Thursday, 21 Jun 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Politik

Lihat Pasal Baru di UU MD3 yang Diduga Membuat DPR Super Powerful, Jokowi Kaget

Selasa, 20 Februari 2018 - 17:31:15 WIB - 2286
 Lihat Pasal Baru di UU MD3 yang Diduga Membuat DPR Super Powerful, Jokowi Kaget
Presiden Jokowi


Pilwako Kota Padang 2018

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Yasonna melaporkan soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu.

"Ini kan saya lapor ke Presiden tentang MD3 dengan segala kompleksitasnya, baru saya lapor," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/2).

Dari UU MD3 tersebut, Jokowi menyoroti sejumlah pasal. Di antaranya soal imunitas DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian. Menurut Yasonna, Jokowi sangat kaget melihat adanya sejumlah pasal baru dalam UU MD3.

"Jadi Presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan (Presiden) tidak mendandatangani," tegasnya dikutip dari laman Merdeka.com.

Yasonna menjelaskan, sebelumnya pemerintah hanya menyetujui perubahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Yakni masing-masing mendapat penambahan kursi wakil pimpinan sesuai diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 260. Namun dalam perkembangannya, DPR membuat pasal-pasal baru yang dianggap tidak perlu.

"Dalam perkembangannya teman-teman DPR membuat tambahan pasal yang sangat banyak sekali. Dan boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu 2/3 keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui, lebih dari 2/3 keinginan yang diminta DPR," terang dia.

"Kalau kita setujui waduh itu lebih super powerful lagi," sambungnya.

Untuk diketahui, DPR sudah mengesahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3). Ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan publik, seperti pasal 122 huruf K.

Dalam pasal ini, MKD bisa melaporkan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kemudian pasal 245. Pasal ini mengatur pemanggilan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan

Perubahan juga terjadi pada Pasal 73 terkait kewajiban seluruh warga Indonesia untuk memenuhi panggilan DPR. Dalam aturan yang baru disahkan terdapat aturan mekanisme pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga itu dengan meminta bantuan pihak kepolisian sesuai dengan ayat 5.

Terakhir perubahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Masih-masing mendapat penambahan kursi wakil pimpinan sesuai diatur dalam Pasal 15, Pasal 84, dan Pasal 260. (mrd)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Merdeka.com
Tag: hukum,indonesia,legislator,metro,nasional,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Aisyiyah Bersama Kalapaz Tinjau Kamar Napi Perempuan Kelas II B Anak Aia

Aisyiyah Bersama Kalapaz Tinjau Kamar Napi Perempuan Kelas II B Anak Aia

PADANG - Ketua PW Aisyiyah Sumbar bersama Kalapaz II B mengunjungi Ruang Tahanan wanita Kelas II B Anak Aia, Koto...

Polisi Ciduk Dua Orang yang Diduga Menjual Karcis Palsu di Objek Wisata Batu Malin Kundang

Polisi Ciduk Dua Orang yang Diduga Menjual Karcis Palsu di Objek Wisata Batu Malin Kundang

PADANG - Jajaran Polresta Padang mengamankan dua orang yang diduga menjual tiket ilegal (karcis palsu) untuk masuk ke...

Disoraki di Open House Jokowi, Begini Reaksi Anies Baswedan

Disoraki di Open House Jokowi, Begini Reaksi Anies Baswedan

NASIONAL - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat disoraki warga saat menghadiri open house Presiden Joko Widodo....

Ramadhan, Kepedulian, dan Peningkatan Sosial Capital

Ramadhan, Kepedulian, dan Peningkatan Sosial Capital

Oleh: dr.Hardisman, MHID, PhD Ramadhan 1439 Hijriah tahun ini sudah lebih dari dua minggu berjalan, tak terasa...

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

PADANG - Sedikitnya lima maskapai penerbangan mengajukan jadwal tambahan rute Jakarta-Padang pada periode mudik Lebaran...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
close
Emzalmi Desri
close
Mahyeldi Hendri
minangkabaunews social media