Arahan Kemendagri Soal Penyederhanaan Birokrasi untuk Diikuti Pemko Pariaman

  • Whatsapp
Asisten II Walikota, Sumiramis, mengikuti sosialisasi virtual Mendagri di ruang rapat Sekda Kota Pariaman. Kamis (11/6). (Foto: Humas)

MINANGKABAUNEWS, PARIAMAN – Wacana kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi khususnya untuk mereformasi jabatan ASN mulai disosialisasikan Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) kepada pemerintah daerah.

Mendagri akan segera memberlakukan penyederhanaan birokrasi terutama untuk mereformasi jabatan struktural. Sebab, Mendagri memastikan kebijakan tersebut sudah memiliki payung hukum yang jelas.

Read More

“Pemerintah daerah dapat berpedoman ke Permendagri 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Sekjen Kemendagri RI, Muhammad Hudori, dalam kegiatan sosialisasi virtual, Kamis (10/6).

Kemarin, kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar sosialisasi peraturan perundang-undanganan bidang kelembagaan tahun 2021 untuk lingkungan pemerintah daerah.

Di Kota Pariaman, sosialisasi diikuti Asisten II Walikota, Sumiramis, mewakli pemerintah daerah di ruang rapat Sekda Kota Pariaman. Menurut Hudori dalam sosialisasi itu, penyederhanaan birokrasi dilakukan sesuai arahan presiden RI, Joko Widodo.

“Nanti, jabatan struktural akan dialihkan dalam jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan keterampilan,” jelasnya.

Adapun reformasi struktural yang saat ini sedang dilakukan, katanya, menjadi sangat penting guna menyederhanakan birokrasi menjadi sederhana, simpel, dan semakin lincah.

Penyederhanaan birokrasi diarahkan kepada penyederhanaan struktur menjadi 2 level. Antara lain, untuk jabatan eselon akan difokuskan pada peralihan jabatan struktural menjadi fungsional.

Sasaran penyederhanaan birokrasi saat ini adalah semua instansi di pusat dan di daerah. Penyederhanaan birokrasi di daerah terdiri dari perangkat daerah di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara, sasaran jabatan yang disederhanakan adalah pejabat administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (eselon V).

“Implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah harus di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri,” tambah Hudori.

Dari 34 provinsi di Indonesia sudah 32 provinsi yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi. Dimana, jabatan struktural akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional.

Saat ini, penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah sudah berada pada tahap persiapan internal masing-masing. Baik dari sisi kebijakan maupun identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke Jabatan fungsional.

“Nantinya pelantikan jabatan Fungsional hasil dari penyetaraan akan dilaksanakan di akhir bulan Juni 2021 secara bertahap ,” imbuhnya. []

Related posts