minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Nasional

Besok, Ribuan Mahasiswa Muhammadiyah akan Turun Tolak Reklamasi Teluk Jakarta

Kamis, 09 November 2017 - 23:06:55 WIB - 196
 Besok, Ribuan Mahasiswa Muhammadiyah akan Turun Tolak Reklamasi Teluk JakartaReklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA - Ribuan mahasiswa DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) akan menggelar demo dan longmarch dari Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl Menteng Raya No 62 Jakarta Pusat dan pusat aksi di depan kantor Menko Maritim, Jumat (10/11/2017) pukul13.00wib. Aksi ini untuk meminta pemerintah menghentikan proyek reklmasi yang menyengsarakan rakyat.

Sekretaris DPP IMM Bidang Lingkungan Hidup
mengatakan Proyek Reklamasi di Indonesia menabrak dan melanggar Hukum Serta Tidak sesuai dengan PANCASILA, Pemegang Kekuasaan seolah berpihak pada pemilik kantong-kantong besar dan mengabaikan rakyat-rakyat bangsa sendiri. Mereka terus menciptakan kebisingan, bahkan menciptakan Intoleransi Ekonomi dan mengusik kedaulatan bangsa. "Ribuan mahasiswa IMM turun untuk menolak reklamasi yang dipusatkan di depan kantor Menko Maritim," ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkomitmen merawat Indonesia dan mengawal kebijakan-kebijakan publik

Menurutnya, Pembangunan mega proyek reklamasi hampir rampung, presiden Joko Widodo baru angkat bicara soal polemik reklamasi kawasan teluk Jakarta.

Mekanisme pencabutan moratorium itu dikeluarkan melalui Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Kami menduga bahwa Mega proyek Reklamasi itu di gunakan untuk kepentingan Pilpres 2019. Soalnya proyek reklamasi itu terkesan terburu-buru seolah mengejar target, karena belum tuntas mengurus ijin maupun memenuhi studi kelayakan dan kepatutan Amdal, tapi pembangunannya jalan terus. Ini kan aneh, seolah negara tidak punya marwah dan tunduk terhadap pengembang," ujarnya.

Namun, jika Jokowi ingin menjaga marwahnya, maka Presiden harus menegaskan penolakan Mega proyek Reklamasi melalui pencabutan Kepres Nomor 52 tahun 1995 kemudian menggantinya dengan Kepres yang baru.

Oleh karena itu, katanya, DPP IMM akan tetap menolak proyek reklamasi, karena selain belum memenuhi Amdal, ada banyak aspek yang dilanggar oleh Mega proyek reklamasi. Di antaranya, melanggar Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga mengabaikan aspek kemanusiaan. (Rel)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Hari Guru Nasional, Padang Gelar Festival Literasi dan Edukasi

Hari Guru Nasional, Padang Gelar Festival Literasi dan Edukasi

PADANG - Tanggung jawab mendidik adalah amanah yang besar di pundak guru, namun jangan dipandang sebagai beban. Tanpa...

Pelaku Pembakar Mapolres Dharmasraya Sumbar Ternyata Anak Seorang..

Pelaku Pembakar Mapolres Dharmasraya Sumbar Ternyata Anak Seorang..

DHARMASRAYA - Mungkin tak pernah terbayang dibenak orang tua manapun, bahwa anaknya akan bertindak menyerang Markas...

Satu Abad Deklarasi Balfour, Palestina Belum Merdeka

Satu Abad Deklarasi Balfour, Palestina Belum Merdeka

NASIONAL - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi...

Kisruh Pungutan Uang Sertifikat Prona, Masyarakat Lapor ke Kejaksaan Agam

Kisruh Pungutan Uang Sertifikat Prona, Masyarakat Lapor ke Kejaksaan Agam

AGAM - Diduga melakukan pemungutan kepada masyarakat, dalam kepengurusan sertifikat Prona dalam rentang waktu 2015 -...

Urang Sumando Awak JK Gelar Kunjungan Kerja ke Ranah Minang, Berikut Agendanya

Urang Sumando Awak JK Gelar Kunjungan Kerja ke Ranah Minang, Berikut Agendanya

PADANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar kunjungan kerja ke Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, (4/11/2017). Orang...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu