Wednesday, 12 Dec 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara

Rabu, 14 Februari 2018 - 07:03:28 WIB - 7653
Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara
Wakil Ketua DPR Fadli Zon/foto: Tempo.co


NASIONAL - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti ucapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya itu bukanlah tugas dan fungsi (Tupoksi) dari KPK untuk mengomentari revisi UU MD3.

"Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," kata Fadli di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2) dikutip dari laman Merdeka.com.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, jika mengomentari sesuatu hal yang tidak berdasarkan tupoksinya, maka itu bisa saja dianggap politis. Terlebih lagi, kata dia, yang dikomentari KPK adalah produk lembaga yang bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak terkait tupoksinya. Karena itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memandang pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang telah membatalkan saat digugat ke MK pada 2015 lalu.

"Menurut saya UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, ya secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong. Tapi ini kan sudah disepakati, oke tugas masyarakat kalau mau mereview kembali," kata Laode di gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Pertama kalau saya bandingkan, itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law, itu semua dunia itu tidak boleh ada keistimewaan," tambahnya. (mrd)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Cegah Longsor, Kodim 0305 Pasaman Lakukan Hal Ini

Cegah Longsor, Kodim 0305 Pasaman Lakukan Hal Ini

PASAMAN - Sebanyak 150 batang pohon Mahoni dan Surian ditanam personil Koramil 04/Bonjol, Kodim 0305 Pasaman bersama...

Pelatihan Jurnalistik bagi Humas se-Sumbar, Gubernur Ingatkan OPD Jangan Takut dengan Wartawan

Pelatihan Jurnalistik bagi Humas se-Sumbar, Gubernur Ingatkan OPD Jangan Takut dengan Wartawan

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan Pelatihan Jurnalistik Bagi Aparat Humas Organisasi Perangkat...

Sosialisasikan Nomadic Tourism dan Digital Tourism, Ini Kata Kadis Pariwisata Sumbar

Sosialisasikan Nomadic Tourism dan Digital Tourism, Ini Kata Kadis Pariwisata Sumbar

PADANG -- Dinas Pariwisata Sumatera Barat menggelar Sosialisasi Nomadic Tourism dan Digital Tourism di Hotel Pangeran...

Seperti Apakah Fenomenanya Generasi Milenial, Berikut Ulasannya

Seperti Apakah Fenomenanya Generasi Milenial, Berikut Ulasannya

Oleh : Dhiyaa Safira Putri Fenomena Generasi Milenial OPINI - Kalimat yang sering kita dengar mengenai generasi...

Kota Pariaman Raih Dua penghargaan Sekaligus

Kota Pariaman Raih Dua penghargaan Sekaligus

PARIAMAN -- Setelah menerima penghargaan dari Ombusdman RI atas Kepatuhan Pelayanan Publik, ini, Kota Pariaman kembali...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media