minangkabaunews berita padang berita sumbar
headline
home berita Nasional

Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 Raperda

Kamis, 11 Januari 2018 - 13:46:46 WIB - 9582
Polemik HGB Pulau Reklamasi, DPRD DKI Nilai Anies Tabrak Aturan Soal Penarikan 2 RaperdaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak taat aturan main pemerintahan. Alasannya karena mantan Menteri Pendidikan itu meminta surat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi.

Ongen menegaskan, HGB pulau reklamasi merupakan hak pemerintah pusat untuk memberikannya. Selain itu, dia menyayangkan, Anies mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan DPRD DKI.

"Katanya, Anies-Sandi ingin legislatif-eksekutif berjalan seiringan. Tapi, faktanya, mereka jalan sendiri tuh. Bagi, saya tidak bagus etikanya," katanya di DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Dia menambahkan, Anies telah menerjang aturan karena melakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Pasalnya pencabutan tanpa melalui rapat paripurna.

"Jangan, aturan ditabrak. Anies, jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik," jelasnya.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, memang kewenangan Pemprov DKI. Tetapi, dia mengingatkan, tetap melalui prosedur dewan jika langgar aturan dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk.

"Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami, minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua raperda itu," bebernya.

Dia menambahkan, jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda. "Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya pak anies. Saya hanya minta taati aturan main," tutup Ongen. (mrd)

Berita ini bermanfaat?
sekarang juga!

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Genjot Pariwisata, Dermaga Apung Pulau Tangah Pariaman Diuji Coba

Genjot Pariwisata, Dermaga Apung Pulau Tangah Pariaman Diuji Coba

PARIAMAN - Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi OPD lakukan uji coba Dermaga Apung Pulau Tangah, Kota Pariaman,...

Perkenalkan, Destinasi Baru Pariwisata di Pariaman

Perkenalkan, Destinasi Baru Pariwisata di Pariaman

PARIAMAN - Dengan Visi Daerah Kota Pariaman menjadikan Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) sebagai daerah tujuan...

Inilah Daftar 22 Pemain Indonesia Selection Saat Hadapi Islandia

Inilah Daftar 22 Pemain Indonesia Selection Saat Hadapi Islandia

BOLA - PSSI melalui situs resminya, mengonfirmasi 22 nama pemain tim Indonesia Selection yang akan menghadapi tim...

Ternyata Sosok Ustadz Abdul Somad Dibalik Keputusan Hijrah Artis Berdarah Minang Ini

Ternyata Sosok Ustadz Abdul Somad Dibalik Keputusan Hijrah Artis Berdarah Minang Ini

SHOWBIZ - Siapa menyangka sebuah transformasi dalam penampilan dilakukan oleh penyanyi dangdut seksi Princess Cinta...

Awal Tahun, Tipe Ponsel Ini Tak Bisa Lagi Menggunakan WhatsApp

Awal Tahun, Tipe Ponsel Ini Tak Bisa Lagi Menggunakan WhatsApp

TEKNOLOGI - Aplikasi chat terbesar saat ini, WhatsApp baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan aplikasinya...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media