minangkabaunews
Redaksi - Info iklan - Disclaimer - Kontak
Jumat, 24 Oktober 2014  
facebook twitter
Adanya 23 Temuan BPK, Bukti Sekwan DPRD Tidak Laksanakan UU Nomor 27 2009 tentang MD3
Selasa, 05 Maret 2013 - 11:27:09 WIB
Oleh Nur Rahmat – “Bagai anak ayam kehilangan induknya”, itu peribahasa yang cocok yang dialami staf dewan dan anggota DPRD Padang, salah seorang staf yang enggan menyebutkan namanya mengaku sudah dua hari ini sekwan tidak masuk dan banyak yang dokumen yang mesti ditandatangani. Sehingga menyebabkan kegiatan kedewanan menjadi terbengkalai.

Hal sama juga terjadi pada wartawan yang mangkal di DPRD Padang biasanya dapat budgeting dari pariwara hal ini dipending dulu karna tidak ada tanda tangan sekwan.

Hal sama juga dialami ketua DPRD Padang dan 44 anggota DPRD yang lain, gaji mereka tidak bisa dicairkan karna tanda tangan sekwan tidak ada.

Lalu kemanakah sekwan?, initip punya intip plt sekwan Eviyet Nazmar selama dua hari ini berada di Balaikota Padang masih menjabat staf ahli walikota padang. Rumor yang beredar Plt Sekwan ditarik oleh Walikota Padang sampai pengangkatan resmi Sekwan DPRD Padang.

Spekulasi muncul di DPRD Padang issue yang beredar Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar menarik sekwan karna tidak ‘becus’ alias boros menggunakan anggaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Alasannya banyak dana reses dan kunker tidak sesuai dengan UU MD3 hingga BPK menemukan 23 pemberorosan yang banyak dilakukan di DPRD Padang, hasil rekomendasi BPK tersebut adalah BPK meremondasikan untuk tidak dianggarkan kembali untuk tahun selanjutnya.

Jika melihat rekomendasi BPK sebagai lembaga audit resmi di sana berarti Sekwan sebagai KPA tidak menjalankan fungsi efisiensi sebagaimana termaktub dalam undang-undang MD3. Dalam UU MD 3 dijelaskan sebagai kuasa pengguna anggaran harus melihat dari beberapa segi ketersediaan anggaran, manfaat dan efisiensi. Dalam artian jika perjalanan, reses, kunker tersebut dinilai BPK sebagai bentuk pemborosan sebaiknya sebagai KPA harus berpegang teguh pada aturan bukan malah melanggar aturan.

Spekulasi lain juga muncul di balik penarikan Plt sekwan karna saat ini tengah berlangsung pansus evaluasi zakat terkait temuan sejumlah keganjilan baik dari segi administarasi dan syariah dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang setelah tinjauan ke lapangan, kunker ke bazda daerah lain dan mendatang pakar syariah, namun hal ini masih terbatas spekulasi belum jelas kebenarannya.

Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh dari UU nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan juga temuan BPK. Di dalamnya jelas adanya sinkroniasi peraturan dan hasil audit tersebut,dalam UU tersebut jelas memnmuat tentang semangat efisiensi dan pemangkasan anggaran.
(Penulis adalah Jurnalis di MinangkabauNews.Com sekaligus Pimpred Minangkabau)



Baca juga :
  • "Berburu Retribusi Tower di Padang’’
  • Humas Pekerjaan yang Tak Kenal Waktu?
  • Mencari Walikota Padang Ideal
  • Deklarasi Relawan Anti Narkoba, BNK Gandeng SSB
  • MAKNA HALAL BI HALAL

  • TERKINI
    TERPOPULER
    website murah

     
    Redaksi | Info iklan | Disclaimer | Kontak

    - Pilkada - Pos Polisi - BNK Padang - Pariwisata - Kesehatan - Kosmo - Kriminal - Olahraga - Nasional - Otomotif - Bola - Makan - Metro - ShowBiz - Sosial - Internasional - Peristiwa - Pendidikan - Ekonomi - Seni Budaya - Opini - Muhammadiyah - Bisnis - Minangkabau - Daerah - Perempuan - Tokoh - Teknologi - Politik
     
    Copyright 2011 - 2014 Minangkabaunews All Rights Reserved
    facebook twitter