Friday, 05 Jun 2020
Minangkabaunews
headline
home berita Padang

Sikapi Sorotan Dewan Terkait Perwako Besaran Hibah Bansos, Ini Kata PJS Wali Kota Padang

Selasa, 13 Maret 2018 - 19:39:22 WIB - 1141
Sikapi Sorotan Dewan Terkait Perwako Besaran Hibah Bansos, Ini Kata PJS Wali Kota Padang
Pjs Wali Kota Padang Alwis


PADANG - Menyikapi Perwako Padang No.11 Tahun 2018 Tentang besaran hibah dan bansos, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, Ada hal yang harus direvisi dalam Perwako tersebut, pihak DPRD supaya menyurati Pemko Padang secara resmi untuk penyempurnaan. Hal itu memungkinkan untuk ditinjau ulang selagi dalam koridor mengikuti aturan dan mengkaji bersama dasar -dasar lahirnya Perwako tersebut.

"Jika memang ada ruang untuk merevisi, silahkan DPRD menyurati secara resmi agar dibahas untuk menyempurnakan," kata Alwis saat ditemui di rumah dinas, Senin, (12/3/2018).

Menurut Alwis, Lahirnya Perwako berdasarkan pertimbangan pemberian hibah dan bansos dapat ditetapkan kategori dan besarannya oleh perangkat daerah Pengelola Hibah dan Bansos serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Rekomendasi pemberian hibah dan bansos oleh perangkat daerah mempertimbangkan penetapan besaran jumlahnya sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

Dia juga menyebut, perwako tersebut efektif berlaku untuk APBD 2019. Sedangkan proses penetapan dan penandatanganannya seiring dengan proses Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 yang telah dilaksanakan.

"Perwako ini berlaku untuk APBD 2019. Prosesnya tentu 2018 ini," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang Andri Yulika menjelaskan latar belakang penyusunan Perwako Nomor 11 Tahun 2018. Hal yang mendasari adalah hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait pengelolaan belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

"Hasil kajian dari KPK terkait hibah dan bansos dari APBD diantaranya tidak ada kriteria jelas dalam penetapan besaran pagu anggarannya, tidak ada unit kerja pemda yang bertanggungjawab melakukan verifikasi dan evaluasi serta tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan bansos," jelasnya.

Selain itu, lanjut Andri, hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap pengelolaan APBD 2017 dan APBD 2018 menyatakan presentase alokasi belanja hibah dan bansos terhadap belanja daerah melebihi presentasi alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan.

"Untuk itu jumlah belanja hibah harus dikurangi secara signigikan dan dirasionalkan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan kepatutan. Terlebih karena Pemko Padang belum memenuhi rata-rata belanja modal nasional sebesar 22,97 persen dari total belanja daerah," terangnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Inspektorat Kota Padang ini membeberkan, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemko Padang terkait proses penganggaran, pencairan dan pelaporan belanja hibah dan bansos juga melatarbelakangi pengusunan Perwako No. 11 Tahun 2018.

"Beberapa catatan BPK RI juga melatarbelakangi penyusunan Perwako kategori dan besaran hibah dan bansos," ujar Andri.

Sebelumnya, Perwako ini sempat dipertanyakan anggota DPRD. Bahkan, sempat diunggah di media sosial terkait Perwako dan lengkap dengan kategori dan besaran yang sudah diatur Perwako.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra meminta Walikota Padang untuk meninjau kembali Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang diterbitkan 24 Januari 2018 lalu.

Dalam Perwako tersebut Walikota melakukan pemangkasan besaran anggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial.

"Ada beberapa konsideran yang perlu diubah seperti masa berlaku yang multi tafsir. Dalam pasal 3 dikatakan berlaku untuk APBD 2019. Sementara di pasal 4 dikatakan berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 24 Januari. Sedangkan pada bagian bawah, Sekda menuliskan Perwako itu masuk berita daerah tahun 2017 dengan nomor 11. Jadi mana yang benar. Ini perlu ada perubahan, " kata Wahyu usai rapat pimpinan DPRD Padang bersama jajaran Pemko, Senin (12/3).

Selain itu, terkait besaran hibah dan Bansos itiu, dia mengatakan hal itu juga perlu ditinjau ulang. Sebab hal itu nantinya akan menyulitkan Pemko sendiri. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: legislator,metro,padang,semen-padang-fc

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Strategi Berbahaya Putin Ini Bakal Picu Perang Nuklir Mahadahsyat dengan Amerika

Strategi Berbahaya Putin Ini Bakal Picu Perang Nuklir Mahadahsyat dengan Amerika

INTERNASIONAL - Hubungan Rusia dan Amerika Serikat (AS) berada dalam titik terendah pasca Perang Dingin berakhir pada...

Tim Reskrim Mandau Ciduk Curanmor yang Beraksi di KM 18

Tim Reskrim Mandau Ciduk Curanmor yang Beraksi di KM 18

RANTAU -- Dua pria curanmor di KM 18 digelandang tim unit Reskrim Polsek Mandau Polres Bengkalis ke Mapolsek Mandau,...

Polsek Sikakap Kawal Kunjungan Wagub Sumbar Pantau Pasar Ikan Percontohan

Polsek Sikakap Kawal Kunjungan Wagub Sumbar Pantau Pasar Ikan Percontohan

MENTAWAI - Polsek Sikakap termasuk salah satu yang melakukan pengawalan dan pendampingan, kunjungan Wagub Sumbar...

Sempat Jadi Bahan Kampanye Jokowi Akhirnya Hapus Proyek Pesawat R80 Habibie, Ini Penggantinya

Sempat Jadi Bahan Kampanye Jokowi Akhirnya Hapus Proyek Pesawat R80 Habibie, Ini Penggantinya

NASIONAL - Beberapa hari lalu, pemerintah melakukan rapat terbatas untuk melakukan evaluasi Program Strategis Nasional...

Makin Panas, China Kirim 4 Senjata Canggih Khusus Perang di Daratan Tinggi Ini ke Perbatasan India

Makin Panas, China Kirim 4 Senjata Canggih Khusus Perang di Daratan Tinggi Ini ke Perbatasan India

INTERNASIONAL - Ketegangan antara China dan India di wilayah perbatasan kedua negara masih belum berakhir, dan bahkan...


KOMENTAR ANDA



Eka putra, SE for Tanah Datar 1
kaos minang unik dan lucu