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: agam,daerah,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI



BE SMART, READ MORE

Suhatri Bur Pimpin DPP PAN Padang Pariaman

Suhatri Bur Pimpin DPP PAN Padang Pariaman

PADANG PARIAMAN - Pelantikan Pengurus DPD PAN Padang Pariaman Periode 2015-2020 dilaksanakan di Pantai Tiram Nagari...

Batas Waktu Habis, 32 Kios di Bypass Pasa Aur Kuning Dibongkar Sendiri oleh Pedagang

Batas Waktu Habis, 32 Kios di Bypass Pasa Aur Kuning Dibongkar Sendiri oleh Pedagang

BUKITTINGGI - Pemerintah Kota Bukittinggi sebelumnya telah memberikan batas waktu kepada para pedagang untuk segera...

Indonesia-Norwegia Bahas Upaya Peningkatan Manfaat Ekonomi Hutan Sumatera Barat

Indonesia-Norwegia Bahas Upaya Peningkatan Manfaat Ekonomi Hutan Sumatera Barat

PADANG - Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, bersama dengan Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia, Yuwono...

JG Kunjungi dan Serap Aspirasi Masyarakat di Gunung Sarik Padang

JG Kunjungi dan Serap Aspirasi Masyarakat di Gunung Sarik Padang

PADANG - Anggota DPD RI Jeffrie Geovanie mengunjungi kelurahan Gunuang Sarik, Kuranji Kota Padang, Ahad, (8/1/2017)....

Awal 2017, Pria Padang Panjang Ditemukan Tewas Tak Bernyawa Dalam Kebun

Awal 2017, Pria Padang Panjang Ditemukan Tewas Tak Bernyawa Dalam Kebun

PADANG PANJANG - Kota Serambi Mekah, Padang Panjang, Sumatera Barat geger, seorang laki-laki ditemukan tak bernyawa...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu