Monday, 20 Aug 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Pro Kontra Revisi UU MD3, DPR Bisa Kriminalisasi Pengkritik

Selasa, 13 Februari 2018 - 18:59:46 WIB - 2238
Pro Kontra Revisi UU MD3, DPR Bisa Kriminalisasi Pengkritik
Sidang di gedung DPR RI


NASIONAL - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat dan oleh karenanya menjadi sorotan publik. Di antaranya terkait pasal-pasal imunitas bagi anggota DPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR RI.

"Terbuka peluang tata kelola DPR RI yang tidak memadai di waktu mendatang. Terbuka peluang DPR RI akan semakin dikritisi masyarakat dan citra DPR RI pasti akan lebih memburuk," ucapnya di Kompleks DPR, Selasa (13/2/18).

Peluang oligarki itu, menurut Johnny, ada di Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Di sana disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan persetujuan Presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kausul izin MKD bagi Anggota DPR yang dipanggil, permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tidak pidana hanya perlu dengan persetujuan Presiden.

Demikian juga dalam pasal 122. Dalam pasal tersebut MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi NasDem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis. Menurut Johnny, pasal ini bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.

"Secara tegas kami Fraksi NasDem menolak secara utuh revisi UU MD3 ini. Kami tidak melihat secara parsial. Apalagi dengan adanya pasal ini terkesan oleh publik bisa digunakan payung bagi anggota DPR untuk memproteksi diri, lari dari tanggung jawab, atau untuk menutup kritik dari publik," tambahnya.

Dalam hematnya, hak imunitas bagi anggota DPR sejatinya adalah hal yang wajar selama digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang diatur sesuai dengan undang-undang. Hak imunitas bukan untuk membendung demokrasi apalagi mempidanakan warga yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR.

"Pasal-pasal ini bisa mencederai mandat (kepercayaan) rakyat kepada DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi kita," pungkasnya. (ND)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Romeo
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

KIP Salurkan Ribuan Buku Tulis di Pariaman

KIP Salurkan Ribuan Buku Tulis di Pariaman

PARIAMAN - Keluarga Intelektual Piaman (KIP) meringankan beban siswa setingkat Sekolah Dasar (SD) yang berada di dua...

Tersangka Pembunuhan di Lubuk Buaya Padang Berhasil Diringkus Polisi di Pasaman Barat

Tersangka Pembunuhan di Lubuk Buaya Padang Berhasil Diringkus Polisi di Pasaman Barat

PADANG - Unit Opsnal Reskrim Polsek Koto Tangah, Kota Padang akhirnya berhasil menangkap EP (50) tersangka pembunuhan...

Imunisasi MR di Pasaman Ditunda Sementara

Imunisasi MR di Pasaman Ditunda Sementara

PASAMAN - Pasaman, Menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tanggl 8 Agustus 2018 mendatang, Dinas...

Pawai Allegoris: Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani

Pawai Allegoris: Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani

TANAH DATAR - Mengusung Tema Tahun 2018 "Kerja Kita Prestasi Bangsa Menuju Tanah Datar Madani", Pawai...

Sungai Batang Kapau Pasaman Meluap, Warga Panik

Sungai Batang Kapau Pasaman Meluap, Warga Panik

PASAMAN - Warga Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar) panik akibat...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media