minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Daerah

PN Medan Kuatkan Putusan KPPU Terkait Pembangunan Kantor Bupati Labusel

Senin, 19 Juni 2017 - 18:46:14 WIB - 335
PN Medan Kuatkan Putusan KPPU Terkait Pembangunan Kantor Bupati LabuselIlustrasi KPPU

MEDAN - Pengadilan Negeri (PN) Medan menguatkan Putusan KPPU dalam Perkara Nomor 18/KPPU-L/2015 terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pada proyek pelelangan pekerjaan lanjutan Pembangunan Konstruksi Gedung Kantor Bupati Labusel, lanjutan pembangunan gedung aula dan gedung bagian Selatan Tahun Anggaran 2013. Serta pembangunan konstruksi gedung bagian Utara Kantor Bupati Labusel (Tahap II) dan pekerjaan pembangunan konstruksi gedung bagian Selatan Kantor Bupati Labusel (Tahap II) Tahun Anggaran 2014.


Majelis Hakim yang menangani perkara keberatan memutuskan menolak permohonan keberatan para pemohon keberatan memerintahkan pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 19 Juni 2017. Susunan Majelis Hakim yang memutuskan perkara keberatan tersebut terdiri dari Erintuah Damanik, S.H, selaku Ketua Majelis Hakim, Johny Jonggi Hamonangan Simanjuntak S.H, M.H. dan Sabarulina Br. Ginting masing-masing selaku Anggota Mejelis Hakim.


Perkara keberatan berawal dari adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha karena tidak menerima Putusan Komisi No. 18/KPPU-L/2015. Permohonan keberatan diajukan oleh PT. Duta Utama Sumatera sebagai Pemohon Keberatan I/Terlapor I, PT. Raja Oloan sebagai Pemohon Keberatan II/Terlapor II, PT. Multi Raya Arttech sebagai Pemohon Keberatan III/Terlapor III, PT. Duta Agung Group sebagai Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV, PT. Karya Agung Pratama Cipta sebagai Pemohon Keberatan V/Terlapor V dan PT. Tisa Lestari sebagai Pemohon Keberatan VI/Terlapor VI.


Kedudukan hukum pelaku usaha yang berbeda mengakibatkan permohonan keberatan diajukan di dua PN yaitu PN Lubuk Pakam dan PN Medan. Demi efektifitas dan efisiensi proses persidangan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, KPPU mengajukan surat permohonan penetapan penggabungan perkara ke Mahkamah Agung (MA) sekaligus usulan PN mana yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan surat permohonan tersebut, MA telah menunjuk PN Medan. Selanjutnya, PN Lubuk Pakam mengirimkan berkas perkara disertai biaya perkara ke PN Medan. PN Medan yang ditunjuk MA untuk memeriksa perkara keberatan tersebut telah memeriksa perkara keberatan tersebut dengan register No.708/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN.MDN jo. 18/KPPU-L/2015.


Sebelumnya majelis KPPU yang terdiri dari Saidah Sakwan, M.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., dan Ir. M. Nawir M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi telah membacakan putusan perkara Nomor 18/ KPPU-L/ 2015 pada tanggal 17 Oktober 2016. Dalam putusannya perusahaan yang terbukti melakukan persekongkolan itu, yakni PT Duta Utama Sumatera dihukum membayar denda Rp 2,13 miliar. Kemudian, PT Raja Oloan dihukum membayar denda Rp 511 juta dan PT Multi Raya Artech dihukum bayar denda Rp 761 juta. Majelis KPPU juga menjatuhkan hukuman, melarang PT Duta Utama Sumatera, PT Raja Oloan, PT Multi Raya Arttech, PT Duta Agung Grup, PT Karya Agung Utama Cipta, PT Mulya Perkasa dan PT Tisa Lestari untuk tidak mengukuti tender pengadaan barang dan jasa selama dua tahun di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersumber dari dana APBN/ APBD karena terbukti melakukan persekongkolan horizontal antara peserta tender dan terbukti juga adanya persekongkolan vertikal dengan Kadis PU Labusel, PPK, Pokja dan panitia lainnya.


Selain itu, adanya indikasi kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang merupakan kelalaian dari Kadis PU Labusel Ir Nurdi Siregar dan PPK tahun anggaran 2013 dan 2014. KPPU juga merekomendasikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kembali melakukan audit tender tersebut.


Abdul Hakim Pasaribu, Kepala KPPU KPD Medan mengapresiasi putusan Majelis Hakim tersebut, hal ini menjadi dorongan berharga bagi KPPU untuk membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Putusan PN Medan ini sekaligus menambah daftar Putusan Komisi yang dikuatkan di tigkat PN. Sampai saat ini jumlah Putusan PN atas keberatan terhadap Putusan Komisi sebanyak 144 Putusan. Dari jumlah tersebut sebanyak 84 Putusan PN yang menguatkan Putusan KPPU atau sekitar 58,33% dan 60 Putusan PN yang membatalkan Putusan Komisi atau sekitar 41,67%.


Katanya, Putusan PN Medan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi ke MA. Pihak yang keberatan terhadap putusan PN dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada MA. "Saat ini, kami sedang menunggu relaas pemberitahuan kasasi dari PN Medan apabila pelaku usaha tersebut mengajukan kasasi ke MA," tutupnya. (RI)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Anwar Abbas: Saudagar Muhammadiyah harus Berinovasi dan Rebut Trust

Anwar Abbas: Saudagar Muhammadiyah harus Berinovasi dan Rebut Trust

BANDUNG - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Anwar Abbas, MM, M.Ag mengungkapka saudagar Muslim khususnya warga...

Penerbangan Langsung Padang-Arab Saudi Dibuka

Penerbangan Langsung Padang-Arab Saudi Dibuka

PADANG - Akhirnya penerbangan pesawat dari Padang menuju Arab Saudi dibuka. Kepastian ini disampaikan langsung Walikota...

Wakil Ketua Umum MUI Mendadak Kunjungi Kota Padang, Ada Apa?

Wakil Ketua Umum MUI Mendadak Kunjungi Kota Padang, Ada Apa?

PADANG - Wakil Ketua Umum MUI Buya Yunahar Ilyas mengadakan kunjungan dadakan ke Kantor PWM Sumbar Jalan Sawahan nomor...

Pendistribusian Daging Kurban di Bukittinggi Merata

Pendistribusian Daging Kurban di Bukittinggi Merata

BUKITTINGGI - Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias berharap tidak ada satu warga yang tidak mendapatkan daging...

Bukittinggi Gelar Sosialisasi Pariwisata Halal Sumbar

Bukittinggi Gelar Sosialisasi Pariwisata Halal Sumbar

BUKITTINGGI - Guna memberikan pemahaman terkait Destinasi Pariwisata Halal dan Sertifikasi Halal serta mendorong...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu