Friday, 19 Oct 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda

Kamis, 11 Januari 2018 - 13:46:46 WIB - 9720
Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan


JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak taat aturan main pemerintahan. Alasannya karena mantan Menteri Pendidikan itu meminta surat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi.

Ongen menegaskan, HGB pulau reklamasi merupakan hak pemerintah pusat untuk memberikannya. Selain itu, dia menyayangkan, Anies mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan DPRD DKI.

"Katanya, Anies-Sandi ingin legislatif-eksekutif berjalan seiringan. Tapi, faktanya, mereka jalan sendiri tuh. Bagi, saya tidak bagus etikanya," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menambahkan, Anies telah menerjang aturan karena melakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Pasalnya pencabutan tanpa melalui rapat paripurna.

"Jangan, aturan ditabrak. Anies, jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik," jelasnya.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, memang kewenangan Pemprov DKI. Tetapi, dia mengingatkan, tetap melalui prosedur dewan jika langgar aturan dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk.

"Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami, minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua raperda itu," bebernya.

Dia menambahkan, jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda. "Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya pak anies. Saya hanya minta taati aturan main," tutup Ongen. (mrd)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Pro Kontra Sedekah di Laut Bantul, PBNU: Indonesia Bukan Negara Agama, tapi..

Pro Kontra Sedekah di Laut Bantul, PBNU: Indonesia Bukan Negara Agama, tapi..

NASIONAL - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini angkat bicara mengenai peristiwa pembubaran...

Siber Pungli Polda Sumbar OTT Guru Honorer Diduga Selewengkan Dana PIP Siswa SMKN 1 Solok

Siber Pungli Polda Sumbar OTT Guru Honorer Diduga Selewengkan Dana PIP Siswa SMKN 1 Solok

SOLOK -- Tim Siber pungli Polda Sumbar berkerjasama dengan Siber Pungli Polresta Kota Solok melakukan Operasi Tangkap...

Artis Minang Sumbar Serahkan Puluhan Juta Dana Bantuan Kepada Dinas Sosial

Artis Minang Sumbar Serahkan Puluhan Juta Dana Bantuan Kepada Dinas Sosial

PADANG - Setelah beberapa minggu mengalang dana untuk kemanusian, maka gabungan Artis Minang se-Sumatera Barat...

Antonio Conte Bakal Segera Gantikan Mourinho di Manchester United?

Antonio Conte Bakal Segera Gantikan Mourinho di Manchester United?

BOLA - Manajemen Manchester United tampaknya sudah mulai kehilangan kesabaran pada Jose Mourinho. Bagaimana tidak, Paul...

Jadwal Siaran Langsung Friendly Match Timnas Indonesia vs Myanmar dan Hong Kong

Jadwal Siaran Langsung Friendly Match Timnas Indonesia vs Myanmar dan Hong Kong

BOLA - Jadwal siaran langsung (live) RCTI) Timnas Indonesia dalam laga ujicoba jelang Piala AFF 2018 akan tersaji pekan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media