berita padang - berita sumbar
headline
home berita Ekonomi

Wapres Yusuf Kalla : Bupati Harus Perjuangkan Suara Rakyat Kecil

Jumat, 06 Mei 2016 - 17:08:22 WIB - 652
Wapres Yusuf Kalla : Bupati Harus Perjuangkan Suara Rakyat Kecil

JAKARTA -- Dalam gelar pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis 5 mei 2016, yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kemajuan dan.kemunduran negara merupakan tanggung jawab pusat dan daerah. Bupati dan Wakil bupati sebagai pelaksana kebijakan Tertinggi di daerahnya harus memperhatikan dan memperjuangkan suara rakyat kecil, dan menciptakan kebijakan kebijakan di daerahnya yang memprioritaskan kepentingan rakyat.


"Semua amanah selalu mempunyai hak dan kewajiban untuk itu saya minta kepada Bupati/Wakil Bupati diseluruh Indonesia dapat menunaikan hak dan kewajibannya secara baik" ucap Kalla.



"Anda dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan tugas itu. Tujuan bernegara, melanjutkan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur," tambahnya.


Di sampaikan kalla bahwa daerah maupun negara sedang menghadapi persaingan diberbagai bidang, baik itu persaingan antar daerah juga antar negara.


Persaingan antar daerah dan negara ini akan memicu 3 hal better,faster and chiper. Setiap pimpinan kabupaten harua mampu menciptakan ketiga hal tersebut agar terwujud Daerah yang siap berkompetisi dengan derah lain.


Otonomi daerah telah memberikan peluang sebesar besarnya pada daerah utk lebih kreatif dan inovatif melaksanakan pembangunan karena kemajuan negara adalah berawal dari kemajuan di daerah.


"Yang harus dilaksanakan, bagaimana meningkatkan produktivitas negeri ini yang terdiri dari lebih dari 500 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Dalam ekonomi, manufaktur, jasa, pertanian," tegas Kalla.



Dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan berpindah ke kota jika daerah tidak meningkatkan kemakmuran dan kreativitasnya.


Wapres menyebutkan, kebijakan pusat akan memberi porsi dana sekitar Rp 777 triliun pada daerah. Dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun, porsi dana untuk daerah tersebut naik sekitar 350 persen.


untuk itu ia meminta semua pimpinan daerah segera melakukan percepatan serapan anggaran dengan melaksanakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.


"Sebagai wakil pemerintah di daerah, harapan kami amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada Bupati/Wakil Bupati dapat dijalankan sebaik-baiknya dengan ditandai naiknya kesejahteraan masyarakat di daerah," tutup kalla.(Riza/rm)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Riza
Tag: ekonomi,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

FKS Padang Pariaman Matangkan Persiapan Verifikasi Penilaian Kabupaten Sehat

FKS Padang Pariaman Matangkan Persiapan Verifikasi Penilaian Kabupaten Sehat

PADANG PARIAMAN - Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten Padang Pariaman mematangkan persiapan penyambutan Tim...

Sumbar Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate PPLP 2017

Sumbar Jadi Tuan Rumah Kejurnas Karate PPLP 2017

PADANG - Provinsi Sumbar menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate ke-V 2017, antar Pusat...

Swissindo Disorot DPRD, Begini Tanggapan OJK Sumbar

Swissindo Disorot DPRD, Begini Tanggapan OJK Sumbar

PAYAKUMBUH - Masyarakat Kota Payakumbuh resah dengan adanya kegiatan yang memberikan penawaran janji dalam pelunasan...

Fraksi NasDem : Tidak Masalah Dana Haji Diinvestasikan

Fraksi NasDem : Tidak Masalah Dana Haji Diinvestasikan

JAKARTA - Wacana pemerintah menginvestasikan dana haji di proyek infrastruktur dinilai hal yang dimungkinkan dan...

BMKG: Hujan Sedang Hingga Lebat Landa Sumbar

BMKG: Hujan Sedang Hingga Lebat Landa Sumbar

PADANG- Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Minangkabau menunjukkan, sebagian daerah di Sumatera...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu