Sunday, 12 Jul 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Mahfud MD : Bubarkan Pengadilan Tipikor

Sabtu, 05 November 2011 - 15:52:16 WIB - 1114
Mahfud MD : Bubarkan Pengadilan Tipikor


Jakarta, MinangkabauNews -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan sistem pengawasan pengadilan tipikor di daerah masih lemah dan rawan kolusi, jadi sebaiknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah sebaiknya dibubarkan, kemudian dikembalikan ke Pengadilan Umum. Penegasan Mahfud ini menyusul banyaknya terdakwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun pengusaha di daerah divonis bebas.

''Tipikor di daerah itu kadang-kadang orang pengangguran, ikut tes di situ, lobi sana-sini, jadi hakim ad hoc Tipikor daerah. Pengawasan lemah, kolusi di daerah lebih mudah, sistem seleksinya juga abal-abal,'' kata Mahfud, Jumat (4/11) kemarin.

Dengan demikian, Pengadilan Tipikor di daerah dinilai sangat buruk kualitasnya, banyak koruptor dibebaskan, hakim ad hoc di Tipikor daerah banyak yang tidak memiliki pengalaman sebagai jaksa atau hakim, dan tidak punya pemahaman tentang hukum yang substansial.

Menurut Mahfud, sebaiknya Pengadilan Tipikor tetap satu dan berada di Jakarta. Karena banyaknya kelemahan tersebut, Mahfud menilai Pengadilan Tipikor di daerah justru makin mengacaukan sistem hukum, dan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar.

''Saya kira perlu dipikirkan untuk segera menghapus Pengadilan Tipikor di daerah dan dikembalikan ke Pengadilan Umum, karena Pengadilan Tipikor di daerah justru lebih jelek daripada Pengadilan Umum. Saya percaya lebih profesional, hakim di daerah juga banyak yang bersih,'' kata Mahfud.

Ihwal pembentukan Pengadilan Tipikor daerah ini, ia menjelaskan, dibentuk secara tiba-tiba, dan dikembangkan setelah adanya putusan MK yang memutus judicial review pasal menyangkut Pengadilan Tipikor dalam UU tentang KPK.

Pada 19 Desember 2006, MK membuat putusan bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta itu inkonstitusional karena dibentuk hanya berdasar pasal 53 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. Jadi MK memerintahkan agar memberi bentuk hukum kepada Pengadilan Tipikor Jakarta dalam waktu tiga tahun. ''MK tidak memerintahkan membentuknya di daerah,'' ungkapnya.

Menjelang tiga tahun pascaputusan MK itu, revisi atas Undang-undang Tipikor seperti yang diperintahkan MK tidak dibuat-buat, tetapi malah dikembangkan menjadi Pengadilan Tipikor di daerah yang jelas-jelas bukan perintah MK. ''DPR dan pemerintah berkreasi agar dibentuk saja di setiap daerah. Nah, malah kacau seperti sekarang,'' sesalnya.

Mahfud mengatakan, para pejabat di daerah tetap bisa diadili di Jakarta seperti yang sekarang. Kemudian, bagi terdakwa yang tidak sempat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, dikembalikan ke pengadilan umum dengan menggunakan Undang-undang Korupsi. ''Pengadilannya biasa, hakimnya biasa, dan murah, mutunya lebih terjamin karena lebih profesional,'' sarannya.

Menanggapi persoalan ini, baik KPK maupun Komisi Yudisial (KY) berpendapat sama. Mereka mengusulkan dilakukan penghentian sementara Pengadilan Tipikor di daerah. Kemudian mengembalikannya kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan, persidangan yang sedianya digelar di Pengadilan Tipikor daerah dipindahkan ke Jakarta. Langkah ini dilakukan sambil menunggu hasil kajian Komisi Yudisial terkait hakim-hakim tindak pidana korupsi daerah (Pengadilan Tipikor daerah).

Wakil Ketua KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Suparman Marzuki mengusulkan moratorium (pemberhentian sementara) persidangan-persidangan di Pengadilan Tipikor daerah. Moratorium dilakukan agar KY selaku lembaga pengawasan eksternal perilaku hakim dapat lebih leluasa melakukan investigasi terhadap Pengadilan-pengadilan Tipikor daerah.

Pengadilan Tipikor daerah sedang menjadi sorotan karena banyaknya vonis bebas para koruptor. Vonis bebas itu antara lain dikeluarkan Pengadilan Tipikor Bandung terhadap tiga terdakwa korupsi yakni Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Bupati Subang Eep Hidayat, dan Wakil Wali Kota Bogor Achmat Ruyat. Pengadilan Tipikor Semarang membebaskan Direktur Utama PT Karunia Prima Sedjati Oei Sindhu Stefanus dari jerat hukum sebagai terdakwa kasus korupsi pengadaan sistem informasi administrasi dan kependudukan (SIAK) online di Kabupaten Cilacap. Kasus terakhir, Pengadilan Tipikor Samarinda, Kalimantan Timur, memutus bebas 14 terdakwa anggota DPRD Kutai Kartanegara dalam kasus dugaan korupsi dana operasional penunjang kegiatan anggaran 2005.

Editor/Sumber:
Tag: nasional

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Pastikan Bebas Covid-19, Ketua dan Anggota KPU Mentawai Lakukan Rapid dan Swab Test

Pastikan Bebas Covid-19, Ketua dan Anggota KPU Mentawai Lakukan Rapid dan Swab Test

MENTAWAI - KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai lakukan pemeriksaan kesehatan melalui Rapid hingga Swab Test. Hal ini di...

Data Terbaru Covid-19: Tambah 7 Kasus Positif di Sumbar, Nyaris Seluruhnya Transmisi Lokal di Padang

Data Terbaru Covid-19: Tambah 7 Kasus Positif di Sumbar, Nyaris Seluruhnya Transmisi Lokal di Padang

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumbar mengkonfirmasi adanya tambahan kasus positif COVID-19 baru pada 10 Juli 2020....

Mutasi Kembali Bergulir Untuk Eselon III dan IV Pemko Sawahlunto, Ini Pesan Walikota Deri Asta

Mutasi Kembali Bergulir Untuk Eselon III dan IV Pemko Sawahlunto, Ini Pesan Walikota Deri Asta

SAWAHLUNTO -- Gerbong mutasi di jajaran Pemko Sawahlunto, Sumbar kembali bergerak. Wali Kota Deri Asta melantik eselon...

Hari Ini, Tak Ada Penambahan Kasus Positif Corona di Sumbar

Hari Ini, Tak Ada Penambahan Kasus Positif Corona di Sumbar

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Senin (6/7/2020) mengatakan dearahnya nihil kasus positif Covid-19....

Warganet Heboh, Seekor Ular Phyton Masuk ke dalam Dash Board Motor

Warganet Heboh, Seekor Ular Phyton Masuk ke dalam Dash Board Motor

JAKARTA -- Netizen kembali dihebohkan dengan beredarnya video seekor ular piton berukuran besar masuk ke dalam dashbord...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu