MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Asap gas air mata belum sepenuhnya hilang ketika suara mesin kendaraan taktis meraung di depan gedung DPR, Kamis malam, 28 Agustus 2025. Di tengah kepanikan ribuan demonstran, sebuah barakuda melaju kencang, menabrak seorang pengemudi ojek online yang ikut menyuarakan protes. Tubuhnya terpental, tak bergerak. Massa menjerit, sebagian melempar botol plastik, sebagian lagi mencoba menolong.
Peristiwa itu segera viral. Video amatir yang beredar menunjukkan kendaraan polisi tetap melaju meski korban sudah tergeletak. Dalam hitungan jam, tagar #DaruratHAM merajai lini masa.
Bagi Muhammadiyah, insiden ini bukan kejadian tunggal. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MHH PP Muhammadiyah) menyebutnya sebagai puncak dari pola brutalitas aparat yang berlangsung lama. “Ini bentuk extra-judicial killing,” kata Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo, dalam pernyataannya di Yogyakarta, 29 Agustus 2025. “Hak hidup adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Polisi telah melanggarnya.”
Muhammadiyah mengaitkan peristiwa ini dengan sejumlah tragedi sebelumnya: Kanjuruhan, aksi-aksi menolak Proyek Strategis Nasional, hingga penangkapan demonstran dengan kekerasan. “Watak represif Polri tak berubah sejak Orde Baru,” ujar Trisno.
Dalam pernyataannya, Muhammadiyah melayangkan lima tuntutan. Pertama, penyelidikan transparan dengan melibatkan Komnas HAM dan tim independen, bukan sekadar mekanisme etik internal. Kedua, reformasi menyeluruh Polri yang dianggap gagal menjalankan amanat reformasi 1998. Ketiga, pencopotan Kapolri karena dinilai tak mampu mengendalikan anggotanya. Keempat, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan. Kelima, peringatan bahwa Indonesia kini berada dalam “situasi darurat HAM”.
Menurut Muhammadiyah, diamnya pemerintah sama saja memberi restu pada kekerasan aparat. “Tanpa perubahan signifikan, demokrasi kita berisiko tergelincir menjadi tirani dalam kemasan baru,” kata Trisno.
Sementara itu, kepolisian belum memberikan keterangan resmi ihwal insiden di Senayan. Beberapa pejabat Polri hanya menyebut akan melakukan penyelidikan internal. Namun, bagi publik yang menyaksikan rekaman video, peristiwa itu telanjur membekas: negara kembali menggunakan kekerasan sebagai jawaban atas kritik.
