Tuesday, 11 Dec 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Ekonomi

OJK Perlu Melakukan Pengawasan Ekstra Terhadap BPR

Rabu, 18 Januari 2017 - 15:28:15 WIB - 3919
OJK Perlu Melakukan Pengawasan Ekstra Terhadap BPR


JAKARTA - Edy Sukarno, akademisi Perbanas Institute mengungkapkan OJK perlu melakukan pengawasan lebih. Pasalnya, terdapat BPR yang memiliki jumlah aset yang melampaui bank umum, padahal cakupan kegiatan dan ranah BPR jauh lebih kecil dibanding bank umum. Hal ini menandakan kondisi persaingan yang cenderung tidak sehat dan tidak seimbang antara BPR dan bank umum.

Di satu sisi, segmen market BPR, yaitu usaha mikro kecil menengah sudah mulai dijangkau oleh bank umum. Di sisi lain, terdapat peraturan yang membatasi cakupan kegiatan bank umum berdasarkan modal inti yang dimiliki, yaitu Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU), yang terdiri dari BUKU I, yaitu bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam rupiah dan valas yang terbatas, kemudian BUKU II, dimana bank dengan modal inti 1 triliun sampai kurang dari 5 triliun memiliki cakupan kegiatan yang lebih luas dari BUKU I, dengan kegiatan treasury terbatas dan dapat melakukan penyertaan 15% di lembaga keuangan dalam negeri, kemudian, BUKU III, yaitu bank dapat melakukan kegiatan dalam rupiah dan valas yang lebih luas dari BUKU II dan melakukan penyertaan modal 25% di kawasan Asia, dan Buku IV, dimana bank dapat melakukan kegiatan rupiah dan valas, serta penyertaan modal 35% di kawasan international world wide. Hal tersebut tidak ditemukan di regulasi BPR, sehingga cakupan kegiatan BPR yang berpotensi menyerap dana masyarakat, yang dapat juga dialokasikan ke aset, menjadi tidak terbatas. Bahkan, salah satu BPR di Lampung memiliki aset lebih dari 17 triliun, dimana jumlah tersebut merupakan aset yang besar bagi BPR.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa OJK perlu melakukan pengawasan lebih terhadap BPR.

"Jika ada BPR yang asetnya melebihi bank umum, atau bahkan berpotensi untuk mengoperasikan kegiatan bank umum, sebaiknya lebih diperhatikan, apakah akan diperkenankan terus menerus menjadi BPR?," ujar Edy Sukarno, yang juga pengamat perbankan, khususnya BPR.

Edy Sukarno juga menyarankan, jika aset yang dimiliki BPR sudah melampaui jumlah tertentu, ada baiknya, dewan direksi dan komisaris harus menempuh fit and proper test tahap lanjut dengan materi yang lebih berat. Analoginya seperti pajak, brevet A menangani perorangan, brevet B menangani badan atau perusahaan dan brevet C menangani pajak internasional.

Begitupun dengan jumlah aset yang dimiliki BPR. Jumlah aset tersebut harus diklasifikasikan, agar lebih disesuaikan dengan kemampuan BPR mengelola dana, karena untuk mengolah dana yang sangat besar, diperlukan kemampuan lebih, guna meniti industri BPR yang well organized.

Kemudian, sebaiknya, OJK lebih optimal dalam merancang regulatory policy yang menjadi acuan penting operasional lembaga keuangan, sehingga ranah dan cakupan BPR dan bank umum dapat fokus sesuai dengan bidangnya, hingga pada akhirnya tidak perlu lagi terjadi persaingan antara BPR dan bank umum, melainkan hanya persaingan antara BPR dan BPR, dan bank umum dengan bank umum.

"Menggerakkan perbankan harus komprehensif, BPR dan Bank Umum harus beroperasional dengan baik sesuai dengan ranahnya, maka dari itu, peraturan dan pembinaan antara BPR dan bank umum harus berbeda, tergantung dengan ranahnya. Contohnya, dalam pemberian kredit, BPR bersifat lebih persuasif dan kekeluargaan, sehingga lebih cocok untuk UMKM, sedangkan bank umum lebih membutuhkan analisis detil yang bersifat teoritis dalam memberikan kredit, sehingga lebih cocok untuk usaha yang lebih besar," lanjut Edy Sukarno dari rilis Perbanas Institute yang diterima Minangkabaunews.

BPR harus lebih dibina agar dapat terlibat secara maksimal dalam pendanaan usaha mikro kecil menengah, dan kegiatan bank umum yang lebih tepat atau menjangkau ranah BPR harus lebih diawasi atau dibatasi.

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi/Perbanas Institute
Tag: bisnis,daerah,ekonomi,indonesia,nasional,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Kota Bukittinggi Bersama 7 Daerah Lainnya Terima Sertifikat Geopark Nasional

Kota Bukittinggi Bersama 7 Daerah Lainnya Terima Sertifikat Geopark Nasional

...

Ratusan Personel Yonif 133/YS Belajar Tehnik dan Taktik tempur, Ini Pesan Danrem 032/Wbr

Ratusan Personel Yonif 133/YS Belajar Tehnik dan Taktik tempur, Ini Pesan Danrem 032/Wbr

PADANG -- Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mirza agus, S.I.P Membuka latihan teknis dan taktis (Latnistis) tingkat Batalyon,...

Jokowi Intruksikan Meneg BUMN Selesaikan Pembangunan Gedung Baru Muallimin-Muallimat Yogyakarta

Jokowi Intruksikan Meneg BUMN Selesaikan Pembangunan Gedung Baru Muallimin-Muallimat Yogyakarta

YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengintruksikan Meneg BUMN agar membantu pembangunan hgedung Madrasah...

Etalase Pahala Di Lubuk Sikaping, Sediakan Makanan Dan Minuman Gratis

Etalase Pahala Di Lubuk Sikaping, Sediakan Makanan Dan Minuman Gratis

PASAMAN - Sebuah etalase sederhana, berada di tepi jalan pusat Kota Lubuk Sikaping yang bersahaja. Etalase itu seolah...

Insinyur Asing Mendominasi, Ini Respon Wapres Jusuf Kalla

Insinyur Asing Mendominasi, Ini Respon Wapres Jusuf Kalla

PADANG -- Wakil Presiden Republik Indonesian H. Jusuf Kalla menghadiri dan membuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media