minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Tanah Datar

Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 Batusangkar

Jumat, 10 November 2017 - 03:24:26 WIB - 699
Forkopimda Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Ahli Waris yang Menyegel SD 26 dan SMP 2 BatusangkarSD 26 dan SMP 2 Batusangkar disegel

TANAH DATAR - Kamis (9/11/2017), setelah para murid masuk kesekolah mereka kembali, Pemkab diwakili Wabup Zuldafri Dharma beserta Kapolres, AKBP Bayuaji Ydha Prajas, SH, Kajari M. Fatria, Ketua PN, Efendi, SH, MH, Dandim Letkol Inf. Nandang Dimyati yang diwakili Kasdim, langsung melakukan pertemuan dengan pihak ahli waris alm. Hj. Nurlela.

Sekira pukul 11.30 Wib Bertempat di Gedung Indo Jalito, upaya penyelesaian dengan pihak yang melakukan penyegelan dua sekolah yaitu SD 26 Baringin dan SMPN 2 Batusangkar digelar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati mengharapkan penyegelan sekolah seperti kejadian pagi itu hendaknya jangan terulang lagi.

"Indak ado kusuik nan indak salasai (red *Tak ada kusut yang tak selesai), kejadian seperti ini merupakan preseden buruk bagi Tanah Datar. Hendaknya janganlah terjadi lagi" tutur Zuldafri Dharma.

Wabup menginginkan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik, karena dengan menyegel sekolah, dapat menganggu proses belajar para murid/ siswa.

"Kasihan para siswa, untuk itu kami bersama Forkopimda hadir disini bersama keluarga ahli waris Almh. Hj. Nurlela untuk membicarakan hal ini, agar jelas semua duduk permasalahannya, " tutur Wabup.

Ketua PN. Tanah Datar, Efendi, SH, MH yang hadir dalam pertemuan itu, menjelaskan secara gamblang posisi Putusan pengadilan perkara perdata No. 12/Pdt. G/2003/ PN. BSK, yang diklaim oleh ahli waris mereka menang atas hak tanah dua sekolah itu.

"Bagaimana bisa ahli waris (yang bernama Dewi Juwita) menyatakan berdasar putusan Gugatan Perdata 2003 itu, ibu menang. Untuk diketahui bahwa Gugatan itu telah di putus oleh majelis hakim, dan dinyatakan Gugatan tersebut ditolak, " ujar Efendi.

Lanjutnya, dalam putusan tersebut, para pihak, dalam hal ini penggugat dan tergugat tak satupun yang bisa membuktikan kemilikan tanah yang sejak tahun 1951 dan 1974 telah berdiri gedung sekolah.

"Memang secara fakta, tanah berikut gedung diatasnya dikuasai pemerintah Tanah Datar, jika memang ada pihak ahli waris mempunyai bukti yang cukup atas kepemilikan tanah itu, silahkan lakukan upaya hukum, " ujar salah seorang Hakim bernama Rudi, saat di persilahkan ketua PN untuk menerangkan tentang kedudukan dan hak kemilikan tanah yang diklaim keluarga dewi juwita adalah miliknya.

Terpisah Kadis Pendidikan, Abrar didampingi Kepala Kesbangpol Irwan dan Kasubag Bantuan Hukum Reza kepada sejumlah wartawan menyebutkan berharap kepada seluruh pihak untuk menjalankan dan memahami putusan pengadilan yang telah dijelaskan Ketua PN Tanah Datar.

"Sebelum adanya kejelasan atas kedudukan san kemilikan tanah yang diatasnya berdiri dua buah bangunan sekolah, kami mengharapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, " harapnya.

Sementara itu, Heri Munafri (suami Dewi Juwita/ahli waris) yang melakukan penyegelan atas tanah menyatakan, bahwa sejak 20 Juli 2017 surat permohonan kepada pemkab telah ia layangkan.

Dalam surat itu ia meminta agar status kemilikan tanah itu di musyawarahkan bersama. Namun tidak pernah digubris. Ia merasa Pemkab tidak beritikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Tanah di SMPN 2 ini luasnya sekitar lima ribu meter, SD 26 1.000 meter. Untuk eks pengadilan memang sudah dihibahkan dan dibangun pada tahun 1972. Permohonan surat saya pada Juli lalu itu saya sampaikan agar Pemkab bisa membicarakan dengan musyawarah tentang status tanah ini, tapi tidak digubris,"ujarnya.

BACA JUGA: Dua Sekolah di Batusangkar Disegel, Ratusan Murid Tak Dapat Masuk Gerbang Sekolah

Mengenai pembukaan penyegelan di sekolah tersebut, Heri Munafri menyebutkan dirinya berkenan membukanya lantaran kerja keras dalam negosiasi yang dilakukan Kapolres dengan dirinya.

"Atas permohonan pak Kapolres kepada kami agar membuka segel itu, saya juga kasihan melihat anak-anak sekolah sudah datang di sekolah. Jika saat ini kami bisa berdamai, Namun belum tentu saya akan mengambil atau memanfaatkan tanah itu. Tetapi jika harus ke pengadilan dan jika saya menang, tentu yang kalah akan jadi abu, termasuk bangunan sekolah itu mesti menjadi abu juga," ujarnya. (romeo/fm)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Romeo
Tag: hukum,pendidikan,pos-polisi,sumatra-barat,tanah-datar

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Bill Gates Tidak Lagi Menjadi Orang Terkaya di Dunia, Lalu Siapa?

Bill Gates Tidak Lagi Menjadi Orang Terkaya di Dunia, Lalu Siapa?

INTERNASIONAL - Pendiri Microsoft Bill Gates tidak lagi memenpati posisi orang terkaya nomor satu dunia. Posisinya kini...

Instagram Stories Bakal Tersambung ke Status WhatsApp?

Instagram Stories Bakal Tersambung ke Status WhatsApp?

TEKNOLOGI - Instagram meluncurkan kemampuan cross-posting pada Oktober 2017 lalu. Yang memungkinkan pengguna mengunggah...

Minimalisir Banjir di Padang, Puluhan Warga Kampung Jao Gelar Aksi Bersih Drainase

Minimalisir Banjir di Padang, Puluhan Warga Kampung Jao Gelar Aksi Bersih Drainase

PADANG - Upaya mencegah terjadinya bencana banjir, Puluhan warga RT 01 RW 03 Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang...

Kasus Korupsi Setnov, Dokter RS Medika dan Fredrich Yunadi jadi Tersangka, Ini Penjelasan KPK

Kasus Korupsi Setnov, Dokter RS Medika dan Fredrich Yunadi jadi Tersangka, Ini Penjelasan KPK

NASIONAL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka eks kuasa hukum Ketua DPR RI nonaktif Setya...

Edwar Jabat Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh

Edwar Jabat Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh

PAYAKUMBUH - Ternyata tak butuh waktu lama bagi Ketua DPC Partai Hanura Kota Payakumbuh, Basri Latief, untuk mencari...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media