Sunday, 18 Nov 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Pro Kontra Revisi UU MD3, DPR Bisa Kriminalisasi Pengkritik

Selasa, 13 Februari 2018 - 18:59:46 WIB - 2594
Pro Kontra Revisi UU MD3, DPR Bisa Kriminalisasi Pengkritik
Sidang di gedung DPR RI


NASIONAL - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sejumlah pasal dinilai cacat dan oleh karenanya menjadi sorotan publik. Di antaranya terkait pasal-pasal imunitas bagi anggota DPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengungkapkan, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR RI.

"Terbuka peluang tata kelola DPR RI yang tidak memadai di waktu mendatang. Terbuka peluang DPR RI akan semakin dikritisi masyarakat dan citra DPR RI pasti akan lebih memburuk," ucapnya di Kompleks DPR, Selasa (13/2/18).

Peluang oligarki itu, menurut Johnny, ada di Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Di sana disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan persetujuan Presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor 76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kausul izin MKD bagi Anggota DPR yang dipanggil, permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tidak pidana hanya perlu dengan persetujuan Presiden.

Demikian juga dalam pasal 122. Dalam pasal tersebut MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi NasDem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis. Menurut Johnny, pasal ini bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.

"Secara tegas kami Fraksi NasDem menolak secara utuh revisi UU MD3 ini. Kami tidak melihat secara parsial. Apalagi dengan adanya pasal ini terkesan oleh publik bisa digunakan payung bagi anggota DPR untuk memproteksi diri, lari dari tanggung jawab, atau untuk menutup kritik dari publik," tambahnya.

Dalam hematnya, hak imunitas bagi anggota DPR sejatinya adalah hal yang wajar selama digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang diatur sesuai dengan undang-undang. Hak imunitas bukan untuk membendung demokrasi apalagi mempidanakan warga yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada DPR.

"Pasal-pasal ini bisa mencederai mandat (kepercayaan) rakyat kepada DPR sebagai pembuat undang-undang dan menodai demokrasi kita," pungkasnya. (ND)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Romeo
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

PMI Kota Bukittinggi Antarkan  Misi Kemanusiaan Peduli Pendidikan ke Daerah Terdampak Lombok

PMI Kota Bukittinggi Antarkan Misi Kemanusiaan Peduli Pendidikan ke Daerah Terdampak Lombok

BUKITTINGGI -- Tim PMI peduli PMI Kota Bukittinggi yang membawa misi kemanusiaan dipimpin kepala markas PMI setempat,...

Luapan Sungai Batang Arau, Sejumlah Daerah di Padang Selatan Dilanda Banjir

Luapan Sungai Batang Arau, Sejumlah Daerah di Padang Selatan Dilanda Banjir

PADANG -- Akibat curah hujan tinggi, Banjir setinggi 80 cm melanda Seberang Palinggam dan Pasar Gadang, Jundul,...

Kabag Perencanaan Polres Tanah Datar Disertijabkan

Kabag Perencanaan Polres Tanah Datar Disertijabkan

TAAH DATAR - Polres Tanah Datar melaksanakan uparaca Serah Terima Jabatan (Sertijab) di lapangan Mapolres Tanah datar,...

Jadi Pengacara Jokowi, Alumni 212 Sebut Yusril Pengkhianatan Luar Biasa

Jadi Pengacara Jokowi, Alumni 212 Sebut Yusril Pengkhianatan Luar Biasa

POLITIK - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 01, Jokowi-Maruf...

Inilah Klarifikasi Lengkap Habib Rizieq Soal Pemasangan Bendera ISIS di Arab Saudi

Inilah Klarifikasi Lengkap Habib Rizieq Soal Pemasangan Bendera ISIS di Arab Saudi

POLITIK - Pimmpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab tiba-tiba muncul dalam video Youtube di akun Front TV...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media