minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Nasional

DPR : Penyadapan KPK Tidak Boleh Melanggar HAM

Kamis, 28 September 2017 - 12:12:05 WIB - 219
DPR : Penyadapan KPK Tidak Boleh Melanggar HAMIlustrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman mengungkapkan Kewenangan penyadapan KPK yang diatur dalam SOP tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena menurut Benny, penyadapan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghormatan harkat dan martabat pribadi disetiap manusia.

Komisi III DPR RI juga mendesak Pimpinan KPK agar dalam melaksanakan kewenangan penindakan secara transparan, profesional, dan akuntable. Namun Benny menyampaikan dukungannya pada kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, karena itu adalah senjata pamungkas bagi KPK untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

"Meskipun demikian kita meminta KPK untuk menggunakan kewenangan tersebut secara transparan, secara akuntable dan juga secara profesional, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan disamping itu tentunya untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)," ungkap Benny di Ruang sidang Komisi III, Selasa (26/9/2017) malam.

Benni menjelaskan prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK harus ditaati, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan juga asas penegakan hukum.

Lanjut Benny, Komisi III juga meminta KPK memperhatikan lima asas yang telah menjadi landasan institusi itu seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas untuk menggunakan kewenangan yang luar biasa yaitu penyadapan dan OTT.

Komisi III juga meminta KPK melaksanakan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Benny menilai tidak mungkin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berhasil diatasi tanpa melibatkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu Komisi III juga meminta KPK jangan terlalu lama menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga harus cepat demi kepastian hukum, menghargai hak asasi dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai ada seorang tersangka ditetapkan lebih dari satu tahun sehingga pihaknya meminta supaya sesegera mungkin seseorang yang ditetapkan tersangka langsung, dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya. (Ril)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

NasDem Usul Pendidikan Formal tidak Jadi Syarat untuk Jadi Pejabat Publik

NasDem Usul Pendidikan Formal tidak Jadi Syarat untuk Jadi Pejabat Publik

Willy Aditya, Ketua Departemen MNASIONAL - Pendidikan formal diusulkan tidak menjadi syarat bagi calon pejabat publik....

Kerangka Masjid Ikon Destinasi Wisata Halal Kota Padang Sudah Berdiri

Kerangka Masjid Ikon Destinasi Wisata Halal Kota Padang Sudah Berdiri

PADANG - Kerangka masjid di Pantai Padang yang akan menjadi ikon destinasi wisata halal sudah berdiri. Jika tak ada...

Wagub Nasrul Abit : Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik adalah Sebuah Keniscayaan

Wagub Nasrul Abit : Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik adalah Sebuah Keniscayaan

PADANG - Wagub Nasrul Abit mengingatkan Pemerintahan daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan...

Arus Masuk Orang Asing ke Padang Pariaman meningkat 25%

Arus Masuk Orang Asing ke Padang Pariaman meningkat 25%

PADANG PARIAMAN - Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) yang terdiri oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Imigrasi...

Kini, Walikota dan Ketua DPRD Payakumbuh Bergelar Pandeka

Kini, Walikota dan Ketua DPRD Payakumbuh Bergelar Pandeka

PAYAKUMBUH - Pahimpunan Tuo Silek Tradisi Minangkabau menganugerahkan Gala Pandeka di Festival Silek se-Luak Limopuluah...


KOMENTAR ANDA



gtv the next boy girl band season 2 padang kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media