MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan pentingnya inovasi menyeluruh bagi para kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Legislator asal Sumatera Barat itu menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan visi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo pada 2025.
Rahmat menyoroti kondisi fiskal di Sumatera Barat, di mana tidak ada satu pun dari 19 kabupaten dan kota yang mencapai kemandirian fiskal. Ia mencontohkan, dari total APBD Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp5,7 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkisar di bawah Rp2 triliun. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat.
Untuk mewujudkan kemandirian fiskal, Rahmat menekankan empat kapabilitas utama yang harus dimiliki kepala daerah.
Rahmat mendorong kepala daerah untuk mencari alternatif sumber pendanaan selain bergantung pada APBN. Jika hanya mengandalkan dana pusat, menurutnya, akan muncul kendala dalam menjalankan pemerintahan, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
Rahmat menjelaskan bahwa pola kepemimpinan Presiden Prabowo yang cenderung sentralistik membuat kepala daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Pelantikan kepala daerah yang kini dilakukan langsung oleh presiden, bukan oleh gubernur, berpotensi melemahkan hubungan emosional antara gubernur dan bupati/wali kota. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota menjadi krusial.
Rahmat juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, termasuk perjalanan dinas dan rapat-rapat. Presiden bahkan meneliti secara rinci setiap program yang diajukan. Oleh karena itu, kepala daerah harus mampu menjalankan kebijakan dengan efisiensi agar tidak terjadi ketimpangan antara pusat dan daerah.
Kepala daerah juga dituntut untuk proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi dana APBN tetap optimal. Rahmat mencontohkan bahwa proyek pembangunan ruas tol yang sempat dihentikan bisa kembali berjalan melalui komunikasi intensif, seperti yang terjadi pada proyek Tol Padang-Pekanbaru.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat guna memaksimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Sejumlah daerah, kata Rahmat, telah menerapkan langkah efisiensi, seperti pembatasan penggunaan listrik dan air, serta pemanfaatan teknologi dalam rapat untuk menghemat anggaran operasional.
Rahmat juga menekankan bahwa kepala daerah harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus ditingkatkan, sementara birokrasi dipangkas agar masyarakat lebih merasakan dampak kehadiran pemerintah.
Dengan berbagai tantangan yang ada, ia berharap kepala daerah yang baru dilantik, khususnya di Sumatera Barat, mampu membawa perubahan nyata demi kemajuan daerah.
