Sunday, 29 Mar 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Ekonomi

Menag : Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur

Minggu, 30 Juli 2017 - 13:27:53 WIB - 913
Menag : Dana Haji Boleh Diinvestasikan untuk Pembangunan Infrastruktur
Masjidil Haram, Mekah


NASIONAL - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Kebolehan ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

"Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas," ujar Menag Lukman di Jakarta, kemaren.

Menag mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Hasil investasi itu menjadi milik calon jemaah haji. Adapun pengelola berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Namun demikian, dana BPIH tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. UU Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, dan Bank Penerima Setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Akad wakalah ditandatangani setiap calon jemaah haji ketika membayar setoran awal BPIH. Melalui akad wakalah, calon jemaah haji selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Kementerian Agama selaku Wakil untuk menerima dan mengelola dana setoran awal BPIH yang telah disetorkan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

UU 34/2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilaksanakan oleh BPKH. Badan ini berwenang berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Nilai manfaat (imbal hasil) atas hasil pengelolaan keuangan haji ini dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji.

Namun, investasi yang dilakukan BPKH juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini mengingat dana haji adalah dana titipan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

"Selanjutnya, badan pelaksana maupun dewan pengawas BPKH bertanggung jawab secara tanggung renteng jika ada kerugian investasi yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya," tandasnya. (Romeo)

Editor/Sumber: Romeo
Tag: ekonomi,indonesia,metro,nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Kodim 0319 Mentawai, Sulap Kipas Angin Jadi Penyemprot Disinfektan Covid-19

Kodim 0319 Mentawai, Sulap Kipas Angin Jadi Penyemprot Disinfektan Covid-19

MENTAWAI - Banyak cara yang di lakukan Kodim 0319 Mentawai dalam melakukan antisipasi dan pencegahan penyebaran Corona...

Zusneli Zubir Lakukan Penelitian Warisan Tradisi Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung

Zusneli Zubir Lakukan Penelitian Warisan Tradisi Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung

SIJUNJUNG -- Guna meneliti tradisi Kerajaan Jambu Lipo dalam perkembangan masyarakat Kabupaten Sijunjung, Zusneli Zubir...

Hari Ini 514 Orang Positif Covid-19 di Indonesia, Tagar #LockDownIndonesia Menggema di Twitter

Hari Ini 514 Orang Positif Covid-19 di Indonesia, Tagar #LockDownIndonesia Menggema di Twitter

NASIONAL - Penutupan akses atau lockdown di suatu wilayah atau negara menjadi salah satu opsi untuk mencegah penularan...

UPDATE Covid-19 Padang, PDP 5 Orang dan ODP 44 Orang, Belum Ada Covid-19 Positif

UPDATE Covid-19 Padang, PDP 5 Orang dan ODP 44 Orang, Belum Ada Covid-19 Positif

PADANG -- Media center Covid-19 Kota Padang merilis data terbaru perkembangan Covid-19 di wilayah Kota Padang. Hingga...

Massa Mahasiswa di Padang Demo Tolak Omnibus Law

Massa Mahasiswa di Padang Demo Tolak Omnibus Law

PADANG -- Ratusan Massa mahasiswa gabungan universitas menggelar unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law,...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu