Saturday, 15 Dec 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Selasa, 13 Maret 2018 - 21:07:46 WIB - 353
 DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pembahasan Ranperda Ketentuan


PADANG - Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, DPRD Kota Padang mengadakan publik hearing dengan mengundang sejumlah stakeholder di Padangi di lantai II Gedung DPRD Padang, Selasa (13/3/2018).

Ketua Pansus II DPRD Padang Handison mengatakan terkait pembahasan bersama yang kita lakukan bersama stakholder untuk Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini esensial nya jelas adalah mengenai aturan dari atas yang memerintahkan pada kita, pada daerah untuk membuat Perda yang diatur melalui PP. 55 Tahun 2016.

"Dalam hal ini pembahasan yang kita lakukan bersama terkait Ranperda ini isi nya adalah mengenai ketentuan tentang tata cara pemungutan saja, bagaimana tentang tata caranya, bukan ketentuan besarannya," ujar Hadison

Pada Hearing tersebut stakeholder yang hadir lebih banyak menanyakan masalah materil atau substansi, bukan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Padahal esensi pembahasan dalam hearing tersebut adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

"Dalam hal ini aturan yang lebih tinggi mengamanahkan kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait hal itu, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, dimana isinya adalah ketentuan umum dan tata caranya saja. Bagaimana tata caranya, bukan masalah besaran dan sebagainya, tetapi tata cara pemungutannya," sebutnya.

Dari masukan yang disampaikan stageholder lebih banyak kepada materi. Misalnya mengenai besaran PBHTB, besaran pajak perhotelan dan lain sebagainya. Belum berkenaan dengan tata caranya.

"Harapan kita, karena tata cara itu ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, mereka harusnya membaca. Makanya tadi saya sampaikan, bahan itu perlu mereka miliki," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri menegaskan, berdasarkan amanah PP Nomor 55 tahun 2016, maka pemerintah daerah wajib membuat Perda. Sebab, jika tidak ada Perda tersebut, maka pihaknya tidak bisa melaksanakan tupoksi terkait pemungutan pajak daerah.

"Itu semua terkait tata cara, prosedur, itulah yang menjadi substansi dari Ranperda tersebut. Kami menerima semua masukan yang disampaikan stageholder tadi. Tidak ada persoalan. Kita akomodir itu semua, cuma salurannya kan belum pas," ujarnya.

"Cuma, apakah kita harus merevisi semua Perda materil kita. Karena masing Pajak Daerah kita punya Perdanya. Misalnya Perda PBHTB, Perda PBB, dan lainnya kita punya. Apakah itu yang kita revisi atau cukup dengan Peraturan Walikota. Ini jatuhnya tidak Pansus lagi, tapi di komisi," ungkapnya.

Adib menegaskan, pada prinsipnya yang diperlukan Pemko Padang adalah payung hukum yang jelas terkait ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. "Karena ini berguna bagi kami nanti untuk melakukan pemungutan pajak daerah," tegasnya.

Adib mengapresiasi publik hearing yang digelar DPRD Kota Padang. Menurutnya, publik hearing itu dapat menyempurnakan usulan Ranperda tersebut.

"Yang jelas pada prinsipnya kami dari dinas terkait harus ada payung hukum yang jelas, kita adop ini semua dan berharap hal seperti ini bisa dilakukan agar Perda yang kita buat ini nanti tidak mandul dalam penerapan dan bisa lebih maksimal," pungkasnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku koordinator Pansus II mengaku sudah tahu bahwa yang akan disampaikan stageholder dalam pembahasan berkenaan dengan materil, bukan ketentuan umum dan tata cara. Namun, itu tidak menjadi persoalan.

Ini yang perlu kita sampaikan pada publik. Ini tidak ada persoalan sebab dinas bekerja kan harus ada aturan, tidak bisa bekerja kalau tidak payung hukum yang jelas. Kita menyiapkan segala sesuatu dengan komunikasi agar ini diketahui bersama.

Disamping hal tersebut ada kewajiban, hal ini menjadi peningkatan pendapatan pajak dari dinas terkait dan untuk itulah perlu dibuat regulasi oleh pemerintah daerah. (RI)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: legislator,metro,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Kota Padang Panjang Terima Penghargaan Kota Peduli HAM

Kota Padang Panjang Terima Penghargaan Kota Peduli HAM

PADANG PANJANG -- Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-70, Pemerintah Kota Padang Panjang menerima...

Menteri Basuki dan Enggartiasto Blusukan di Pariaman, Ini Temuannya

Menteri Basuki dan Enggartiasto Blusukan di Pariaman, Ini Temuannya

PARIAMAN - Menteri PU-PR Basuki Hadi Mulyo dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lakukan kunjungan dan pemantauan...

Nagari persiapan Tapus Damai Ujung Gading Pasbar, Gandeng PMI Dalam Hal Ini

Nagari persiapan Tapus Damai Ujung Gading Pasbar, Gandeng PMI Dalam Hal Ini

PASAMAN BARAT - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat gelar aksi sosial donor darah dan pemeriksaan...

Indahnya Pesona Istano yang Dipertuan Koto Rajo, Pasaman

Indahnya Pesona Istano yang Dipertuan Koto Rajo, Pasaman

PASAMAN - Ingin liburan dengan pesona lain di Sumbar, sempatkan wisata ke Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar)....

Niat Pinjam Uang, Wanita Paruh Baya di Padang Panjang Meninggal Jatuh dari Tebing

Niat Pinjam Uang, Wanita Paruh Baya di Padang Panjang Meninggal Jatuh dari Tebing

PADANG PANJANG - Salah seorang warga di Jalan Rasuna Said No.143 RT/RW 002/000 Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media