minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Nasional

DPR : Penyadapan KPK Tidak Boleh Melanggar HAM

Kamis, 28 September 2017 - 12:12:05 WIB - 185
DPR : Penyadapan KPK Tidak Boleh Melanggar HAMIlustrasi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman mengungkapkan Kewenangan penyadapan KPK yang diatur dalam SOP tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena menurut Benny, penyadapan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghormatan harkat dan martabat pribadi disetiap manusia.

Komisi III DPR RI juga mendesak Pimpinan KPK agar dalam melaksanakan kewenangan penindakan secara transparan, profesional, dan akuntable. Namun Benny menyampaikan dukungannya pada kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, karena itu adalah senjata pamungkas bagi KPK untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

"Meskipun demikian kita meminta KPK untuk menggunakan kewenangan tersebut secara transparan, secara akuntable dan juga secara profesional, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan disamping itu tentunya untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)," ungkap Benny di Ruang sidang Komisi III, Selasa (26/9/2017) malam.

Benni menjelaskan prinsip-prinsip dan asas penegakan hukum yang diatur dalam UU KPK harus ditaati, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas proporsionalitas, dan juga asas penegakan hukum.

Lanjut Benny, Komisi III juga meminta KPK memperhatikan lima asas yang telah menjadi landasan institusi itu seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas untuk menggunakan kewenangan yang luar biasa yaitu penyadapan dan OTT.

Komisi III juga meminta KPK melaksanakan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Benny menilai tidak mungkin pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa berhasil diatasi tanpa melibatkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain itu Komisi III juga meminta KPK jangan terlalu lama menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga harus cepat demi kepastian hukum, menghargai hak asasi dan juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai ada seorang tersangka ditetapkan lebih dari satu tahun sehingga pihaknya meminta supaya sesegera mungkin seseorang yang ditetapkan tersangka langsung, dan tidak lama kasusnya dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya. (Ril)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Alami Benturan di Kepala, Kiper Persela Lamongan Choirul Huda Akhirnya Meninggal Dunia

Alami Benturan di Kepala, Kiper Persela Lamongan Choirul Huda Akhirnya Meninggal Dunia

BOLA - Awan gelap kembali menyelimuti sepakbola Indonesia. Kiper Persela Lamongan, Choirul Huda meninggal dunia,...

Tabrakan Kereta di Kampung Baru Pariaman, Bagian Depan Mobil Hancur dan Sopir Shok

Tabrakan Kereta di Kampung Baru Pariaman, Bagian Depan Mobil Hancur dan Sopir Shok

PARIAMAN - Kereta api Sibinuang Kembali memakan korban, kali ini sebuah minibus Daihatsu Terios BA 1098 WN di...

Besok Ketua PP Muhammadiyah Goodwill Zubir Hadiri Rapimwil di Lakitan Pessel

Besok Ketua PP Muhammadiyah Goodwill Zubir Hadiri Rapimwil di Lakitan Pessel

PADANG - PW Muhammadiyah Sumbar akan mengadakan Rapat Pimpinan (RAPIM) Muhammadiyah se-Sumbar di Gedung Kompleks...

Nagari Tabek Patah Paduan Keindahan Alam Minangkabau, Kuliner dan Wisata Agro

Nagari Tabek Patah Paduan Keindahan Alam Minangkabau, Kuliner dan Wisata Agro

TANAH DATAR - Tak lengkap kunjungan wisata anda jika belum singgah di Panorama yang berada di Nagari Tabek Patah,...

Duka Bintang Dunia ini atas Kepergian Choirul Huda

Duka Bintang Dunia ini atas Kepergian Choirul Huda

BOLA - Meninggalnya kiper Persela Lamongan, Choirul Huda, seusai mengalami benturan pada pertandingan Liga 1 melawan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu