minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Nasional

Daurah Tahfidzul Quran Dibubarkan Paksa di Jepara, Ini Kata Ketum PP Muhammadiyah

Minggu, 10 September 2017 - 19:25:19 WIB - 1198
Daurah Tahfidzul Quran Dibubarkan Paksa di Jepara, Ini Kata Ketum PP MuhammadiyahKetua PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nasir

YOGYAKARTA – Terkait aksi pembubaran Daurah Tahfidzul Quran di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah oleh sejumlah orang dari Ormas tertentu, Ketua Umum PP Muhammadiyah akhirnya angkat bicara. Ketua PP Muhammadiyah menyesalkan aksi main hakim oleh sekelompok orang tersebut.

"Tindakan main hakim sendiri seperti itu apapun alasannya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau ormas", ujar Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Menurut Haedar, Indonesia adalah negara hukum dan kegiatan keagamaan maupun kegiatan lain dalam masyarakat mendapat jaminan konstitusional. Lebih-lebih untuk suatu kegiatan keagamaan yang luhur guna memasyarakatkan bacaan dan pemahaman Al-Quran sebagai Kitab Suci umat Islam, yang dijamin pasal 29 UUD 1945. 

“Jika ada kegiatan warga negara atau masyarakat ataupun ormas yang dianggap melanggar secara administratif maka hanya aparat penegak hukum atau pemerintah yang berhak melakukan tindakan penertiban, hal itupun harus berpedoman pada hukum serta peraturan yang berlaku, tidak asal melakukan penertiban secara sepihak saja,” ucap Haedar.

Tambahnya, Apalagi jika menyangkut kegiatan keagamaan. Perbedaan paham agama tidak boleh menjadi alasan melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Jangan sampai isu radikal, radikalisme, deradikalisme, deradikalisasi, teroriseme, paham keagamaan tertentu, hingga issue menjaga kebhinekaan, NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya dijadikan alat pemukul oleh siapapun atau organisasi apapun yang berbeda pandangan dengan cara main hakim sendiri,” tegas Haedar.

Tambahnya, Jika ada ormas mengklaim diri antikekerasan dan antiradikalisme, maka jangan melakukan kekerasan dan tindakan radikal terhadap pihak lain atasnama apapun.

“Manakala hak tersebut dilakukan sama dengan prokekerasan dan proradikalisme dalam bentuk lain. Buktikan dalam tindakan nyata kalau ormas Islam di mana pun berada  benar-benar penyebar kedamaian, toleransi, moderat, ukhuwah, akhlak karimah, dan rahmatan lil-alamin,” jelas Haedar.

Haedar melanjutkan, Apa jadinya Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi manakala ada sekelompok orang atau organisasi kemasyarakatan dibiarkan bebas melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri.

Lebih jauh Haedar menyampaikan Jika aparat negara melakukan penertiban soal IMB, maka harus diberlakukan umum terhadap tempat-tempat lain yang tidak memiliki IMB, serta jangan tebang pilih. Aparat penegak hukumpun dalam melakukan tindakan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, lebih-lebih manakala dilakukan pihak swasta atau masyarakat sipil yang memang tidak memiliki hak dan kewenangan.

Karenanya demi tertibnya negara hukum, lanjunya, penegakan demokrasi dan HAM, serta keharmonisan antarmasyarakat dan kedamaian kehidupan keagamaan di Indonesia maka hentikan segala bentuk tindakan main hakim sendiri di negeri ini.

“Apalagi tindakan yang berlawanan dengan hukum tersebut dilakukan oleh ormas, yang memang tidak diberikan otoritas oleh negara untuk melakukan tindakan hukum dan penertiban. Pihak kepolisian atau pemerintah tidak boleh menutup mata dan membiarkan tindakan main hakim itu berlangsung, aparat dan pemerintah harusnya bertindak tegas dan tidak memihak agar ada jaminan ketertiban dan keamanan di masyarakat,” ucap Haedar.

"Jika selama ini ada pihak-pihak keberatan terhadap organisasi keagamaan yang dianggap radikal karena suka melakukan tindakan penertiban terhadap tempat-tempat maksiat, bahkan ada ormas yang telah dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila padahal tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, maka aparat penegak hukum dan pemerintah tidak boleh membiarkan ada ormas apapun yang mengambil alih fungsi penegakkan hukum dan main hakim sendiri," imbuhnya

“Jika tindakan main hakim sendiri itu dibiarkan dan fungsi penegakan hukum diambil alih oleh ormas maka akan terjadi potenti konflik sosial di masyarakat, sekaligus ancaman terhadap keberadaan negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia di Republik ini,” ucap Haedar.

Diakhir Haedar mengatakan, kalau pun ada di kalangan umat Islam berpaham Salafi atau Wahabi, apa hal itu dilarang oleh konstitusi?

“Kalau tentang tindakan kekerasan bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang selama ini menyuarakan toleransi dan antikekerasan, yang disebut dengan paradoks perilaku sosial dan keagamaan. Mengaku toleran tetapi karena merasa mayoritas justru bertindak tidak toleran,” pungkas Haedar. (RI/Adam)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,muhammadiyah,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Gelar PJ-PDD dan Medsos, Muhammadiyah Sumbar Bumikan Jihad Literasi

Gelar PJ-PDD dan Medsos, Muhammadiyah Sumbar Bumikan Jihad Literasi

PADANG - Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sumbar, akan menggelar pelatihan jurnalistik dan pengelolaan...

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli: Tanah Datar Sudah Sangat Layak Menjadi Kota Pendidikan

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli: Tanah Datar Sudah Sangat Layak Menjadi Kota Pendidikan

TANAH DATAR - Mantan Menko Kemaritiman era pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli mendorong IAIN Batusangkar menjadi...

Pelarian Berakhir, Setnov Alami Kecelakaan Tunggal, Ini Kata Penasehat Hukum

Pelarian Berakhir, Setnov Alami Kecelakaan Tunggal, Ini Kata Penasehat Hukum

JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto mengalami kecelakaan lalulintas tunggal di sebuah jalan yang belum diketahui dan...

Jaga Asa di Liga 1, Semen Padang FC Ingin Bangkit saat Hadapi PS TNI pada Laga Pamungkas

Jaga Asa di Liga 1, Semen Padang FC Ingin Bangkit saat Hadapi PS TNI pada Laga Pamungkas

BOLA - Pelatih Semen Padang Syafrianto Rusli berharap pemain bisa mengurangi kesalahan saat menjalani laga pamungkas...

Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 Batusangkar

Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 Batusangkar

TANAH DATAR - Kamis (9/11/2017), setelah para murid masuk kesekolah mereka kembali, Pemkab diwakili Wabup Zuldafri...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu