minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Padang Pariaman

Sikapi Polemik Tarok City, Begini Jawaban Bupati Ali Mukhni

Jumat, 29 September 2017 - 21:44:31 WIB - 700
Sikapi Polemik Tarok City, Begini Jawaban Bupati Ali MukhniBupati Padang Pariaman tinjau lahan Tarok City

PADANG PARIAMAN - Polemik pengembangan kawasan terpadu Tarok City terus bergulir mulai dari aksi demo Forum Pembela Tanah Ulayat (FPTU) Nagari Kapalo Hilalang hingga rencana pembentukan pansus DPRD tentang Tarok City.

Menyikapi itu, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan "Itu (Pansus dprd,red) sudah menjadi kewenangan DPRD dan kami mendukung jika dianggap memang dibutuhkan," katanya

Menurutnya, Namun perlu disampaikan bahwa tahapan, proses dan komunikasi mengenai rencana pembangunan Tarok City dengan pihak DPRD sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan antara Pemerintah dan DPRD, antara lain Pertama, Pertemuan Bupati dengan Ketua DPRD dan Ketua-ketua Komisi DPRD Padang Pariaman di rumah dinas Bupati Padang Pariaman Pariaman, pada tanggal 23 Oktober 2016.

Kedua, Pemkab Padang Pariaman sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua DPRD, Forkompinda dan OPD terkait pada Rabu, 15 Desember 2016 dengan judul acara Pembahasan Pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Ketiga, Pemkab juga melakukan Rapat dengan Forkompinda pada Minggu, 19 Februari 2017 yakni membahas kelanjutan rencana pembangunan sarana prasarana di Kawasan Tarok dengan kesimpulan rapat antara lain kesamaan persepsi tentang status tanah dimaksud.

Keempat, Rapat dengan Forkompinda pada Selasa, 7 Maret 2017 dengan kesimpulan rapat antara lain mempertegas status tanah dan kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka pemanfaatan tanah negara seluas 697 Ha untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Kelima, Pemkab juga berkirim surat ke Kajari Pariaman tanggal 17 November 2016 perihal meminta pendapat hukum dari Kajari. Kemudian Bekerjasama dengan Kajari Pariaman sebagai Pengacara Negara atas nama Bupati Padang Pariaman.

Keenam, Bupati mendampingi Tim Kajari ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan kejelasan status legalitas dari SK BPN Nomor 25-V.B-2003 tentang penegasan batalnya pemberian hak guna usaha PT. Purna Karya dan menyerahkan kepada Bupati Padang Pariaman untuk menggunakan tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Kementerian ATR/BPN membenarkan SK BPN tersebut.

Ketujuh, Selanjutnya dilakukan rapat dengan Tim Kajari bersama BPN Padang Pariaman membahas hasil konsultasi ke ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menyatakan bahwa status tanah clear dan clean tanah negara dan pendapat hukum akan dikeluarkan oleh pihak Kajari setelah adanya surat resmi dari ATR/BPN dan Kemenkumham.

Dan Terakhir, secara komprehensif pemaparan rencana pembangunan Tarok City sudah dipaparkan di depan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 di Hotel Rocky Padang tanggal 12 September 2017 yang lalu.

Terkait Rehab Dinas Bupati (Pendopo), katanya, kami pikir point ini tidak relevan dengan nama dan tujuan yang diusung Forum Pembela Tanah Ulayat Nagari Kapalo Hilalang. Di lain kesempatan akan dijelaskan. Karena untuk kawasan 697 hektar yang sekarang diberi nama Kawasan Tarok City, DPRD Kabupaten Padang Pariaman sudah menolak dan tidak ada aktivitas pembangunan di dalamnya sampai adanya kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan dan kajian teknis melalui RDTR.

Terkait status kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan sudah clear dan clean tanah negara dan juga penolakan DPRD, dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017 hampir seluruh Fraksi menyatakan setuju rencana pembangunan Kawasan Tarok City dengan syarat. Syaratnya adalah pihak Pemerintah harus menyiapkan revisi RTRW, RDTR, AMDAL dan dokumen pendukung lainnya. Bupati berjanji akan menyiapkan itu semua sebelum bulan November 2017.

Menurut Kepala Dinas PUPR, Apa yang diminta oleh DPRD sudah hampir selesai mereka siapkan. Bahkan mereka juga menyiapkan dokumen serupa untuk kawasan lainnya seperti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.

Selain itu, Tanaman masyarakat yang telah rusak di kawasan 697 Hektar, yang belum ada ganti ruginya (kebun karet, sawit, dsb) tetapi tanah tersebut sudah diratakan. Oleh karena itu, agar segera dibayarkan karena sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan petani tidak dapat penghasilan lagi.

