minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Padang

Indeks Demokrasi Sumbar Dinilai Buruk, Wali Kota Padang: Masa Karena Perda Agama?

Jumat, 22 September 2017 - 21:07:57 WIB - 503
Indeks Demokrasi Sumbar Dinilai Buruk, Wali Kota Padang: Masa Karena Perda Agama?Walikota Padang Mahyeldi

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo menyesalkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat tahun 2016. Pasalnya, hasil survei yang menyatakan IDI Sumbar tergolong "buruk" itu karena adanya perda - perda agama, terutama yang diterapkan di Kota Padang.

"Karena adanya perda agama, seperti berpakaian muslim, membaca Alquran dan penolakan LGBT itu menjadikan Sumbar masuk kategori buruk dalam tingkat demokrasi . Apa metodologi dan dasar yang digunakan tim survei BPS?" kecam Mahyeldi di Padang, Jumat (21/9/2017).

Mahyeldi menganggap persoalan ini serius dan sangat sensitif. Hasil survei yang dikeluarkan BPS untuk IDI Sumbar akan mempengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan dan produk pemerintah. Padahal produk seperti perda merupakan hasil dari proses demokrasi bersama wakil rakyat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaiamana mungkin hasil dari proses demokrasi justru menurunkan indeks demokrasi. Ini menunjukkan tim BPS membuat penilainnya tidak dengan kacamata demokrasi," kata Mahyeldi.

Mahyeldi menengarai, IDI yang dikatakan BPS sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi khas Indonesia ditumpangi pemikiran yang tidak sensitif terhadap kearifan lokal dan kondisi masyarakat. IDI hanya mengukur kuantitas berdasarkan pemberitaan media yang belum tentu sebuah fakta.

"Tidak semua berita di media adalah fakta yang benar sehingga menjadi refleksi realitas dari yang terjadi," kata Mahyeldi.

Mahyeldi tidak saja menyebut hasil survei IDI Sumbar itu sebagai sebuah kekeliruan berpikir, politisi PKS ini juga meminta tim BPS hadir di Padang untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Pasalnya yang banyak dipermasalahkan adalah perda agama seperti yang ada di Kota Padang.

Sebelumnya, Wali Kota Padang didampingi Kabag Humas Imral Fauzi serta sejumlah jajaran Pemko Padang telah mengadakan pertemuan dengan Kepala BPS Sumbar dan BPS Kota Padang.

BPS menjelaskan, survei IDI ini melibatkan sejumlah kementerian/lembaga dan tim ahli terdiri dari Prof. Maswardi Rauf (UI), Prof. Musda Mulia (UIN Syarif Hidayatullaj), Dr. Abdul Malik Gismar (Paramadina) serta Dr. Syarif Hidayat (LIPI).

Dari data BPS 2016, tiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 1,98 poin, aspek hak politik mengalami penurunan 15,44 poin, lembaga demokrasi juga turun sebesar 23,18 poin. Sehingga aspek kebebasan sipil masuk kategori buruk karena masih banyak jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya.(DU/Joim)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: metro,padang,sumatra-barat,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Unik, Bupati di Sumbar Ini Lantik Pejabat di Kuburan

Unik, Bupati di Sumbar Ini Lantik Pejabat di Kuburan

LIMA PULUH KOTA - Peringatan Peristiwa Situjuah ke 69 menjadi momentum bersejarah bagi 52 pejabat di lingkungan...

Maju di Pilwalkot Padang, Emzalmi-Desri Diusung 10 Partai

Maju di Pilwalkot Padang, Emzalmi-Desri Diusung 10 Partai

PADANG - Dengan semboyan koalisi Padang bersatu, bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi-Desri...

Bukin Polling Capres 2019 di Twitternya, Prabowo Kalah Dari Jokowi, Ini Kata Fadli Zon

Bukin Polling Capres 2019 di Twitternya, Prabowo Kalah Dari Jokowi, Ini Kata Fadli Zon

NASIONAL - Waketum Gerindra Fadli Zon membuat polling head to head calon presiden 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo...

Hari Kedua Tahun 2018, Ribuan Warga Pasaman Ikuti Gerak Jalan Jantung Sehat

Hari Kedua Tahun 2018, Ribuan Warga Pasaman Ikuti Gerak Jalan Jantung Sehat

PASAMAN - Ribuan peserta mengikuti Gerak Jalan Jantung sehat dalam rangka peringati Hari Amal Bakti Kementerian Agama...

Mayoritas Fraksi DPRD Pasaman Setujui Perda No. 11 2016 tentang Mutasi Pejabat Nagari

Mayoritas Fraksi DPRD Pasaman Setujui Perda No. 11 2016 tentang Mutasi Pejabat Nagari

PASAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media