Thursday, 21 Jun 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara

Rabu, 14 Februari 2018 - 07:03:28 WIB - 7582
Polemik Revisi UU MD3, Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Pimpinan KPK Tidak Banyak Bicara
Wakil Ketua DPR Fadli Zon/foto: Tempo.co


Pilwako Kota Padang 2018

NASIONAL - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti ucapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif yang mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya itu bukanlah tugas dan fungsi (Tupoksi) dari KPK untuk mengomentari revisi UU MD3.

"Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," kata Fadli di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2) dikutip dari laman Merdeka.com.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, jika mengomentari sesuatu hal yang tidak berdasarkan tupoksinya, maka itu bisa saja dianggap politis. Terlebih lagi, kata dia, yang dikomentari KPK adalah produk lembaga yang bisa digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau tidak terkait tupoksinya. Karena itu dianggap politis. Ini kan produk dari sebuah lembaga dan sudah ada salurannya, termasuk yang mau melakukan judicial review atau yang lain," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memandang pasal tersebut bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang telah membatalkan saat digugat ke MK pada 2015 lalu.

"Menurut saya UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, ya secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong. Tapi ini kan sudah disepakati, oke tugas masyarakat kalau mau mereview kembali," kata Laode di gedung DPR, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

"Pertama kalau saya bandingkan, itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law, itu semua dunia itu tidak boleh ada keistimewaan," tambahnya. (mrd)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka
Tag: indonesia,legislator,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Terungkap Ini Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP

Terungkap Ini Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP

POLITIK - Yudi Latief resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP)....

Ada Pasar Murah Ramadan di Pariaman, Ini Lokasinya

Ada Pasar Murah Ramadan di Pariaman, Ini Lokasinya

PARIAMAN - Walikota Pariaman Muhklis Rahman yang membuka secara resmi acara mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pariaman...

Sejumlah Pejabat Pemprov Hadiri Shalat Ied di Masjid Raya Sumbar, Ini Pesan Gubernur Irwan

Sejumlah Pejabat Pemprov Hadiri Shalat Ied di Masjid Raya Sumbar, Ini Pesan Gubernur Irwan

PADANG - Ibadah sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Raya Sumbar, dihadiri sejumlah tokoh maupun...

DPP HIPPI Santuni 1000 Anak Yatim dan Dhuafa se-Jakarta

DPP HIPPI Santuni 1000 Anak Yatim dan Dhuafa se-Jakarta

JAKARTA - Sebagai wujud rasa syukur atas rezeki dari usahanya, pada bulan Ramadhan 1439 H ini pengurus dan anggota...

Aisyiyah Bersama Kalapaz Tinjau Kamar Napi Perempuan Kelas II B Anak Aia

Aisyiyah Bersama Kalapaz Tinjau Kamar Napi Perempuan Kelas II B Anak Aia

PADANG - Ketua PW Aisyiyah Sumbar bersama Kalapaz II B mengunjungi Ruang Tahanan wanita Kelas II B Anak Aia, Koto...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
close
Emzalmi Desri
close
Mahyeldi Hendri
minangkabaunews social media