minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Padang Pariaman

Polemik Lahan Tarok City, Fraksi PKS Padang Pariaman Angkat Bicara

Kamis, 28 September 2017 - 21:36:55 WIB - 485
Polemik Lahan Tarok City, Fraksi PKS Padang Pariaman Angkat BicaraDPRD Padang Pariaman terima Perwakilan masyarakat yang tolak Tarok City

PADANG PARIAMAN - Sejumlah Pemilik tanah ulayat menolak Tarok City, pasalnya mereka menilai pengembangan Tarok City adalah perampasan terhadap tanah ulayat. Fraksi PKS DPRD Padang Pariaman akhirnya angkat bicara.

Ketua fraksi PKS Padang Pariaman, Jhon Hendri mengatakan bahwa pihak exekutif bermain koboi dan membohongi pihak Legislatif.

“Kenapa kita mengatakan pihak Exekutif dalam hal ini Bupati Padang Pariaman dan SKPD Tekhnisnya membohongi kami di DPRD, karena Syarat-syarat dan mekanismenya belum terpenuhi seperti RT/RW dan RDTR, makanya untuk penganggaran belum bisa diterima dan legal opinion dari pihak hukumpun/kejaksaan belum ada,” kata Jhon pada MinangkabauNews

Jhon mengungkapkan, pada awalnya F-PKS tidak menyepakati pembukaan jalan 75 m x 3,3 km, namun dalam forum pembahasan akhirnya menyetujui dengan pengesahan sekitar 20 milyar, itu termasuk ganti rugi, pengerasan dan lainnya.

“Namun setelah pengerjaan/pembukaan jalan berlangsung di sana kita melihat adanya arogansi, sangketa, permasalahan sosial, jadi fraksi-PKS menolak pengangarannya selanjutnya,” ulas Jhon

Ia mengungkapkan ketika pembahasan di APBD 2016 untuk penganggaran 2017 spek yang ada bukan seperti sekarang.

“ketika itu isu yang di lempar pihak exekutif bahwasanya ISI Padang Panjang meminta lokasi pengembangan kampus baru pada Pemkab.Padang Pariaman, maka waktu itu di anggarkanlah pembukaan jalannya di daerah Kayu Tanam dengan dasar memang daerah pendidikan, bukan Tarok yang ada sekarang,” papar Jhon.

Jhon mengulas, oleh karena demikianlah maka nya pihak DPRD merasa di bohongi oleh Bupati Padang Pariaman.

“kita bahasakan bahwa pihak Exekutif telah bermain koboi, jujur saja yang membuat team motifaring dan memberikan pendapat akhir adalah dari FPKS dan menyepakati pembukaan jalan menuju ISI pada pengaggaran 2016 sekitar 4 milyar, namun itu bukan jalan yang ada sekarang di Tarok,” tegas Jhon.

FPKS sangat menyangkan sikap dan tindakan yang luar biasa oleh Bupati termasuk SKPD tekhnis Dinas PU, Karena tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi dikawasan 697 hektar ini.

“Dalam hal ini saya menilai Bupati terlalu arogan dan memaksakan kehendak, karena perlu diketahui Legal Opinion dari kejaksaan Bab G tentang analisa pengembangan Wilayah Padang Pariaman dari 2010 hingga 2030 tidak termuat RT/RW Tarok di dalamnya baik itu di RPJMD ataupun Perda apalagi RDTRnya, dan untuk merevisinyapun minimal butuh waktu 1 tahun,”ulas Jhon.
Ia mengulas, bahwa pihak Bupati Padang Pariaman sudah keteledoran. “ Paling tidak Perda RDTR butuh proses waktu satu tahun, sementara sekarang lahan 697 hektar tadi, sudah dibabat, dan inilah yang dikatakan terlalu cepat dan memaksakan, artinya RT/RW nya belum ada perubahan berarti pembanguanan disana melanggar aturan dan bisa dipidana, bila ada gugatan,” tambah Jhon.

Terkait persoalan lahan tarok 697 hektar ini, Jhon mengatakan pihak DPRD akan membentuk Pansus yang akan meneliti dan mengakajinya. “ Artinya ini ada indikasi penyalahgunaan anggaran, karena anggarannya awalnya hanya untuk pengembangan kawasan ISI di Kayu Tanam, dan kita pun tidak pernah mendengar informasi yang beredar tentang tarok city ketika penganggran tahun 2016 tersebut. Jumat kita akan bentuk Pansus, karena hampir semua fraksi tidak sepakat dengan tarok, dan dokumennya yang ada di RKA secara otomatis akan kita hilangkan,” kata Jhon.

Persoalan lahan tarok 697 hektar ini, Jhon mengatakan BPN daerah hanya merujuk pada dokumen BPN pusat, tidak bisa membuktikan bahwa tarok itu adalah tanah negara, dalam artian sebelum keluarnya surat dari BPN, tanah tersebut dikuasai Jerman dan Belanda.

“Artinya sebelum dikuasai penjajah tanah itu milik masyarakat, dan itupun warkahnya tidak bisa diperlihatkan oleh BPN Padang Pariaman, katanya warkah tersebut di BPN Kanwil/Profinsi, jadi dari segi ke otentikannya masih di ragukan dan kamipun belum bisa terima bahwa itu tanah negara,” tegas Jhoni. (Warman)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: metro,padang-pariaman,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Presiden Jokowi Bakal Hadiri Puncak Hari Pers Nasional di Padang

Presiden Jokowi Bakal Hadiri Puncak Hari Pers Nasional di Padang

PADANG - Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir di puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Padang,...

Pasokan Beras di Daerah Cukup, DPR: Impor Beras untuk Jawa Saja

Pasokan Beras di Daerah Cukup, DPR: Impor Beras untuk Jawa Saja

NASIONAL - Harga beras di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan hingga melewati batas Harga Eceran Tertinggi...

Tunjang Kegiatan Senam Sehat, Helmi Moesim Salurkan Bantuan Sound Sistem di Seb. Palinggam

Tunjang Kegiatan Senam Sehat, Helmi Moesim Salurkan Bantuan Sound Sistem di Seb. Palinggam

PADANG - Ratusan peserta warga Seberang Palinggam sangat antusias mengikuti kegiatan senam sehat bersama Anggota DPRD...

Pemko Lakukan Pembenahan RRI Studio Produksi Pariaman

Pemko Lakukan Pembenahan RRI Studio Produksi Pariaman

PARIAMAN - Pemerintah Kota Pariaman melalui Diskominfo akan melakukan pembenahan terhadap RRI Studio Produksi (SP)...

Persatuan Keluarga Daerah Piaman Kab. Meranti Dilantik, Ini Kata Walikota

Persatuan Keluarga Daerah Piaman Kab. Meranti Dilantik, Ini Kata Walikota

PARIAMAN - Walikota Pariaman Mukhlis Rahman beserta rombongan menghadiri acara pelantikan dan pengkuhan pengurus DPD...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media