Wednesday, 21 Feb 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Agam

Belajar Pemanfaatan Tanah, DPRD Yogyakarta Kunker ke Agam Sumbar

Rabu, 07 Desember 2016 - 17:20:18 WIB - 485
Belajar Pemanfaatan Tanah, DPRD Yogyakarta Kunker ke Agam Sumbar

AGAM - DPRD Provinsi Yogyakarta melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka menggali referensi tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Rombongan yang berjumlah 17 orang itu diterima langsung oleh Bupati Agam yang diwakili Asisten Administrasi Umum Mulyadi, bersama beberapa kepala SKPD terkait, Rabu (7/12/2016).

Asisten Administrasi Umum, Mulyadi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Yogyakarta yang memilih dan menetapkan Kabupaten Agam tempat studi komperatif.

"Kami menyambut baik kedatangan anggota Legislatif DPRD Yogyakarta, disamping berbagi informasi semoga pertemuan ini juga bisa mempererat silahturahmi diantara kita," katanya.

Dalam paparannya, Mulyadi menjelaskan visi misi Pemerintah Kabupaten Agam yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Agam 2016-2021 yaitu, terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat (BISA).

Terkait persoalan tanah, Ia menyebutkan, bahwa di Agam khususnya di Minangkabau kepemilikan tanah sebagian besar milik tanah ulayat atau kaum yang dikuasai oleh nagari, penghulu dan Mamak Kepala Waris. Untuk mendapati luasan tanah ulayat milik siapa, cukup panjang proses adat yang dilalui. Jadinya, mensertifikatkan tanah bisa dikatakan cukup lama.

"Ini merupakan persoalan kita di Agam pada umumnya di Sumatera Barat. Namun, sebagian besar telah bisa diselesaikan melalui pendekatan persuasif bersama DPRD. Tentunya hal ini guna percepatan pembangunan di Kabupaten Agam," terangnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPRD Yogyakarta, Suharwanta, mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Agam dalam rangka silahturahmi dan berbagi pengetahuan terkait mencari referensi tentang pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah kesultanan.

"Kami di Yogyakarta merupakan wilayah kerajaan, maka kami memiliki tanah kesultanan. Dimana tanah tersebut diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh induk kerajaan.

Untuk itu kita berharap bersama-sama dengan Pemkab Agam untuk mencarikan solusi dan referensi bagaimana kiat-kiat Pemkab bersama DPRD dalam menyelesaikan masalah tanah di Agam," jelasnya. (andre)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: agam,daerah,nasional,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Oknum Petugas Damkar Pariaman dan Istrinya Diciduk Polisi

Oknum Petugas Damkar Pariaman dan Istrinya Diciduk Polisi

PARIAMAN - Unit Satnarkoba (Satuan Narkoba) Polres Pariaman kembali menciduk Pasutri (Pasangan Suami Istri) pemakai...

Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018 di Kota Padang, Sumbar

Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018 di Kota Padang, Sumbar

PADANG - Hari ketiga berada di Ranah Minang, Jumat, (9/2/2018), Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo...

Berantas Pungli di Objek Wisata, Kadis Pariwisata Kota Padang: Laporkan Saja ke Polisi

Berantas Pungli di Objek Wisata, Kadis Pariwisata Kota Padang: Laporkan Saja ke Polisi

PADANG - Jelang HPN 2018, Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) akan melakukan pengawasan yang lebih intensif...

Gelora Bung Karno Rusak, DPR: Butuh Modalitas untuk Mendidik Suporter

Gelora Bung Karno Rusak, DPR: Butuh Modalitas untuk Mendidik Suporter

NASIONAL - Gegap gempita perhelatan partai final Piala Presiden 2018 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno tidak...

BMKG Padang Panjang dan Pemko Bukittinggi Amati Gerhana Bulan di Jam Gadang

BMKG Padang Panjang dan Pemko Bukittinggi Amati Gerhana Bulan di Jam Gadang

Bukittinggi - BMKG Padang Panjang dan Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar pengamatan gerhana bulan total di area...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media