Tuesday, 24 Apr 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda

Kamis, 11 Januari 2018 - 13:46:46 WIB - 9666
Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan


Pilwako Kota Padang 2018

JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak taat aturan main pemerintahan. Alasannya karena mantan Menteri Pendidikan itu meminta surat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi.

Ongen menegaskan, HGB pulau reklamasi merupakan hak pemerintah pusat untuk memberikannya. Selain itu, dia menyayangkan, Anies mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan DPRD DKI.

"Katanya, Anies-Sandi ingin legislatif-eksekutif berjalan seiringan. Tapi, faktanya, mereka jalan sendiri tuh. Bagi, saya tidak bagus etikanya," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menambahkan, Anies telah menerjang aturan karena melakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Pasalnya pencabutan tanpa melalui rapat paripurna.

"Jangan, aturan ditabrak. Anies, jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik," jelasnya.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, memang kewenangan Pemprov DKI. Tetapi, dia mengingatkan, tetap melalui prosedur dewan jika langgar aturan dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk.

"Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami, minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua raperda itu," bebernya.

Dia menambahkan, jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda. "Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya pak anies. Saya hanya minta taati aturan main," tutup Ongen. (mrd)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Pelestarian Seni dan Budaya, Pemkab 50 Kota Gelar Perhelatan Akbar

Pelestarian Seni dan Budaya, Pemkab 50 Kota Gelar Perhelatan Akbar

LIMA PULUH KOTA - Pekan Budaya Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2018 akan kembali...

Situjuah Limo Nagari, Miliki Potensi Kawasan Agrowisata

Situjuah Limo Nagari, Miliki Potensi Kawasan Agrowisata

LIMA PULUH KOTA - Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki banyak potensi wisata yang dapat...

Catat, 3 Cara Penyembuhan Penyakit Batu Ginjal Rekomendasi Dokter

Catat, 3 Cara Penyembuhan Penyakit Batu Ginjal Rekomendasi Dokter

KESEHATAN - Semua orang pasti ingin sehat dan terbebas dari batu penyakit batu ginjal. Pasalnya penyakit yang satu ini...

Gempa 4,8 SR Goyang Kepulauan Mentawai, Tidak Ada Peringatan Tsunami

Gempa 4,8 SR Goyang Kepulauan Mentawai, Tidak Ada Peringatan Tsunami

MENTAWAI - Gempa bumi berkekuatan 4,8 Skala Richter (SR) melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat...

Simpan Ganja, 2 Pemuda Diamankan Polres Solok Kota

Simpan Ganja, 2 Pemuda Diamankan Polres Solok Kota

SOLOK - Selang waktu setengah jam, personil Polres Solok Kota berhasil tangkap 2 orang pemuda diduga menyimpan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media