Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Lakukan Kunker ke Pemko Bukittinggi

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, BUKITTINGGI –Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemko Bukittinggi. Rombongan yang terdiri dari Sekretaris Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat, Akmal Abdul Nasir.

Rombongan disambut Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Yuen Karnova, di Ruang Rapat Utama Balai Kota Bukittinggi. Turut mendampingi Sekda Yuen, Asisten I, Plt. Asisten III, Kepala Bapelitbang, Inspektur dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi. Selasa (15/6/2021).

Read More

Sekda Kabupaten Lampung Barat, Akmal Abdul Nasir, mengatakan, maksud kunjungan Ia beserta rombongan ke Pemko Bukittinggi adalah untuk mengetahui dan mempelajari upaya dalam meningkatkan reformasi birokrasi berkelanjutan, sekaligus upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Pemko Bukittinggi dinilai berhasil menjadi yang terbaik di bidang reformasi birokrasi, bahkan telah memiliki Mal Pelayanan Publik,” ujarnya dalam press release.

Akmal lebih lanjut mengatakan, kunjungan kerja dengan membawa 35 orang Sekretaris Dinas di lingkungan Pemkab Lampung Barat, ini dalam rangka peningkatan inovasi, ilmu serta wawasan para Sekretaris Dinas tersebut.

“Kabupaten Lampung Barat memiliki luas 2.117 km persegi. Namun, hanya 30 persen dari luas wilayahnya yang bisa diolah, karena 70 persen-nya lagi adalah kawasan hutan lindung. Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan, 131 pekon (nagari) dan 5 kelurahan. Mayoritas sumber penghasilan masyarakat Kab. Lampung Barat adalah di sektor pertanian, seperti: coklat, kopi, lada dan sayur mayur,” jelas Sekda Kabupaten Lampung Barat ini.

Terkait pelaksanaan SAKIP di Pemkab Lampung Barat, Akmal menyebutkan, Bupati Lampung Barat senantiasa memberikan pemahaman kepada aparatur Pemkab Lampung Barat untuk serius mengimplementasikan SAKIP dan reformasi birokrasi dalam kinerja serta program/kegiatan pembangunan, agar program/kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien.

Sementara, Sekda Yuen Karnova mengatakan, berdasarkan pengalaman tiga tahun terakhir, komitmen Kepala Daerah menjadi inti dari pelaksanaan SAKIP dan reformasi birokrasi. Dengan tingginya nilai SAKIP, maka kinerja Pemerintah Daerah dapat dipertanggung jawabkan sampai ke tingkat outcome, benefit dan impact.
.
” Pada tahap awal dalam upaya mewujudkan SAKIP tersebut, Pemko Bukittinggi mendatangkan pemateri dari Kementerian PAN- RB untuk memberikan bimbingan kepada seluruh pimpinan OPD, sekretaris dan kasubag perencanaan. Materi bimbingan tersebut kemudian dirinci (breakdown) mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, sehingga berada dalam satu garis lurus (linear), terstruktur dan terpola dengan baik,” papar Yuen Karnova.

Dengan pelaksanaan tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan yang linear tersebut, (maka) akuntabilitas kinerja dapat terwujud. Artinya, setiap rupiah yang dipakai untuk penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan dapat dirasakan masyarakat dan dapat pula dipertanggungjawabkan manfaatnya.

” Dengan dapat dirasakannya manfaat penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tersebut oleh masyarakat, nilai SAKIP akan terkatrol dengan sendirinya,” tutup Yuen Karnova mengakhiri.

Related posts