berita padang - berita sumbar
headline
home berita Politik

Gugatan MK-Fauzi ke Mahkamah Konstitusi Akhirnya Diterima

Jumat, 08 Januari 2016 - 07:44:48 WIB - 5566
Gugatan MK-Fauzi ke Mahkamah Konstitusi Akhirnya Diterima

Jakarta - Sengketa Pilkada Cagub dan Cawagub Sumbar semakin panas. pada babak baru ini gugatan MK-fauzi mulai dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum MK-Fauzi mengajukan 54 alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim untuk dilakukan sidang selanjutnya.


"Alhamdulillah, opini yang terbentuk selama ini bahwa gugatan MK-Fauzi akan kandas di Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak terbukti. MK menerima dalil-dalil dan alat bukti yang kami ajukan," kata Ibrani, SH, MH, kuasa hukum Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-Fauzi), seusai sidang perdana gugatan Pilkada Sumbar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (6/1).


Sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin langsung Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat, SH,MS kemarin dihadiri pemohon, yakni calon wakil gubernur nomor urut 1 Fauzi Bahar


bersama kuasa hukumnya Ibrani dan Yudi Rizaldi. Dari pihak termohon hadir Ketua KPU Sumbar Amnasmen, dan pihak terkait calon gubernur nomor urut 2 Irwan Prayitno bersama Ketua Tim Pemenangan Budi Syukur dan kuasa hukum Syaiful, SH.


"Inti dari materi gugatan yang kami ajukan adalah adanya pelanggaran proses demokratisasi yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang," ujar Ibrani.


Merujuk pada Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 2015 itu, menurut Ibrani, penyelenggaraan Pilkada Pilgub Sumbar berlangsung tidak jujur dan tidak fair. Ada sejumlah pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) bekerjasama dengan pejabat negara (petahana).


Pasal 71 ayat 1, 2 dan 3, papar Ibrani, intinya melarang pejabat Negara (petahana) membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, melarang mengganti pejabat enam bulan sebelum masa jabatannya berakhirserta melarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan.


Konsekwensi dari pelanggaran Pasal 71 ayat 2 dan 3 itu ada dalam ayat 4, yakni pencalonan petahana dibatalkan oleh KPU (lengkapnya lihat tabel).


"Pelanggaran prinsip itulah, menurut kami yang terjadi di Pilkada Sumbar sehingga preosesnya tidak jujur, tidak adil dan tidak fair. Hakim menanyakan kepada kami, apa saudara punya bukti-bukti. Kami punya 54 alat bukti berupa surat, video dan rekaman dan sudah kami serahkan kepada MK," kata Ibrani.


Di antara pelanggaran yang dimaksud, menurut Ibrani terkait penggantian pejabat yang diduga dilakukan calon gubernur nomor urut 1, Irwan Prayitno (IP) atas Direktur RSUD Padang Pariaman, termasuk penggantian sejumlah wali nagari oleh calon wakil gubernur Nasrul Abit (NA). Penggantian itu, dilakukan dalam masa enam bulan sebelum masa jabatan IP dan NA berakhir sebagai Gubernur Sumbar dan sebagai Bupati Pesisir Selatan.


Dalam pemeriksaan pendahuluan kemarin, pihak MK-Fauzi juga mempersoalkan tidak sinkronnya jumlah suara pemilihan gubernur Sumbar dengan pemilihan bupati dan walikota di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. "Selisihnya banyak, sangat tidak masuk akal. Kami juga sudah sampaikan fakta dan bukti-buktinya," ujar Ibrani.


Sedangkan gugatan untuk pejabat negara, pihaknya melaporkan Walikota Padang, Mahyeldi karena menggerakkan honorer K2 untuk berkumpul di Adzkia (Sekolah milik IP). Kemudian, mengarahkan PNS kecamatan Padang Barat untuk berwisata ke Mandeh, Pessel. Saat itu, rombongan PNS dilepas oleh Ketua Timses IP-NA, Budi Syukur, sambil berfoto mengacungkan dua jari. Selanjutnya, kata Ibrani, pihaknya juga mempersoalkan Mahyeldi yang ikut dalam kampanye IP-NA di Agam.


