Monday, 23 Jul 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda

Kamis, 11 Januari 2018 - 13:46:46 WIB - 9691
Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan


JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak taat aturan main pemerintahan. Alasannya karena mantan Menteri Pendidikan itu meminta surat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi.

Ongen menegaskan, HGB pulau reklamasi merupakan hak pemerintah pusat untuk memberikannya. Selain itu, dia menyayangkan, Anies mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan DPRD DKI.

"Katanya, Anies-Sandi ingin legislatif-eksekutif berjalan seiringan. Tapi, faktanya, mereka jalan sendiri tuh. Bagi, saya tidak bagus etikanya," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menambahkan, Anies telah menerjang aturan karena melakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Pasalnya pencabutan tanpa melalui rapat paripurna.

"Jangan, aturan ditabrak. Anies, jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik," jelasnya.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, memang kewenangan Pemprov DKI. Tetapi, dia mengingatkan, tetap melalui prosedur dewan jika langgar aturan dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk.

"Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami, minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua raperda itu," bebernya.

Dia menambahkan, jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda. "Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya pak anies. Saya hanya minta taati aturan main," tutup Ongen. (mrd)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Ratusan PNS Padang Lepas Jenazah Kadis Pangan Zalbadri ke Peristirahatan Terakhir

Ratusan PNS Padang Lepas Jenazah Kadis Pangan Zalbadri ke Peristirahatan Terakhir

PADANG - Ratusan pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Padang melepas jenazah Kepala Dinas Pangan Kota Padang, Ir. Zalbadri...

Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Agam, Seorang Nenek Tewas

Kebakaran Hanguskan Dua Rumah di Agam, Seorang Nenek Tewas

AGAM - Dua unit rumah di Nagari Kubangputiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Jumat pagi,...

BPBD Padang Berbagi Tips Trik Hadapi Bencana

BPBD Padang Berbagi Tips Trik Hadapi Bencana

PADANG - Kepala Pelaksana BPBD Edi Hasymi mengungkapkan Tahun 2018 ini BPBD memiliki fokus utama mitigasi kebencanaan...

Gubernur Irwan Prayitno Kukuhkan Kepengurusan Bakor KAN Sumbar

Gubernur Irwan Prayitno Kukuhkan Kepengurusan Bakor KAN Sumbar

PASAMAN BARAT - Berdasarkan surat keputusan mentri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0005553. AH...

Senator Leonardy Harmainy Apresiasi Spirit Kader Muhammadiyah Dalam Tegakan Amal Maruf Nahi Mungkar

Senator Leonardy Harmainy Apresiasi Spirit Kader Muhammadiyah Dalam Tegakan Amal Maruf Nahi Mungkar

SIJUNJUNG - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Sijunjung menggelar Silaturahim Syawal Muhammadiyah 1439 H di Gedung...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media