Friday, 22 Feb 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

LBH Desak Polresta Padang Usut Tuntas Jaringan Penipuan Berkedok Bisnis Pembangunan Rumah Murah

Selasa, 06 Juni 2017 - 20:07:23 WIB - 1739
LBH Desak Polresta Padang Usut Tuntas Jaringan Penipuan Berkedok Bisnis Pembangunan Rumah Murah
ilustrasi rumah murah


PADANG - LBH Padang mendesak Polresta Padang untuk mengusut tuntas jaringan penipuan berkedok bisnis pembangunan perumahan murah. Dan untuk mengambil langkah tegas dengan menyegel kantor PT. Harlan Agya Lestari serta lahan yang akan dijadikan lokasi perumahan.

Pernyataan tersebut disampaikan LBH Padang setelah menerima laporan dari masyarakat, Senin, (5/6/2017), terkait dugaan tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh PT. Harlan Agya Lestari.

Di katakan Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, SH bahwa sebelumnya pihak PT. Harlan Agya Lestari (perusahaan pengembang dan pembangunan perumahan) telah menjanjikan kepada masyarakat berupa pembangunan perumahan murah yang di subsidi oleh pemerintah dan berlokasi di Rindang Alam Limau Manis, Kecamatan Pauh Kota Padang, dengan syarat membayar "Booking Fee" sebesar Rp. 2.000.000 dan dengan melunasi angsuran rumah sebanyak 6 kali.

Tambahnya, sekira September 2016, masyarakat pelapor beserta beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar 365 orang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas kepada PT. Harlan Agia Lestari selaku perusahaan pengembang. Namun pihak PT. Harlan Agya Lestari tak kunjung membangun perumahan yang dijanjikan tersebut.

Buntutnya beberapa perwakilan masyarakat korban melaporkan perusahaan ke Kantor Polisi, dan laporan tersebut langsung ditanggapi oleh Polsek Kuranji dengan menahan direktur PT. Harlan Agya Lestari.

"LBH Padang memandang bahwa tindakan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam membangun rumah yang dijanjikan tidak hanya berdimensi Perdata namun patut diduga juga memiliki aspek Pidana, hal ini diperkuat dengan kecurigaan masyarakat pada saat mengkonfirmasi keberadaan perusahaan yang ternyata tidak terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, " ungkap Era, selasa (6/6)

Selain itu kata Era, tanah yang dijadikan lokasi perumahan tersebut ternyata masih berstatus sengketa di Badan Pertanahan Kota Padang.(romeo)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: romeo
Tag: hukum,padang,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Ayo! Ikuti dan Saksikan Sungai Tarab Zumba & Aerobic Competion 2019 di Tanah Datar, Ini Jadwalnya

Ayo! Ikuti dan Saksikan Sungai Tarab Zumba & Aerobic Competion 2019 di Tanah Datar, Ini Jadwalnya

TANAH DATAR - Kejuaraan senam tingkat Sumatera Barat yang bertajuk Sungai Tarab Zumba & Aerobic Competition, bakal...

BPS Catat Angka penduduk Miskin Kota Padang Cendrung Menurun

BPS Catat Angka penduduk Miskin Kota Padang Cendrung Menurun

PADANG -- BPS merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2018 4,7 persen jiwa penduduk miskin atau atau turun 0, 04...

Polisi Bekuk 3 Pencuri Toko di Sungai Tarab Tanah Datar

Polisi Bekuk 3 Pencuri Toko di Sungai Tarab Tanah Datar

TANAH DATAR - Satu unit toko foto copy dibobol maling di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Jorong Sungai Tarab,...

Walikota Bukittinggi Serahkan SK Pengangkatan 74 CPNS

Walikota Bukittinggi Serahkan SK Pengangkatan 74 CPNS

BUKITTINGGI - Sebanyak 74 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah lulus seleksi, Rabu (13/2) diserahkan SK...

Jawaban Menohok Facebook Setelah Digugat Abu Janda Senilai Rp1 Triliun

Jawaban Menohok Facebook Setelah Digugat Abu Janda Senilai Rp1 Triliun

NASIONAL - Permadi Arya atau populer dengan panggilan Abu Janda menyomasi Facebook. Teguran tersebut dilayangkan buntut...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media