7 Tahun Berturut-turut Kota Padang Raih SAKIP Predikat BB, Ini Penjelasan Asisten Pemko Corry Saidan

Asisten III Pemerintah Kota Padang, Corry Saidan didampingi Kabag Organisasi Swesty Fanloni dalam paparannya saat Diseminasi Informasi Kominfo di Media Center, Rabu, (7/12).

MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Pemko Padang kembali menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022).

Pemerintah Kota Padang mendapatkan penghargaan tersebut karena meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dengan nilai BB dan RB dengan nilai BB, sama dengan tahun sebelumnya yang meraih nilai BB.

Read More

Pencapaian nilai BB RB dan SAKIP, Menurutnya, pemko Padang bisa mengimplementasikan reformasi birokrasi, hal ini sesuai misi ke-7 wali Kota, di mana target tahun depan adalah nilai A. Raihan BB ini berkat dukungan dan komitmen seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.

“Sama dengan tahun lalu raih Sakip BB dan RB dengan nilai BB, itu kerja keras, nggak gampang itu. Kota Padang berusaha naikkin itu. Jadi ini kerja keras bareng-bareng karena indikator (penilaian) banyak dan melibatkan begitu banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Asisten III Pemerintah Kota Padang, Corry Saidan didampingi Kabag Organisasi Swesty Fanloni dalam paparannya saat Diseminasi Informasi Kominfo di Media Center, Rabu, (7/12/2022)

“Penilaian SAKIP ini menunjukkan bagaimana kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat Padang, tahun lalu Pemko Padang mendapatkan predikat BB dan tahun ini dapat dipertahankan dan bahkan ada peningkatan nilai,” ungkap Corry Saidan.

Dikatakannya, hasil yang diperoleh merupakan cerminan dari kinerja Pemko Padang dan tentunya termasuk kinerja ASN-nya Padang, karena SAKIP sendiri merupakan sebuah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendukung tegaknya Reformasi Birokrasi Bidang Akuntabilitas.

Corry Saidan menjelaskan, dengan predikat BB ini berarti anggaran APBD telah digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ada kesesuaian dalam dokumen perencanaan mulai dari visi, misi dalam RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja, program dan kegiatan. Dengan predikat nilai SAKIP yang diperoleh ini tentunya kita bersyukur, karena nilai tinggi ini membuktikan bahwa pemerintah kota telah berupaya membelanjakan anggaran daerah dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran, terangnya.

Dirinya selalu mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan-nya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Padang.

“Program kegiatan harus terencana, tepat sasaran, terukur, efektif, dan efesien dalam penggunaan anggarannya serta mengarah pada IKU (Indikator Kerja Utama) yang sudah ditentukan. Jika semua indikator terpenuhi, maka peluang untuk meraih nilai A di tahun ini semakin terbuka,” harap Corry.

SAKIP sendiri adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Lebih lanjut Corry Saidan menerangkan, SAKIP menjadi tolok ukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang.

SAKIP predikat BB, artinya nilai yang berhasil dibukukan oleh Pemko Padang ada dalam rentang nilai 70 – 80. Penilaiannya mencakup perencanaan, pelaporan, pengukuran kinerja, dan monitoring evaluasi. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi berpredikat BB berarti memperoleh nilai dalam rentang 70 – 80. Penilaiannya meliputi akuntabilitas, tata laksana, pelayanan publik, kelembagaan, kepegawaian, dan pengawasan.

Untuk capai nilai A, dirinya mengingatkan kepada kepala OPD yang memahami tujuan RPJMD yang diimplementasikan dalam renstra OPD-nya, di mana saat ini ada 2/3 hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemko Padang dengan nilai A.

Kabag Organisasi Pemko Padang, Swesty Fanloni menambahkan mindset peningkatan kualitas pelayanan publik tidak pernah berhenti, kita setiap tahun melakukan survey indeks kepuasan masyakat dengan hasil survey yang baik.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Related posts