berita padang - berita sumbar
headline
home berita Opini

Adanya 23 Temuan BPK, Bukti Sekwan DPRD Tidak Laksanakan UU Nomor 27 2009 tentang MD3

Selasa, 05 Maret 2013 - 11:27:09 WIB - 890
Adanya 23 Temuan BPK, Bukti Sekwan DPRD Tidak Laksanakan UU Nomor 27 2009 tentang MD3

Oleh Nur Rahmat – “Bagai anak ayam kehilangan induknya”, itu peribahasa yang cocok yang dialami staf dewan dan anggota DPRD Padang, salah seorang staf yang enggan menyebutkan namanya mengaku sudah dua hari ini sekwan tidak masuk dan banyak yang dokumen yang mesti ditandatangani. Sehingga menyebabkan kegiatan kedewanan menjadi terbengkalai.


Hal sama juga terjadi pada wartawan yang mangkal di DPRD Padang biasanya dapat budgeting dari pariwara hal ini dipending dulu karna tidak ada tanda tangan sekwan.


Hal sama juga dialami ketua DPRD Padang dan 44 anggota DPRD yang lain, gaji mereka tidak bisa dicairkan karna tanda tangan sekwan tidak ada.


Lalu kemanakah sekwan?, initip punya intip plt sekwan Eviyet Nazmar selama dua hari ini berada di Balaikota Padang masih menjabat staf ahli walikota padang. Rumor yang beredar Plt Sekwan ditarik oleh Walikota Padang sampai pengangkatan resmi Sekwan DPRD Padang.


Spekulasi muncul di DPRD Padang issue yang beredar Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar menarik sekwan karna tidak ‘becus’ alias boros menggunakan anggaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Alasannya banyak dana reses dan kunker tidak sesuai dengan UU MD3 hingga BPK menemukan 23 pemberorosan yang banyak dilakukan di DPRD Padang, hasil rekomendasi BPK tersebut adalah BPK meremondasikan untuk tidak dianggarkan kembali untuk tahun selanjutnya.


Jika melihat rekomendasi BPK sebagai lembaga audit resmi di sana berarti Sekwan sebagai KPA tidak menjalankan fungsi efisiensi sebagaimana termaktub dalam undang-undang MD3. Dalam UU MD 3 dijelaskan sebagai kuasa pengguna anggaran harus melihat dari beberapa segi ketersediaan anggaran, manfaat dan efisiensi. Dalam artian jika perjalanan, reses, kunker tersebut dinilai BPK sebagai bentuk pemborosan sebaiknya sebagai KPA harus berpegang teguh pada aturan bukan malah melanggar aturan.


Spekulasi lain juga muncul di balik penarikan Plt sekwan karna saat ini tengah berlangsung pansus evaluasi zakat terkait temuan sejumlah keganjilan baik dari segi administarasi dan syariah dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang setelah tinjauan ke lapangan, kunker ke bazda daerah lain dan mendatang pakar syariah, namun hal ini masih terbatas spekulasi belum jelas kebenarannya.


Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh dari UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan juga temuan BPK. Di dalamnya jelas adanya sinkroniasi peraturan dan hasil audit tersebut,dalam UU tersebut jelas memnmuat tentang semangat efisiensi dan pemangkasan anggaran.
(Penulis adalah Jurnalis di MinangkabauNews.Com sekaligus Pimpred Minangkabau)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber:
Tag: padang

SILAHKAN BERBAGI



BE SMART, READ MORE

Puluhan Peserta Aksi Damai 212 Sumbar yang Berangkat dari BIM Tiba di Bandara Soetta

Puluhan Peserta Aksi Damai 212 Sumbar yang Berangkat dari BIM Tiba di Bandara Soetta

PADANG - Puluhan peserta aksi super damai yang dipimpin Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar tiba di Bandara Soetta,...

Kejaksaan Negeri Tanah Datar Berkomitmen Memberantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Kejaksaan Negeri Tanah Datar Berkomitmen Memberantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

TANAH DATAR - Peringatan hari anti korupsi sedunia, Jumat (9/12/2016) diprakarsai oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar...

Dari Atribut Parpol Hingga Badai, Aksi Parade Kita Indonesia 412 Tuai Kritik

Dari Atribut Parpol Hingga Badai, Aksi Parade Kita Indonesia 412 Tuai Kritik

JAKARTA - Sebuah parade bernama Parade Kita Indonesia digelar di area Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta...

Prediksi Bhayangkara Surabaya United vs Semen Padang FC

Prediksi Bhayangkara Surabaya United vs Semen Padang FC

PADANG - Laga Big Match akan tersaji pada lanjutan pekan ke-32 Indonesia Soccer Championship (ISC) antara Bhayangkara...

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Akhir Terhadap RAPBD Tanah Datar TA 2017

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Akhir Terhadap RAPBD Tanah Datar TA 2017

TANAH DATAR - Sidang paripurna yang di gelar di Gedung Nasional kota Batusangkar pada Rabu (30/11/2016) untuk...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Buni Yani