Sunday, 23 Sep 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Sikapi Sorotan Dewan Terkait Perwako Besaran Hibah Bansos, Ini Kata PJS Wali Kota Padang

Selasa, 13 Maret 2018 - 19:39:22 WIB - 460
Sikapi Sorotan Dewan Terkait Perwako Besaran Hibah Bansos, Ini Kata PJS Wali Kota Padang
Pjs Wali Kota Padang Alwis


PADANG - Menyikapi Perwako Padang No.11 Tahun 2018 Tentang besaran hibah dan bansos, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, Ada hal yang harus direvisi dalam Perwako tersebut, pihak DPRD supaya menyurati Pemko Padang secara resmi untuk penyempurnaan. Hal itu memungkinkan untuk ditinjau ulang selagi dalam koridor mengikuti aturan dan mengkaji bersama dasar -dasar lahirnya Perwako tersebut.

"Jika memang ada ruang untuk merevisi, silahkan DPRD menyurati secara resmi agar dibahas untuk menyempurnakan," kata Alwis saat ditemui di rumah dinas, Senin, (12/3/2018).

Menurut Alwis, Lahirnya Perwako berdasarkan pertimbangan pemberian hibah dan bansos dapat ditetapkan kategori dan besarannya oleh perangkat daerah Pengelola Hibah dan Bansos serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Rekomendasi pemberian hibah dan bansos oleh perangkat daerah mempertimbangkan penetapan besaran jumlahnya sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

Dia juga menyebut, perwako tersebut efektif berlaku untuk APBD 2019. Sedangkan proses penetapan dan penandatanganannya seiring dengan proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang telah dilaksanakan.

"Perwako ini berlaku untuk APBD 2019. Prosesnya tentu 2018 ini," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang Andri Yulika menjelaskan latar belakang penyusunan Perwako Nomor 11 Tahun 2018. Hal yang mendasari adalah hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pengelolaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

"Hasil kajian dari KPK terkait hibah dan bansos dari APBD diantaranya tidak ada kriteria jelas dalam penetapan besaran pagu anggarannya, tidak ada unit kerja pemda yang bertanggungjawab melakukan verifikasi dan evaluasi serta tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan bansos," jelasnya.

Selain itu, lanjut Andri, hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap pengelolaan APBD 2017 dan APBD 2018 menyatakan presentase alokasi belanja hibah dan bansos terhadap belanja daerah melebihi presentasi alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

"Untuk itu jumlah belanja hibah harus dikurangi secara signigikan dan dirasionalkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kepatutan. Terlebih karena Pemko Padang belum memenuhi rata-rata belanja modal nasional sebesar 22,97 persen dari total belanja daerah," terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Inspektorat Kota Padang ini membeberkan, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemko Padang terkait proses penganggaran, pencairan dan pelaporan belanja hibah dan bansos juga melatarbelakangi pengusunan Perwako No. 11 Tahun 2018.

"Beberapa catatan BPK RI juga melatarbelakangi penyusunan Perwako kategori dan besaran hibah dan bansos," ujar Andri.

Sebelumnya, Perwako ini sempat dipertanyakan anggota DPRD. Bahkan, sempat diunggah di media sosial terkait Perwako dan lengkap dengan kategori dan besaran yang sudah diatur Perwako.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra meminta Walikota Padang untuk meninjau kembali Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang diterbitkan 24 Januari 2018 lalu.

Dalam Perwako tersebut Walikota melakukan pemangkasan besaran anggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial.

"Ada beberapa konsideran yang perlu diubah seperti masa berlaku yang multi tafsir. Dalam pasal 3 dikatakan berlaku untuk APBD 2019. Sementara di pasal 4 dikatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 24 Januari. Sedangkan pada bagian bawah, Sekda menuliskan Perwako itu masuk berita daerah tahun 2017 dengan nomor 11. Jadi mana yang benar. Ini perlu ada perubahan, " kata Wahyu usai rapat pimpinan DPRD Padang bersama jajaran Pemko, Senin (12/3).

Selain itu, terkait besaran hibah dan Bansos itiu, dia mengatakan hal itu juga perlu ditinjau ulang. Sebab hal itu nantinya akan menyulitkan Pemko sendiri. (RI)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: legislator,metro,padang,semen-padang-fc

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Libas Huesca 8-2, Barcelona Geser Madrid di Puncak Klasemen

Libas Huesca 8-2, Barcelona Geser Madrid di Puncak Klasemen

BOLA - Lionel Messi dan Luis Suarez masing-masing menyumbang dua gol ketika juara bertahan Liga Spanyol Barcelona...

Arkadia Digital Media Resmi Jadi Media Digital Pertama yang Listing di Bursa Efek Indonesia

Arkadia Digital Media Resmi Jadi Media Digital Pertama yang Listing di Bursa Efek Indonesia

JAKARTA - PT Arkadia Digital Media Tbk pada hari ini, Selasa (18/9/2018), resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek...

Dukung Prabowo-Sandi dalam Ijtima Ulama II, Ini Pesan Habib Rizieq

Dukung Prabowo-Sandi dalam Ijtima Ulama II, Ini Pesan Habib Rizieq

POLITIK - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memberikan pesan-pesan kepada peserta Ijtima Ulama...

Sopir Ambulans Tabrak Korban Hingga Tewas di Sawahan Padang Ditangkap, Ini Pengakuannya

Sopir Ambulans Tabrak Korban Hingga Tewas di Sawahan Padang Ditangkap, Ini Pengakuannya

PADANG - Kapolresta Padang, Kombes Pol Yulmar Try Himawan dalam konferensi pers di Mapolresta Padang, Kamis (13/9)...

Fakultas Pariwisata UMSB Gelar Masa Taaruf Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019

Fakultas Pariwisata UMSB Gelar Masa Taaruf Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019

BUKITTINGGI - Dekan fakultas pariwisata UMSB, Muhammad Abdi didampingi Raftul Fedri dosen prodi perhotelan,...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media