Selain itu, kuasa hukum MK-Fauzi menyampaikan soal dugaan penggunaan ijazah orang lain oleh calon wagub pasangan urut nomor 2 NA dalam proses pendaftaran ke KPU. Ini menyangkut kelengkapan administrasi calon yang penting dan menentukan. Terkait kunci pencalonan, kalau administrasi tidak lengkap, tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya.


"Khusus dugaan penggunaan ijazah orang lain ini, pihak MK-Fauzi juga sudah melapor ke Bareskrim dan mengajukan gugatan ke PT TUN di Medan. Kedua perkara ini sekarang sedang diproses," katanya.


Selaku kuasa hukum MK-Fauzi, Ibrani menyampaikan, bahwa berbagai upaya hukum yang ditempuh setelah pasca Pilkada 9 Desember 2015 itu, bukanlah semata-mata dalam konteks kalah-menang, tapi ini adalah pencarian kebenaran untuk menegakkan proses yang jujur, adil dan fair.


Untuk menguatkan dalil bahwa MK berwenang memeriksa materi gugatan yang menyangkut pelanggaran proses, Ibrani mengutip yurisprudensi MK Nomor 41 PHPU.D.IV2008 dan 57 PHPU.D.2008 yang menyatakan bahwa MK yang menempatkan diri sebagai pengawal konstitusi, tidak saja berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada dalam hal teknis dan matematis, tapi juga memeriksa dan mengadili pelanggaran pemilu yang disengketakan.


Dengan demikian, tak satu pun paslon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadi pelanggaran peradilan dan prinsip kebenaran. MK tidak dapat membiarkan diri dipasung oleh kebenaran prosedural, tapi mengabaikan keadilan substansial. (hln)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: harianhaluan.com
Tag: hukum,indonesia,kriminal,nasional,padang,pilkada,politik,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI



BE SMART, READ MORE

Regulasi 5 Pergantian Pemain ala PSSI Ditinjau dari Laws of the Game FIFA

Regulasi 5 Pergantian Pemain ala PSSI Ditinjau dari Laws of the Game FIFA

BOLA - Kompetisi Liga 1 akan mempergunakan lima pergantian pemain. Bagaimana sesungguhnya hal itu mengacu kepada Laws...

Kisruh Hak Pakai Kios Pasar Batusangkar, Inilah Pernyataan Tertulis Para Pedagang Kepada Bupati

Kisruh Hak Pakai Kios Pasar Batusangkar, Inilah Pernyataan Tertulis Para Pedagang Kepada Bupati

TANAH DATAR - Menyikapi permasalahan yang baru-baru ini sempat menghentak khalayak ramai, dan menjadi perhatian publik...

Jalur Sumbar-Riau Putus, Kapolres Ingatkan Jangan ada Pungli di Lokasi Bencana

Jalur Sumbar-Riau Putus, Kapolres Ingatkan Jangan ada Pungli di Lokasi Bencana

LIMA PULUH KOTA - Terhitung tiga hari bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sampai hari ini,...

Mitigasi Bencana di Pangkalan, Bupati Irfendi Arbi Perintahkan Bentuk Satgas Reaksi Cepat

Mitigasi Bencana di Pangkalan, Bupati Irfendi Arbi Perintahkan Bentuk Satgas Reaksi Cepat

LIMAPULUH KOTA - Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi memimpin rapat koordinasi bersama Camat dan instansi terkait,...

Tertutup Longsor 12 Titik, Warga Koto Lamo Masih Terisolasi

Tertutup Longsor 12 Titik, Warga Koto Lamo Masih Terisolasi

LIMA PULUH KOTA - Mulai pagi jumat (3/3/2017) pasca kejadian banjir dan tanah longsor di Pangkalan, akses jalan menuju...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu