Monday, 18 Mar 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara

Rabu, 14 Februari 2018 - 07:03:28 WIB - 7725
Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara
Wakil Ketua DPR Fadli Zon/foto: Tempo.co


NASIONAL - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti ucapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya itu bukanlah tugas dan fungsi (Tupoksi) dari KPK untuk mengomentari revisi UU MD3.

"Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," kata Fadli di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2) dikutip dari laman Merdeka.com.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, jika mengomentari sesuatu hal yang tidak berdasarkan tupoksinya, maka itu bisa saja dianggap politis. Terlebih lagi, kata dia, yang dikomentari KPK adalah produk lembaga yang bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak terkait tupoksinya. Karena itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memandang pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang telah membatalkan saat digugat ke MK pada 2015 lalu.

"Menurut saya UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, ya secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong. Tapi ini kan sudah disepakati, oke tugas masyarakat kalau mau mereview kembali," kata Laode di gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Pertama kalau saya bandingkan, itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law, itu semua dunia itu tidak boleh ada keistimewaan," tambahnya. (mrd)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Pariaman Jadi Tuan Rumah TMKK Tingkat Nasional 2019, Wako: Akan Dibuka Oleh Panglima TNI

Pariaman Jadi Tuan Rumah TMKK Tingkat Nasional 2019, Wako: Akan Dibuka Oleh Panglima TNI

PARUAMAN - Kota Pariaman jadi tuan rumah pelaksanaan pencanangan Bhakti Sosial Kesehatan (TMKK) tingkat Nasional tahun...

Cawapres Sandiaga Uno Agendakan Senam Pagi di Jam Gadang Bukittinggi, Catat Tanggalnya

Cawapres Sandiaga Uno Agendakan Senam Pagi di Jam Gadang Bukittinggi, Catat Tanggalnya

BUKITTINGGI - Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Sandiago Uno direncanakan akan melakukan senam pagi bersama...

Ekonomi dan Politik

Ekonomi dan Politik

OPINI - Tidak lama lagi akan diselenggarakan Pemilu tepatnya pada tanggal 17 April 2019 serentak seluruh Indonesia....

Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif Pada Pemilu Tahun 2019, Polres Mentawai Gelar FSK

Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif Pada Pemilu Tahun 2019, Polres Mentawai Gelar FSK

MENTAWAI - Polisi Resort (Polres) Kabupaten Kepulauan Mentawai gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK), di Aula Bundo...

Pasca Gempa di Solok Selatan, Korem 032/WBR Kerahkan Puluhan Personil Bantu Proses Evakuasi

Pasca Gempa di Solok Selatan, Korem 032/WBR Kerahkan Puluhan Personil Bantu Proses Evakuasi

SOLOK - KOREM 032/Wbr langsung bergerak dengan cepat menangani dampak peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi di...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media