MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mengimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi sertifikat tanah serta memperkuat upaya pemberantasan mafia tanah.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor BPN Kota Padang pada Senin (24/2/2025), Rahmat menekankan bahwa transformasi digital dalam administrasi pertanahan akan meningkatkan efisiensi dan keamanan data.
Ia juga menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem sertifikat elektronik, sehingga meminta BPN lebih aktif melakukan sosialisasi.
“Humas BPN harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai informasi yang keliru menyebar tanpa ada klarifikasi yang memadai,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat menyoroti permasalahan mafia tanah yang masih meresahkan warga. Ia mendorong BPN untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian sengketa tanah.
Kepala Kantor BPN Kota Padang, Rivaldi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kategori mafia tanah, termasuk dari kalangan ormas, korporasi, serta oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Ia juga melaporkan bahwa dari total 1.800 laporan sengketa tanah yang masuk, sebanyak 300 kasus berhasil diselesaikan dalam satu bulan terakhir.
Rahmat berharap sinergi antara berbagai pihak dapat mempercepat administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa sertifikat tanah fisik tetap berlaku, sementara sertifikat digital menjadi opsi yang lebih praktis dan aman.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Sertifikat konvensional tetap sah, tetapi kami mendorong digitalisasi agar lebih efisien dan terlindungi,” tutupnya.
Dengan komitmen bersama, Rahmat optimistis pengelolaan pertanahan di Kota Padang akan semakin transparan dan berpihak kepada masyarakat.
