minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Tanah Datar

Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 Batusangkar

Jumat, 10 November 2017 - 03:24:26 WIB - 507
Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 BatusangkarSD 26 dan SMP 2 Batusangkar disegel

TANAH DATAR - Kamis (9/11/2017), setelah para murid masuk kesekolah mereka kembali, Pemkab diwakili Wabup Zuldafri Dharma beserta Kapolres, AKBP Bayuaji Ydha Prajas, SH, Kajari M. Fatria, Ketua PN, Efendi, SH, MH, Dandim Letkol Inf. Nandang Dimyati yang diwakili Kasdim, langsung melakukan pertemuan dengan pihak ahli waris alm. Hj. Nurlela.

Sekira pukul 11.30 Wib Bertempat di Gedung Indo Jalito, upaya penyelesaian dengan pihak yang melakukan penyegelan dua sekolah yaitu SD 26 Baringin dan SMPN 2 Batusangkar digelar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati mengharapkan penyegelan sekolah seperti kejadian pagi itu hendaknya jangan terulang lagi.

"Indak ado kusuik nan indak salasai (red *Tak ada kusut yang tak selesai), kejadian seperti ini merupakan preseden buruk bagi Tanah Datar. Hendaknya janganlah terjadi lagi" tutur Zuldafri Dharma.

Wabup menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik, karena dengan menyegel sekolah, dapat menganggu proses belajar para murid/ siswa.

"Kasihan para siswa, untuk itu kami bersama Forkopimda hadir disini bersama keluarga ahli waris Almh. Hj. Nurlela untuk membicarakan hal ini, agar jelas semua duduk permasalahannya, " tutur Wabup.

Ketua PN. Tanah Datar, Efendi, SH, MH yang hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan secara gamblang posisi Putusan pengadilan perkara perdata No. 12/Pdt. G/2003/ PN. BSK, yang diklaim oleh ahli waris mereka menang atas hak tanah dua sekolah itu.

"Bagaimana bisa ahli waris (yang bernama Dewi Juwita) menyatakan berdasar putusan Gugatan Perdata 2003 itu, ibu menang. Untuk diketahui bahwa Gugatan itu telah di putus oleh majelis hakim, dan dinyatakan Gugatan tersebut ditolak, " ujar Efendi.

Lanjutnya, dalam putusan tersebut, para pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat tak satupun yang bisa membuktikan kemilikan tanah yang sejak tahun 1951 dan 1974 telah berdiri gedung sekolah.

"Memang secara fakta, tanah berikut gedung diatasnya dikuasai pemerintah Tanah Datar, jika memang ada pihak ahli waris mempunyai bukti yang cukup atas kepemilikan tanah itu, silahkan lakukan upaya hukum, " ujar salah seorang Hakim bernama Rudi, saat di persilahkan ketua PN untuk menerangkan tentang kedudukan dan hak kemilikan tanah yang diklaim keluarga dewi juwita adalah miliknya.

Terpisah Kadis Pendidikan, Abrar didampingi Kepala Kesbangpol Irwan dan Kasubag Bantuan Hukum Reza kepada sejumlah wartawan menyebutkan berharap kepada seluruh pihak untuk menjalankan dan memahami putusan pengadilan yang telah dijelaskan Ketua PN Tanah Datar.

"Sebelum adanya kejelasan atas kedudukan san kemilikan tanah yang diatasnya berdiri dua buah bangunan sekolah, kami mengharapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, " harapnya.

Sementara itu, Heri Munafri (suami Dewi Juwita/ahli waris) yang melakukan penyegelan atas tanah menyatakan, bahwa sejak 20 Juli 2017 surat permohonan kepada pemkab telah ia layangkan.

Dalam surat itu ia meminta agar status kemilikan tanah itu di musyawarahkan bersama. Namun tidak pernah digubris. Ia merasa Pemkab tidak beritikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tanah di SMPN 2 ini luasnya sekitar lima ribu meter, SD 26 1.000 meter. Untuk eks pengadilan memang sudah dihibahkan dan dibangun pada tahun 1972. Permohonan surat saya pada Juli lalu itu saya sampaikan agar Pemkab bisa membicarakan dengan musyawarah tentang status tanah ini, tapi tidak digubris,"ujarnya.

BACA JUGA: Dua Sekolah di Batusangkar Disegel, Ratusan Murid Tak Dapat Masuk Gerbang Sekolah

Mengenai pembukaan penyegelan di sekolah tersebut, Heri Munafri menyebutkan dirinya berkenan membukanya lantaran kerja keras dalam negosiasi yang dilakukan Kapolres dengan dirinya.

"Atas permohonan pak Kapolres kepada kami agar membuka segel itu, saya juga kasihan melihat anak-anak sekolah sudah datang di sekolah. Jika saat ini kami bisa berdamai, Namun belum tentu saya akan mengambil atau memanfaatkan tanah itu. Tetapi jika harus ke pengadilan dan jika saya menang, tentu yang kalah akan jadi abu, termasuk bangunan sekolah itu mesti menjadi abu juga," ujarnya. (romeo/fm)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Romeo
Tag: hukum,pendidikan,pos-polisi,sumatra-barat,tanah-datar

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Diduga Rugikan Nelayan, Nasdem Minta Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan Cantrang

Diduga Rugikan Nelayan, Nasdem Minta Menteri Susi Cabut Larangan Penggunaan Cantrang

NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum lama menerbitkan Surat Edaran Nomor:...

Pengawasan dan Cek Lapangan 4 Proyek Miliaran, Terbukti Kejari Tanah Datar Jalankan Program AKUR

Pengawasan dan Cek Lapangan 4 Proyek Miliaran, Terbukti Kejari Tanah Datar Jalankan Program AKUR

TANAH DATAR - Kejaksaan Negeri Tanah Datar melalui TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan...

Kementrian ESDM Wacanakan Penyederhanaan Golongan Pelanggan Listrik Non-Subsidi

Kementrian ESDM Wacanakan Penyederhanaan Golongan Pelanggan Listrik Non-Subsidi

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas...

Bukittinggi Siap Selenggarakan Finish dan Clossing Tour de Singkarak 2017

Bukittinggi Siap Selenggarakan Finish dan Clossing Tour de Singkarak 2017

BUKITTINGGI - Lomba balap sepeda tahunan yang diikuti pebalap internasional dari 36 negara maupun nasional diadakan di...

Kota Cerdas Bencana, Padang Gandeng China, New Zealand dan Jepang

Kota Cerdas Bencana, Padang Gandeng China, New Zealand dan Jepang

PADANG - Sebagai daerah sering digoyang gempa bumi dan berpotensi tsunami, Pemko Padang justru menjadikan hal itu...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu