MINANGKABAUNEWS, PADANG –Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kabupaten Pasaman harus menjadi yang terakhir. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, Jumat (18/4/2025).
Menurut Rahmat, PSU yang terjadi akibat pelanggaran prosedural atau sengketa pemilu merupakan sinyal penting bahwa pengawasan harus diperketat dan penyelenggara pemilu dituntut lebih sigap sejak awal. “PSU ini memakan biaya besar, baik secara finansial maupun sosial-politik. Jika terus berulang, publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan KPU agar lebih proaktif dan tidak hanya bersikap reaktif terhadap potensi pelanggaran. “Koordinasi antarlembaga harus diperkuat. KPU tidak boleh menunggu masalah muncul baru bertindak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal tahapan,” tegasnya.
Rahmat juga menekankan pentingnya prinsip kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, keberhasilan Pilkada bukan hanya soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan politik. “Pilkada adalah pilar demokrasi. Utamakan kejujuran dan keadilan agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat,” tambahnya.
Ia turut mengimbau masyarakat Pasaman untuk berpartisipasi aktif dalam PSU mendatang. “Jangan apatis. Gunakan hak pilih Anda. Ini momen penting untuk menentukan arah masa depan daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Eftrimen, menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan PSU di Pasaman berjalan sesuai aturan. Ia mengakui tantangan dalam pelaksanaan PSU cukup besar, namun seluruh tahapan akan diawasi ketat demi mencegah pelanggaran.
“Kami akan maksimalkan pengawasan dan pengendalian. Setiap tahapan kami kawal secara seksama. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” ujar Surya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI yang turut mengawal proses demokrasi di daerah. “Sinergi antara penyelenggara dan legislatif sangat penting. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, Surya menyebut KPU telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk bekerja sama erat dengan Bawaslu serta aparat keamanan. Ia berharap PSU di Pasaman bisa menjadi titik balik perbaikan proses demokrasi ke depan. “Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Harapan kami, PSU ini berjalan lancar dan tidak memunculkan sengketa baru,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir jajaran Komisioner KPU Sumbar lainnya, yakni Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Menedi, dan Hamdan.
