Tenaga Kependidikan Kabupaten Solok Tak diberi perlindungan, BPJamsostek koordinasi Bantuan Hukum ke Kajari

Arosuka, (Minangkabaunews) – BPJamsostek Cabang Solok melakukan koordinasi dengan Kejaksaan setempat untuk memberikan bantuan hukum agar Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Solok yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala Sekolah Dasar dan SMP di Kab. Solok sepanjang tahun 2021 sampai 2023 bersama Disdikpora Kab. Solok serta edukasi bagi seluruh Pimpinan Madrasah dan Pondok Pesantren di Kab. Solok bersama Kemenag Kab. Solok tetapi masih banyak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non ASN belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai haknya sehingga kami sebagai representasi negara yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan pengacara negara yaitu kejaksaan negeri untuk mengupayakan bantuan hukum,” kata Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, di Solok, Jumat 27/10.

Dia menyebutkan, jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Solok sebanyak 352 sekolah, baru terdaftar sekitar 32 SD (sembilan persen) dengan guru non ASN yang terdaftar sebagai peserta Jaminan sosial ketenagakerjaan baru 118 orang (delapan persen) sedangkan 1. 291 orang (92 persen) belum belum didaftarkan Pemberi Kerjanya.

Sedangkan untuk SMP ada 67 sekolah dan yang sudah terdaftar jaminan sosial hanya 33 sekolah SMP (49 persen), dari 626 orang GTK di SMP hanya 16 orang (tiga persen) yang terdaftar.

Untuk madrasah, sampai dengan tanggal 26 oktober 2023 dari 63 Madrasah dengan madrasah yang sudah terdaftar sebanyak 34 sekolah madrasah (53,4 persen), dan dari 20 Pondok Pesantren baru 14 pondok pesantren (70 persen) yang sudah terdaftar.

Dia menjelaskan, sesuai UUD 45 Pasal 28 H ayat (3) menyatakan setiap orang berhak jaminan sosial, dan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang yang menyatakan Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Apalagi dengan telah adanya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menjelaskan prioritas negara saat ini adalah agar setiap pekerja mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, ” jelas Maulana Anshari Siregar

Dia menjelaskan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia juga sudah menyebutkan pada pasal 28 H ayat (3) bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial termasuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Khusus bagi Pekerja yang ada di Indonesia berhak jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sehubungan telah dilakukan edukasi dan sosialiasi, namun Pemberi Kerja belum juga mendaftarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaannya kepada pekerjanya maka proses lanjutan menyerahkan kasus ke Kejaksaan Negeri Kota Solok, agar seluruh GTK non ASN (honorer) segera diberikan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terlebih dengan sudah adanya surat edaran dari Sekjend Kemendikbud RI nomor 9650/A3/KP.13.2023 terkait izin prinsip penggunaan Komponen Honor Guru yang Bersumber dari Dana BOS untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Related posts