Tuesday, 25 Sep 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Selasa, 13 Maret 2018 - 21:07:46 WIB - 284
 DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pembahasan Ranperda Ketentuan


PADANG - Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, DPRD Kota Padang mengadakan publik hearing dengan mengundang sejumlah stakeholder di Padangi di lantai II Gedung DPRD Padang, Selasa (13/3/2018).

Ketua Pansus II DPRD Padang Handison mengatakan terkait pembahasan bersama yang kita lakukan bersama stakholder untuk Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini esensial nya jelas adalah mengenai aturan dari atas yang memerintahkan pada kita, pada daerah untuk membuat Perda yang diatur melalui PP. 55 Tahun 2016.

"Dalam hal ini pembahasan yang kita lakukan bersama terkait Ranperda ini isi nya adalah mengenai ketentuan tentang tata cara pemungutan saja, bagaimana tentang tata caranya, bukan ketentuan besarannya," ujar Hadison

Pada Hearing tersebut stakeholder yang hadir lebih banyak menanyakan masalah materil atau substansi, bukan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Padahal esensi pembahasan dalam hearing tersebut adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

"Dalam hal ini aturan yang lebih tinggi mengamanahkan kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait hal itu, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, dimana isinya adalah ketentuan umum dan tata caranya saja. Bagaimana tata caranya, bukan masalah besaran dan sebagainya, tetapi tata cara pemungutannya," sebutnya.

Dari masukan yang disampaikan stageholder lebih banyak kepada materi. Misalnya mengenai besaran PBHTB, besaran pajak perhotelan dan lain sebagainya. Belum berkenaan dengan tata caranya.

"Harapan kita, karena tata cara itu ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, mereka harusnya membaca. Makanya tadi saya sampaikan, bahan itu perlu mereka miliki," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri menegaskan, berdasarkan amanah PP Nomor 55 tahun 2016, maka pemerintah daerah wajib membuat Perda. Sebab, jika tidak ada Perda tersebut, maka pihaknya tidak bisa melaksanakan tupoksi terkait pemungutan pajak daerah.

"Itu semua terkait tata cara, prosedur, itulah yang menjadi substansi dari Ranperda tersebut. Kami menerima semua masukan yang disampaikan stageholder tadi. Tidak ada persoalan. Kita akomodir itu semua, cuma salurannya kan belum pas," ujarnya.

"Cuma, apakah kita harus merevisi semua Perda materil kita. Karena masing Pajak Daerah kita punya Perdanya. Misalnya Perda PBHTB, Perda PBB, dan lainnya kita punya. Apakah itu yang kita revisi atau cukup dengan Peraturan Walikota. Ini jatuhnya tidak Pansus lagi, tapi di komisi," ungkapnya.

Adib menegaskan, pada prinsipnya yang diperlukan Pemko Padang adalah payung hukum yang jelas terkait ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. "Karena ini berguna bagi kami nanti untuk melakukan pemungutan pajak daerah," tegasnya.

Adib mengapresiasi publik hearing yang digelar DPRD Kota Padang. Menurutnya, publik hearing itu dapat menyempurnakan usulan Ranperda tersebut.

"Yang jelas pada prinsipnya kami dari dinas terkait harus ada payung hukum yang jelas, kita adop ini semua dan berharap hal seperti ini bisa dilakukan agar Perda yang kita buat ini nanti tidak mandul dalam penerapan dan bisa lebih maksimal," pungkasnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku koordinator Pansus II mengaku sudah tahu bahwa yang akan disampaikan stageholder dalam pembahasan berkenaan dengan materil, bukan ketentuan umum dan tata cara. Namun, itu tidak menjadi persoalan.

Ini yang perlu kita sampaikan pada publik. Ini tidak ada persoalan sebab dinas bekerja kan harus ada aturan, tidak bisa bekerja kalau tidak payung hukum yang jelas. Kita menyiapkan segala sesuatu dengan komunikasi agar ini diketahui bersama.

Disamping hal tersebut ada kewajiban, hal ini menjadi peningkatan pendapatan pajak dari dinas terkait dan untuk itulah perlu dibuat regulasi oleh pemerintah daerah. (RI)


Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: legislator,metro,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

 DAFTAR CALON TETAP (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilu tahun 2019

DAFTAR CALON TETAP (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilu tahun 2019

PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh untuk Pemilu tahun...

Kwik Kian Gie Resmi Masuk Timses Prabowo-Sandi, SBY Jadi Jurkam

Kwik Kian Gie Resmi Masuk Timses Prabowo-Sandi, SBY Jadi Jurkam

POLITIK - Bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi rumah presiden keenam...

Peringatan Hari Tani Nasional, DPP IMM : Kebijakan Agraria Era Jokowi Tidak Bersahabat dengan Petani

Peringatan Hari Tani Nasional, DPP IMM : Kebijakan Agraria Era Jokowi Tidak Bersahabat dengan Petani

JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM menyoroti Politik kebijakan agraria nasional semakin tidak bersahabat dengan...

Minangkabau Travel Mart ke-4 2018, ASPPI Gandeng Buyer dan Seller Tourism Mancanegara

Minangkabau Travel Mart ke-4 2018, ASPPI Gandeng Buyer dan Seller Tourism Mancanegara

BUKITTINGGI - Setelah sukses Assosisasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) menggelar ivent di tahun 2015, 2016 dan...

Pasaman Jadi Titik Singgah Kirab Pemuda INDONESIA 2018, Ajang Pemuda untuk Unjuk Gigi

Pasaman Jadi Titik Singgah Kirab Pemuda INDONESIA 2018, Ajang Pemuda untuk Unjuk Gigi

PASAMAN -- Kabupaten Pasaman diamanahkan menjadi tuan rumah pelaksanaan Event Nasional Pemuda 34 Provinsi Kirab budaya...


KOMENTAR ANDA



Polling Capres cawapres 2019-2024 kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media