18 Warga Pemilik Tanaman Sambangi Dishub, Tuntut Pembayaran Penggusuran Lahan Bandara Rp.500 juta

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Setidaknya 18 orang warga Dusun Rokot dan Dusun Pogari didampingi pendamping sambangi Dinas Perhubungan demi menuntut pembayaran Tanaman. Padahal pembangunan perluasan bandara itu sendiri hampir mau diresmikan, namun masalah dan persoalan masih ada yang belum tuntas.

Tanaman yang akan dituntut seperti Kelapa, Sagu, Cengkeh, Pala, Pisang, Pinang, Rambutan, Coklat, Duku, Nangka hutan, Bambu, Kayu Jati, Padi, Keladi, Belinjo, Kayu Tumung (Toek), Jambu air, Kayu Baiko, Mangga, Meranti, Durian, Cabe, dalam perluasan pembangunan pengembangan Bandar Udara Mentawai tiga tahun lalu.

Read More

Pendamping Hukum masyarakat penuntut tanaman Ridelhan Haholongan Saleleubaja SH, MH menyebutkan, persoalan ganti rugi tanaman masyarakat ini sudah berlangsung sejak tiga tahun dari tahun 2021 hingga 2023 penggusuran lahan, dan sampai saat ini belum juga terbayarkan.

Alasan yang kita terima dari Dinas Perhubungan, karena masih ada beberapa kendala mengenai perhitungan jumlah tanaman sekaligus memastikan pemilik tanaman. Sebelumnya, nama masyarakat yang akan dibayarkan ganti rugi tanamannya sudah diusulkan sebanyak 18 orang kepada Dishub Mentawai, Dinas Pertanian termasuk pihak bandara.

Kendala saat ini, Dinas perhubungan juga masih berusaha mencari solusi yang pasti, dan koordinasi dengan pihak dinas Pertanian juga belum sempurna dilakukan terkait jumlah tanaman yang akan dibayar. Ditambah dengan bergantinya kepala Dinas yang baru.

Ridelhan mengatakan, dalam pertemuan itu masyarakat menyetujui hasil dari penilaian yang dilakukan Dinas Pertanian, manun ada opsi yang disampaikan masyarakat bahwa dana sebanyak Rp500 juta dibagi rata pemilik tanaman dan semuanya ada 18 orang. Dan pihak pemilik tanaman setuju. Namun pembayaran ganti rugi masih terkendala administrasi yang belum jelas dan tumpang tindi di Dinas terkait.

Terkait pembahasan pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat ini sudah 10 kali di lakukan pertemuan, namun belum juga ada kepastian kapan dibayarkan, ujar Ridelhan kepada wartawan. Senin (09/10/2023)

Namun informasi yang kami terima dari pertemuan dengan Plt Kadishub Mentawai, Lahmuddin Siregar pihaknya akan berupaya akan segera menyelesaikan permintaan warga masyarakat. Namun yang menjadi persoalan itu data penilaian dari Dinas Pertanian belum diterima dan data tersebut juga belum ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian Mentawai, terang Ridelhan.

Dia menyebut, data penilaian yang dilakukan Dinas Pertanian hingga sampai saat ini belum diterima Kadishub, sehingga terkendala untuk dilakukan pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat.

Kata Ridelhan Dishub Mentawai dalam hal ini tidak berani membayar ganti rugi tanaman masyarakat kalau belum ada dasar data penilaian dari Dinas Pertanian. Persoalan ini nantinya akan disampaikan kepada PJ Bupati Mentawai, supaya persoalan ganti rugi tanaman masyarakat segera tuntas.

Sementara Plt Kepala Dinas Perhubungan Lahmuddin Siregar mengatakan, bahwa pihaknya akan membayar ganti tanaman kalau ini jelas adanya dan dibuktikan dengan penjelasan dari dinas Pertanian berapa jumlah tanaman yang harus dibayarkan. Memang Dinas perhubungan hanya juru bayar dan dananya tersedia.

“Kita membayarkan kalau buktinya jelas, itu intinya, dan kami dari pihak perhubungan menunggu data dari Dinas Pertanian dan data yang ada saat ini masih rancu dan tidak jelas”, ucap Lahmuddin.

Dinas perhubungan sampai saat ini masih berusaha dan mengkaji terkait pembayaran ganti rugi tanaman, karena berkas yang kami terima belum sempurna. Saat ini masih menunggu keputusan dari pihak terkait, sambung Lahmuddin.

“Kita akan mengeksekusi apa yang bisa kita pertanggung jawabkan, anggaran tersedia namun belum bisa dibayarkan karena masih proses pemberkasan dan pendukung lainnya, dan kita masih berkoordinasi dengan melibatkan pihak pihak terkait”, sebutnya lagi.

Sampai saat ini kata Kadishub, data dari tim penilai terkait tanaman masyarakat belum diterima secara kekuatan hukum, artinya data tersebut belum ditanda tangani Dinas terkait, sehingga dasar pembayaran belum bisa di lakukan.

Anggaran pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat tersedia, namun dasar pembayaran, tentu kita harus memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari, karena ini adalah uang negara, kata Kadishub.

“Yang pastinya kita sedang berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tapi mestinya harus ada kejelasan administrasi untuk pembayaran ganti rugi tanaman untuk warga sebagai pemilik tanaman”, imbuh Lahmuddin. (Tirman)


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts