Monday, 14 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Mahfud MD : Bubarkan Pengadilan Tipikor

Sabtu, 05 November 2011 - 15:52:16 WIB - 1032
Mahfud MD : Bubarkan Pengadilan Tipikor


Jakarta, MinangkabauNews -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan sistem pengawasan pengadilan tipikor di daerah masih lemah dan rawan kolusi, jadi sebaiknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah sebaiknya dibubarkan, kemudian dikembalikan ke Pengadilan Umum. Penegasan Mahfud ini menyusul banyaknya terdakwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun pengusaha di daerah divonis bebas.

''Tipikor di daerah itu kadang-kadang orang pengangguran, ikut tes di situ, lobi sana-sini, jadi hakim ad hoc Tipikor daerah. Pengawasan lemah, kolusi di daerah lebih mudah, sistem seleksinya juga abal-abal,'' kata Mahfud, Jumat (4/11) kemarin.

Dengan demikian, Pengadilan Tipikor di daerah dinilai sangat buruk kualitasnya, banyak koruptor dibebaskan, hakim ad hoc di Tipikor daerah banyak yang tidak memiliki pengalaman sebagai jaksa atau hakim, dan tidak punya pemahaman tentang hukum yang substansial.

Menurut Mahfud, sebaiknya Pengadilan Tipikor tetap satu dan berada di Jakarta. Karena banyaknya kelemahan tersebut, Mahfud menilai Pengadilan Tipikor di daerah justru makin mengacaukan sistem hukum, dan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar.

''Saya kira perlu dipikirkan untuk segera menghapus Pengadilan Tipikor di daerah dan dikembalikan ke Pengadilan Umum, karena Pengadilan Tipikor di daerah justru lebih jelek daripada Pengadilan Umum. Saya percaya lebih profesional, hakim di daerah juga banyak yang bersih,'' kata Mahfud.

Ihwal pembentukan Pengadilan Tipikor daerah ini, ia menjelaskan, dibentuk secara tiba-tiba, dan dikembangkan setelah adanya putusan MK yang memutus judicial review pasal menyangkut Pengadilan Tipikor dalam UU tentang KPK.

Pada 19 Desember 2006, MK membuat putusan bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta itu inkonstitusional karena dibentuk hanya berdasar pasal 53 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Jadi MK memerintahkan agar memberi bentuk hukum kepada Pengadilan Tipikor Jakarta dalam waktu tiga tahun. ''MK tidak memerintahkan membentuknya di daerah,'' ungkapnya.

Menjelang tiga tahun pascaputusan MK itu, revisi atas Undang-undang Tipikor seperti yang diperintahkan MK tidak dibuat-buat, tetapi malah dikembangkan menjadi Pengadilan Tipikor di daerah yang jelas-jelas bukan perintah MK. ''DPR dan pemerintah berkreasi agar dibentuk saja di setiap daerah. Nah, malah kacau seperti sekarang,'' sesalnya.

Mahfud mengatakan, para pejabat di daerah tetap bisa diadili di Jakarta seperti yang sekarang. Kemudian, bagi terdakwa yang tidak sempat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, dikembalikan ke pengadilan umum dengan menggunakan Undang-undang Korupsi. ''Pengadilannya biasa, hakimnya biasa, dan murah, mutunya lebih terjamin karena lebih profesional,'' sarannya.

Menanggapi persoalan ini, baik KPK maupun Komisi Yudisial (KY) berpendapat sama. Mereka mengusulkan dilakukan penghentian sementara Pengadilan Tipikor di daerah. Kemudian mengembalikannya kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan, persidangan yang sedianya digelar di Pengadilan Tipikor daerah dipindahkan ke Jakarta. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil kajian Komisi Yudisial terkait hakim-hakim tindak pidana korupsi daerah (Pengadilan Tipikor daerah).

Wakil Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Suparman Marzuki mengusulkan moratorium (pemberhentian sementara) persidangan-persidangan di Pengadilan Tipikor daerah. Moratorium dilakukan agar KY selaku lembaga pengawasan eksternal perilaku hakim dapat lebih leluasa melakukan investigasi terhadap Pengadilan-pengadilan Tipikor daerah.

Pengadilan Tipikor daerah sedang menjadi sorotan karena banyaknya vonis bebas para koruptor. Vonis bebas itu antara lain dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung terhadap tiga terdakwa korupsi yakni Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Bupati Subang Eep Hidayat, dan Wakil Wali Kota Bogor Achmat Ruyat. Pengadilan Tipikor Semarang membebaskan Direktur Utama PT Karunia Prima Sedjati Oei Sindhu Stefanus dari jerat hukum sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem informasi administrasi dan kependudukan (SIAK) online di Kabupaten Cilacap. Kasus terakhir, Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, memutus bebas 14 terdakwa anggota DPRD Kutai Kartanegara dalam kasus dugaan korupsi dana operasional penunjang kegiatan anggaran 2005.

Editor/Sumber:
Tag: nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Mentawai Sampaikan Hal Ini

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Mentawai Sampaikan Hal Ini

MENTAWAI - Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menyampaikan bahwa dia punya harapan yang besar untuk Kabupaten...

Meriahkan Hari Jadi ke 74, Pemkab Pasaman Gelar Festival Kesenian Multi Etnis

Meriahkan Hari Jadi ke 74, Pemkab Pasaman Gelar Festival Kesenian Multi Etnis

...

BPJS Kesehatan di Pesisir Selatan Minim Sosialisasi, Masyarakat Mengeluh

BPJS Kesehatan di Pesisir Selatan Minim Sosialisasi, Masyarakat Mengeluh

PESISIR SELATAN -- Masih kurangnya sosialisasi yang harus dilakukan BPJS Kesehatan, membuat masyarakat mengeluh....

Gempa Hari Ini, BMKG mencatat gempa magnitudo 3,7 di Pasaman

Gempa Hari Ini, BMKG mencatat gempa magnitudo 3,7 di Pasaman

PASAMAN -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa yang bisa dirasakan pada Ahad,...

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkab Pessel Berikan Bantuan Nelayan Senilai Rp3 Miliar

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkab Pessel Berikan Bantuan Nelayan Senilai Rp3 Miliar

PESISIR SELATAN -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan mesin motor tempel, mesin longtail, perahu...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media