MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Senin siang yang terik berubah panas di depan kantor PDAM Kota Padang. Sejumlah massa Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai) Wilayah Sumatra Barat mengepung gedung, membawa spanduk dan teriakan keras. Inti pesan mereka: air bersih adalah hak, bukan bisnis segelintir orang.
Wiliam, koordinator aksi, berdiri di barisan depan. Suaranya memecah keheningan. “Air adalah hak rakyat, bukan komoditas untuk memperkaya segelintir pihak!” Ia lantas melontarkan sindiran yang viral: “Air melimpah, rakyat mandi pakai limbah. Bukannya berbenah, malah makan duit sampah.”
Kalimat itu merangkum kemarahan yang sudah lama terpendam. Bukan sekadar soal air keruh atau tagihan membengkak. Ini tentang kepercayaan publik yang runtuh terhadap BUMN daerah.
PERISAI membawa enam tuntutan tajam. Pertama, copot Direktur Utama PDAM. Kedua, bersihkan oknum yang merugikan keuangan daerah. Ketiga, audit dan buka data retribusi sampah yang diserahkan ke PDAM. Keempat, batalkan SK Wali Kota Nomor 227 Tahun 2024 tentang penunjukan PDAM sebagai pemungut retribusi sampah.
Tuntutan kelima menyasar dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir, publikasikan pendapatan PDAM dua tahun terakhir secara transparan.
“Perjuangan ini bukan sekadar soal PDAM,” tegas mereka. “Ini soal kedaulatan rakyat atas sumber daya alam.”
Kelompok ini mengklaim perjuangan mereka berbasis konstitusi: UUD 1945 Pasal 33, UU Sumber Daya Air, dan UU Pelayanan Publik. Karena itu, kata mereka, penyimpangan dalam pengelolaan PDAM adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
Kini bola ada di tangan Pemko Padang dan manajemen PDAM. Akankah tuntutan ini dijawab dengan perbaikan nyata? Atau tenggelam dalam janji-janji kosong? Warga Padang menunggu.