"Ini memang sulit menjawabnya karena pembayaran ganti rugi tanaman milik penggarap dianggarkan di APBD Perubahan 2017. Sementara pihak DPRD mensyaratkan anggaran untuk di Kawasan Tarok City harus disiapkan dulu dokumen yang diminta. Namun, data pembayaran dan data pemilik sudah dicatat dan akan segera dibayarkan jika APBD Perubahan disyahkan oleh DPRD," ujarnya

Menurutnya, Dokumen untuk melengkapi administrasi Kawasan Tarok City, perlu dikaji keaslian tanda tangan orang-orang yang mendukung pembangunan tersebut. "Kami juga setuju ini dilakukan biar semua terang benderang," jelasnya.

Tambahnya, Untuk Kawasan Tarok City, belum ada pembahasan untuk anggaran pembangunan kawasan tersebut tetapi baru ada dianggarkan untuk akses jalan. "Betul, pihak DPRD sepakat untuk menganggarkan pembuatan jalan akses di kawasan. Dan Dana yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 itu adalah anggaran untuk Pembukaan Jalan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas," tandasnya.

Semua anggaran yang telah disediakan di dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman terkait pembangunan Kawasan Tarok City untuk sementara ditangguhkan/dihentikan Kecuali untuk pembuatan akses jalan, tetap dianggarkan dengan syarat.

Sementara itu Kabag Humas Padang Pariaman Andri menambahkan Masih banyak lagi tahapan atau proses yang dilalui Pemkab Padang Pariaman dalam mensosialisasikan rencana pembangunan Tarok City baik kepada DPRD, Forkompinda dan masyarakat di lokasi yang mempunyai lahan perkebunan atau tanaman. Ini dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran pertemuan dan persetujuan yang juga dikuatkan oleh KAN dan Wali Nagari serta tokoh masyarakat lainnya.

"Jadi, setelah melalui tahapan dan proses yang panjang dan tidak tiba-tiba sejak tahun 2016, dimulailah proses pembebasan lahan, land clearing dan pembuatan grand design melalui tayangan 3 dimensi," imbuhnya.

"Jadi, tidak benar jika rencana ini tiba tiba muncul tanpa melalui proses tapat, musyawarah dan pertemuan dengan yang patut patut baik di tingkat masyarakat, pemerintah, Forkompinda, lembaga politik, Provinsi dan Pemerintah Pusat," terangnya

Sebelumnya, DPRD Padang Pariaman menggelar Rapat dari Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Forum Pembela Tanah Ulayat Nagari Kapalo Hilalang pada Rabu, (27/9/2017), yang menyatakan Perlu dibentuknya Pansus DPRD untuk memverifikasi dan mengklarifikasi terkait pembangunan Kawasan Tarok City dan juga untuk Rehab Rumah Dinas Bupati (Pendopo). (Warman)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Erwin Yunaz: Menagement Ukuran Keberhasilan Setiap Organisasi

Erwin Yunaz: Menagement Ukuran Keberhasilan Setiap Organisasi

PAYAKUMBUH - Setelah lulus dari pelatihan dasar, salah satu komponen masyarakat yang diandalkan sebagai mitra kerja...

Hasil Liga I, Semen Padang Kalah Telak 0-4 di Kandang PSM Makassar

Hasil Liga I, Semen Padang Kalah Telak 0-4 di Kandang PSM Makassar

BOLA - PSM Makassar menang 4-0 atas Semen Padang pada pertandingan pekan ke-27 Liga 1 2017, di Stadion Andi Mattalatta,...

Danrem 032 WBR: Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan dan Amanah

Danrem 032 WBR: Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan dan Amanah

PADANG - Kenaikan pangkat pada hakekatnya adalah wujud penghargaan negara dan TNI kepada para prajuritnya, atas...

AMM Sumbar Gelar Silaturahim dan Diskusi Bersama KPAI dan Pengusaha Muda Minang

AMM Sumbar Gelar Silaturahim dan Diskusi Bersama KPAI dan Pengusaha Muda Minang

PADANG - Silaturahim Angkatan Muda Muhammadiyah Sumbar bersama Komisioner KPAI Jasra Putra dan Pengusaha muda Minang di...

Marquee Player Mitra Kukar Mohamed Sissoko Absen Saat Dijamu Semen Padang FC

Marquee Player Mitra Kukar Mohamed Sissoko Absen Saat Dijamu Semen Padang FC

BOLA - Mitra Kukar (Mitra Kutai Kartanegara) dipastikan tak diperkuat gelandang andalan sekaligus marquee player,...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu