Thursday, 21 Jun 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Pariaman

Bawaslu RI Launching LPP Panwaslu Kota Pariaman

Rabu, 21 Februari 2018 - 18:11:53 WIB - 566
Bawaslu RI Launching LPP Panwaslu Kota Pariaman
Divisi Hukum Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Sumbar, Walikota, Ketua Panwaslu Pariaman dan rombongan disambut dengan tari Gelombang dan atraksi Silat.


Pilwako Kota Padang 2018

LUPUTAN KHUSUS PANWASLU KOTA PARIAMAN - Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) Panwaslu Kota Pariaman secara resmi di Launching oleh Bawaslu RI bertempat di Desa Apar Kec. Pariaman Selatan pada Rabu (21/02).

Bawaslu RI dihadiri oleh Kordiv. Hukum Fritz Edward Siregar didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar Surya Efitrimen, Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi, Sekretaris Riki Falentino dan anggota serta turut hadir Ketua KPU Pariaman Boedi Satria, Anggota DPRD dan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Dihadiri juga oleh PPL, Lurah dan Kepala Desa se Kota Pariaman, kemudian KNPI Karang Taruna dan 71 orang pemilik lapau.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi didampingi Sekretaris Riki falentino mengatakan bahwa LPP merupakan satu dari 8 strategi pengawasan partisipatif yang dimiliki Bawaslu.


Divisi hukum Bawaslu RI Fritz Edward didampingi Walikota Mukhlis Rahman, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Pariaman membuka kain selubung data LPP se Kota Pariaman.

"Launching Lapau Pengawasan Partisipatif ini, pertama kali di Pilkada Kota Pariaman yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," sebutnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa LPP adalah strategi dari Panwaslu Pariaman untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif.

"Jadi kenapa memakai lapau sebagai media untuk pengembangan informasi secara luas dalam hal pengawasan Kepemiluan, karena lapau di Pariaman merupakan sarana interaksi sosial dalam masyarakat," tuturnya.

Selain sebagai kearifan lokal lapau juga sebagai sarana penyebar informasi ditengah-tengah masyarakat.

"Secara tekhnis di lapau yang di bentuk LPPnya memiliki kegiatan pendidikan dua instrumen, yakninya penyebaran informasi dalam bentuk tulisan seperti penyebaran brosur dan buletin," ulas Elmahmudi.


Bawaslu RI melepas balon tanda di resmikan dan di launchingnya LPP Panwaslu Pariaman.

Kemudian LPP dilengkapi juga dengan sebuah mading, tempat dipasangnya brosur dan buletin terkait informasi tentang kepemiluan dan pengawasan.

"Instrumen kedua adalah pendekatan sosialisasi, dengan cara dialog terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan di LPP tersebut yang dikoordinir oleh tiap jajaran pengawas pemilu dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kota," sambungnya.

Dalam hal ini Panwaslu Kota, Panwascam kemudian PPL Desa/Kel. Turun ke lapau-lapau untuk melakukan diskusi tentang kepemiluan dan pengawasan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan dan manfaat dari LPP ini sendiri ialah disamping sebagai pendidikan politik bagi pemlih dan masyarakat, juga sebagai tempat atau pusat interaksi antara penyelenggara dengan masyarakat. Sehingga bisa jadi nantinya sebagai tempat menyampaikan laporan oleh masyarakat pada penyelenggara di lapau, karena di LPP dikoordinatori dan difasilitasi oleh PPL dan jajaran pengawas sendiri.


Bawaslu RI, Walikota Pariaman, Ket. Panwaslu, Ket. KPU Pariaman saat berada di LPP bersama pemilik Lapau disaksikan oleh warga.

"Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Kota ataupun Kecamatan untuk berhubungan langsung dengan Panwaslu," sambungnya.

Selain mading Panwaslu juga melengkapai LPP dengan Koding (Kopi Dinding), yang bertujuan sebagai operasional kegiatan diskusi dilapau.

"Misalkan di satu LPP kita fasilitasi 40 gelas minuman kopi dan dari situ kita konversi menjadi 40 tim, nanti kopi itu kita bayar ke orang kedai melalui pin yang sudah kita format yang ditempelkan di dinding Mading," jelas Elmahmudi.

Siapapun boleh terlibat dalam LPP ini, baik dari unsur masyarakat, ASN, Parpol termasuk tim kampanye yang semuanya berhimpun disana untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kepemiluan dan pengawasan.

Elmahmudi juga mengungkapkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan adanya intervensi dari Paslon ataupun Parpol yang ingin memanfaatkan LPP karena, pemilik Lapau sudah melakukan MoU dengan Panwaslu.

"Kita tidak perlu khawatir jika nantinya LPP terkontaminasi dengan Paslon maupun Caleg yang ada disekitar lingkungan Desa/Kel. karena dengan orang kedai kita sudah MoU didalamnya sudah tertuang apa yang sudah digariskan oleh aturan Panwaslu," pungkas Elmahmudi.


Makan Bajamba bersama Bawaslu RI, Bawaslu Sumbar, Panwaslu Pariaman, Anggota DPRD, ka. Kemenag Pariaman merupakan ciri khas dan ikon kearifan lokal orang Pariaman.

Jumlah LPP sebanyak 71 buah dengan Sebaran 1 buah disetiap Desa/Kel. Sedangkan petugas yang ada disana adalah PPL, namun nantinya Panwaslu akan melakukan Roadshow ke LPP yang telah di bentuk.

Dengan adanya LPP mampu mencegah potesnsi konflik, karena di LPP kita memberikan pemahaman tentang larangan2 dalam Pilkada dan Pemilu. Bahkah meminimalisisr dan menghentikan bentuk pelanggaran yang ada di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan bahwa program yang telah dibentuk Panwaslu Kota Pariaman dalam meningkatkan pengawasan perlu diapresiasi.

"ini merupakan cara ataupun kiat dari Panwaslu untuk meningkatkan pengawasan, karena mengingat kalau hanya mengandalkan personil Panwaslu saja orangnya terbatas, makanya rakyat dilibatkan juga untuk berpartisipatif dalam hal mengawasi," tutur Mukhlis.

Walikota mengatakan mengambil konsep lapau sangat tepat, karena sesuai dengan kearifan lokal. "Budaya orang Pariaman suka duduk di lapau, di lapau semua informasi akan didapat dan disini juga terjadinya interaksi sosial dan bahkan urusan2 kemasyarakat sebelum diputuskan diforum formal, telah dibicarakan sebelumnya di lapau," ungkap Mukhlis.

Ia menilai untuk sosialisasi lapau sangat efektif dan apa yang telah di lakukan oleh Panwaslu Pariaman hari ini sangat luar biasa.


Daftar nama pemilik lapau LPP se-Kota Pariaman.

"Dan saya yakin nanti partisipatif masyarakat dalam pengawasn akan lebih meningkat dan demikian juga kita harapkan partisipasi warga dalam memilih juga mengalami peningkatan," ulasnya.

Sementara Kordiv. Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan Kondisi kerawanan Pilkada Pariaman masih dalam posisi rendah.

"Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto masih dalam posisi rendah indeksnya hanya1,8 sedangkan Kota Padang 2,2 itu juga masih dalam posisi rendah bila dibandingkan dengan yang ada di Papua yang hampir mencapai 4,9," tutur Fritz.

Namun Ia juga tidak membantah hasil kajian salah satu institusi negara yang mengatakan Pariaman termasuk 3 besar secara nasional dalam kerawanan di Medsos pada Pilkada 2018.

"Kalau fersi Bawaslu RI Indeks Pariaman paling tinggi hanya 1,9, mungkin cara penilaian dan kajiannya saja yang berbeda kalau kita melihat secara kontestansi, partisipasi dan penyelenggaranya, mungkin institusi lain melihatnya dari sisi yang berbeda lagi," tutur Fritz.

Ia menyarankan agar perlu pengkajian lagi. "Kita juga telah membentuk satgas media sosial, jadi kalau ada ditemukan Paslon yang terindikasi melakukan black campaign, money politik atau yang mengarah ke SARA bisa melaporkannya ke web Bawaslu www.bawaslu.go.id.


Walikota Pariaman saat menyampaikan sambutan pada launching LPP.

Jika memang mengarah ke politik Sara maka akunnya akan di tekel baik itu di facebook, ataupun isntagram sebagaimana tertuang dalam pasal 69 UU No.10 tahun 2016.

Ia juga mengungkapkan bahwa launching LPP Panwaslu Kota Pariaman pertama di Sumbar dari 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2018.

Pilkada serentak 2018 di Indonesia menelan dana penyelenggaraan sebesar Rp 22 trilun, dengan anggaran terbesar berada di KPU sebesar Rp16 triliun dan Bawaslu Rp 6 trliun.

"Untuk itu sangat kita harapkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ini tidak hanya pengawasan namun juga menggunakan hak pilihnya, Karena ajang lima tahunan ini tidak hanya milik Paslon dan Parpol, tetapi juga milik warga kota Pariaman," pungkas Fritz (*)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: daerah,indonesia,metro,nasional,pariaman,pilkada,politik,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Leonardy Harmainy Gelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Sosialisasi Empat Pilar

Leonardy Harmainy Gelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Sosialisasi Empat Pilar

PADANG - Ratusan warga Muhammadiyah Wilayah dan daerah serta Ortom yang ada di Padang, Sumatera Barat, Jumat,...

Mudik Lebaran 2018, Jurus Kombes Pol Singgamata Melawan Jalur Horor Padang-Bukittinggi

Mudik Lebaran 2018, Jurus Kombes Pol Singgamata Melawan Jalur Horor Padang-Bukittinggi

PADANG PANJANG - Untuk memastikan keamanan dan kelancaran di ruas jalan yang akan dilalui pemudik, Dirlantas Polda...

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

PADANG - Sedikitnya lima maskapai penerbangan mengajukan jadwal tambahan rute Jakarta-Padang pada periode mudik Lebaran...

Waspada Demam Berdarah Pasca Mudik Lebaran

Waspada Demam Berdarah Pasca Mudik Lebaran

Oleh: dr. Hardisman, MHID, PhD Hari Raya Idil Fitri 1 Syawal 1439 Hijriyah tahun ini jatuh bertepatan pada tanggal...

Pariwisata Halal Nan Inklusif

Pariwisata Halal Nan Inklusif

Oleh : DR. (C) Abdullah Amrin, SE.,M.M. Terjadinya krisis ekonomi di negara Eropa dan Amerika Serikat sangat...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
close
Emzalmi Desri
close
Mahyeldi Hendri
minangkabaunews social media