minangkabaunews
Redaksi - Info iklan - Disclaimer - Kontak
Selasa, 23 Desember 2014  
facebook twitter
Inilah Hasil Sidang Perdana Gugatan DEJE ke MK
Selasa, 25 Maret 2014 - 10:00:17 WIB
Jakarta, MinangkabauNews -- Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang, Senin, (24/3). Perkara diperikas oleh 3 hakim yakni (1) Prof.Arif (2) Ahmad Fadil Ismail (3) Anwar Usman. Sengketa Pilkada Padang berawal dari gugatan pasangan Desri Ayunda-James Hellward pada KPU Kota Padang yang memenangkan lawan mereka pasangan Mahyeldi-Emzalmi pada awal Oktober silam. Pada kompetisi demokrasi daerah itu, Mahyeldi-Emzalmi mengantongi 148.864 suara, sedangkan DEJE hanya selisih 1.698 suara, atau mendapat total 147.166 suara. KPU Padang menetapkan pasangan Manhyeldi-Emzalmi sebagai pemenang Pilkada. Agenda sidang adalah pemeriksaan perkara.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara Perkara Nomor 7/PHPU.D-XII/2014, diajukan oleh Desri Ayunda dan James Hellward (Deje) dengan kuasa Hukum Virza Benzani, SH,MH dan rekan. Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat administratif, massif, terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Padang Putaran Kedua yang berlangsung 5 Maret lalu.

Pelanggaran yang menjadi keberatan pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang dan Keputusan KPU Kota Padang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-003.435095/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Kota Padang,----(Bukti- P.5), beserta Model DB1.KWK-KPU dan Lampiran Model DB1.KWK-KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua ditingkat Kota Padang --- (Bukti- P.6).

Kuasa Hukum Pemohon, Virza Benzani, mengatakan Dimana perbuatan KPU Kota Padang melakukan penukaran PPS dan PPK hampir disetiap Kecamatan dan menukar orang-orang yang terindikasi orang-orang yang aktif dalam Partai yang merupakan partai pendukung Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 10, adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga didalam pelaksanaan pemungutan suara pada 5 Maret 2014 terjadi penolakan terhadap masyarakat yang akan memilih menggunakan KTP dan KK oleh KPPS dan tidak sampai disitu juga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan C6 dan ada juga kasus yang kami temui dimana C6 dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mempunyai Hak pilih.

Dan untuk pembuktiannya di Mahkamah maka Rabu 26 Maret 2014 akan diperiksa saksi yang mengetahui akan pelanggaran tersebut, sekaligus jawaban dari Termohon (KPU Kota Padang) dan Pihak Terkait (Mahyeldi-Emzalmi). (009)



Baca juga :
  • Menangkan Pemilu, Muhidi Minta Kader PKS Kerja Ikhlas dan Harmoni
  • MK Resmi Jadwalkan Sidang Gugatan Pilkada Padang Putaran Dua
  • Komnas HAM RI Tinjau Pelaksanaan Pemilu di Sumbar
  • Pimpred Media Mingguan di Padang Ditembak OTK
  • Masyarakat Padang Diimbau Sukseskan Pileg 2014

  • TERKINI
    TERPOPULER
    website murah

     
    Redaksi | Info iklan | Disclaimer | Kontak

    - Pilkada - Pos Polisi - BNK Padang - Pariwisata - Kesehatan - Kosmo - Kriminal - Olahraga - Nasional - Otomotif - Bola - Makan - Metro - ShowBiz - Sosial - Internasional - Peristiwa - Pendidikan - Ekonomi - Seni Budaya - Opini - Muhammadiyah - Bisnis - Minangkabau - Daerah - Perempuan - Tokoh - Teknologi - Politik
     
    Copyright 2011 - 2014 Minangkabaunews All Rights Reserved
    facebook twitter