Tuesday, 25 Sep 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara

Rabu, 14 Februari 2018 - 07:03:28 WIB - 7609
Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara
Wakil Ketua DPR Fadli Zon/foto: Tempo.co


NASIONAL - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti ucapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya itu bukanlah tugas dan fungsi (Tupoksi) dari KPK untuk mengomentari revisi UU MD3.

"Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," kata Fadli di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2) dikutip dari laman Merdeka.com.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, jika mengomentari sesuatu hal yang tidak berdasarkan tupoksinya, maka itu bisa saja dianggap politis. Terlebih lagi, kata dia, yang dikomentari KPK adalah produk lembaga yang bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak terkait tupoksinya. Karena itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memandang pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang telah membatalkan saat digugat ke MK pada 2015 lalu.

"Menurut saya UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, ya secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong. Tapi ini kan sudah disepakati, oke tugas masyarakat kalau mau mereview kembali," kata Laode di gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Pertama kalau saya bandingkan, itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law, itu semua dunia itu tidak boleh ada keistimewaan," tambahnya. (mrd)


Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Beri Perhatian pada Generasi Milenial, Amora Lubis Serahkan Bantuan Komputer ke SMKN 1 Pasaman

Beri Perhatian pada Generasi Milenial, Amora Lubis Serahkan Bantuan Komputer ke SMKN 1 Pasaman

PASAMAN BARAT - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat daerah pemilihan IV Amora Lubis, Kunjungi Sekolah Menengah...

Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFC 2018

Jadwal Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam di Piala AFC 2018

BOLA - Timnas U-16 Indonesia telah melupakan kemenangan gemilang 2-0 atas Iran di laga pertama Piala AFC 2018. Kini,...

Abrasi Sungai Rusak 5 Hektar Sawah di Bonjol Pasaman

Abrasi Sungai Rusak 5 Hektar Sawah di Bonjol Pasaman

PASAMAN - Tokoh masyarakat Zulkifli Rahman dan Anggota DPRD Pasaman Rahmat Setia angkat bicara masalah abrasi di...

DPO Kejari Pariaman Ditangkap di Jakarta

DPO Kejari Pariaman Ditangkap di Jakarta

PARIAMAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman bersama tim berhasil mengeksekusi DPO (Daftar Pencarian Orang) terdakawa...

Hadapi Tahun Politik, PW Aisyiyah Sumbar Gelar Konsolidasi Organisasi

Hadapi Tahun Politik, PW Aisyiyah Sumbar Gelar Konsolidasi Organisasi

PADANG -- Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar mengumpulkan PD Aisyiyah se-Sumbar di Aula PWA Sumbar, Ahad,...


KOMENTAR ANDA



Polling Capres cawapres 2019-2024 kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media