Aktivis Lingkungan Gugat Incasi Raya ke Pengadilan Terkait Pengelolaan Hutan Jadi Perkebunan di Pessel

  • Whatsapp

PESISIR SELATAN, MINANGKABAUNEWS – PT. Incasi Raya di Kabupaten Pessel (Pesisir Selatan), Sumatera Barat digugat aktivis lingkungan terkait pengelolaan hutan negara menjadi lahan perkebunan.

Mereka menilai, Incasi Raya telah melakukan pengalihan status hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin yang jelas, dan menggarap hutan negara untuk memperkaya diri.

Ketua Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), Soni menyatakan, gugatan dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

AJPLH sebagai organisasi atau LSM mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Painan, Rabu 7 September 2022.

Selain, pengelolaan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan tanpa izin, AJPLH juga menggugat Incasi Raya terkait penanaman sawit di daerah aliran sungai (DAS).

Soni mengharapkan, PN Painan bisa menerima gugatan tersebut dan mengabulkan objek perkara sebagai bahan gugatan dan menghukum tergugat sesuai aturan berlaku.

“Ini sudah berlangsung sejak 2006/2007 lalu. Kami berharap gugatan ini diproses dan diputuskan sesuai peraturan dan perundang-undangan,” ungkap Soni usai memasukan gugatan di PN Painan.

 

Pokok Gugatan Yang Telah Disampaikan AJPLH

 

  1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan tanpa adanya izin dari Kementerian Kehutanan Pusat di Jakarta di Nagari Muara Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal.
  2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan penanaman sawit di daerah aliran sungai (DAS) sepanjang sungai batang sindang Sepanjang + 200 Mtr, sungai muara air ruba sepanjang + 7 Km, sungai muara sakai sepanjang ± 1 Km.
  3. Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No.38 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tentang Sepadan Sungai harus ada Bufferzonenya atau Penyanggahnya yaitu 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil jarak yang boleh ditanami sawit.
  4. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan tau merubah fungsi lahan tanpa memperhatikan keadaan alam dan lingkungan sekitar dan merusak ekosistem yang dilakukan diduga tanpa melalui prosedur dan telah mengabaikan Ketentuan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Pasal 21 dan 22.
  5. Bahwa TERGUGAT telah mengolah mengerjakan dan mengalih fungsi kawasan hutan lindung tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat dan telah mengabaikan Ketentuan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor :18 Tahun 201 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Perubahan dalam UU Cipta No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 177 dan pasal 178: Setiap pemegang Perizinan Berusaha yang dalam Melaksanakan kegiatanya/usahanya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup,selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5), pemegang perizinan usaha wajib memulihkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usahanya.

Turut Tergugat

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Barat
6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan c/q Bupati Pesisir Selatan
7. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Indrapura. (Ronal)

Related posts