Thursday, 21 Jun 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Parlemen dan Parpol

DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Selasa, 13 Maret 2018 - 21:07:46 WIB - 220
 DPRD Padang Undang Stakeholder Bahas Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pembahasan Ranperda Ketentuan


Pilwako Kota Padang 2018

PADANG - Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, DPRD Kota Padang mengadakan publik hearing dengan mengundang sejumlah stakeholder di Padangi di lantai II Gedung DPRD Padang, Selasa (13/3/2018).

Ketua Pansus II DPRD Padang Handison mengatakan terkait pembahasan bersama yang kita lakukan bersama stakholder untuk Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini esensial nya jelas adalah mengenai aturan dari atas yang memerintahkan pada kita, pada daerah untuk membuat Perda yang diatur melalui PP. 55 Tahun 2016.

"Dalam hal ini pembahasan yang kita lakukan bersama terkait Ranperda ini isi nya adalah mengenai ketentuan tentang tata cara pemungutan saja, bagaimana tentang tata caranya, bukan ketentuan besarannya," ujar Hadison

Pada Hearing tersebut stakeholder yang hadir lebih banyak menanyakan masalah materil atau substansi, bukan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Padahal esensi pembahasan dalam hearing tersebut adalah Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

"Dalam hal ini aturan yang lebih tinggi mengamanahkan kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait hal itu, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, dimana isinya adalah ketentuan umum dan tata caranya saja. Bagaimana tata caranya, bukan masalah besaran dan sebagainya, tetapi tata cara pemungutannya," sebutnya.

Dari masukan yang disampaikan stageholder lebih banyak kepada materi. Misalnya mengenai besaran PBHTB, besaran pajak perhotelan dan lain sebagainya. Belum berkenaan dengan tata caranya.

"Harapan kita, karena tata cara itu ditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, mereka harusnya membaca. Makanya tadi saya sampaikan, bahan itu perlu mereka miliki," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri menegaskan, berdasarkan amanah PP Nomor 55 tahun 2016, maka pemerintah daerah wajib membuat Perda. Sebab, jika tidak ada Perda tersebut, maka pihaknya tidak bisa melaksanakan tupoksi terkait pemungutan pajak daerah.

"Itu semua terkait tata cara, prosedur, itulah yang menjadi substansi dari Ranperda tersebut. Kami menerima semua masukan yang disampaikan stageholder tadi. Tidak ada persoalan. Kita akomodir itu semua, cuma salurannya kan belum pas," ujarnya.

"Cuma, apakah kita harus merevisi semua Perda materil kita. Karena masing Pajak Daerah kita punya Perdanya. Misalnya Perda PBHTB, Perda PBB, dan lainnya kita punya. Apakah itu yang kita revisi atau cukup dengan Peraturan Walikota. Ini jatuhnya tidak Pansus lagi, tapi di komisi," ungkapnya.

Adib menegaskan, pada prinsipnya yang diperlukan Pemko Padang adalah payung hukum yang jelas terkait ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. "Karena ini berguna bagi kami nanti untuk melakukan pemungutan pajak daerah," tegasnya.

Adib mengapresiasi publik hearing yang digelar DPRD Kota Padang. Menurutnya, publik hearing itu dapat menyempurnakan usulan Ranperda tersebut.

"Yang jelas pada prinsipnya kami dari dinas terkait harus ada payung hukum yang jelas, kita adop ini semua dan berharap hal seperti ini bisa dilakukan agar Perda yang kita buat ini nanti tidak mandul dalam penerapan dan bisa lebih maksimal," pungkasnya

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku koordinator Pansus II mengaku sudah tahu bahwa yang akan disampaikan stageholder dalam pembahasan berkenaan dengan materil, bukan ketentuan umum dan tata cara. Namun, itu tidak menjadi persoalan.

Ini yang perlu kita sampaikan pada publik. Ini tidak ada persoalan sebab dinas bekerja kan harus ada aturan, tidak bisa bekerja kalau tidak payung hukum yang jelas. Kita menyiapkan segala sesuatu dengan komunikasi agar ini diketahui bersama.

Disamping hal tersebut ada kewajiban, hal ini menjadi peningkatan pendapatan pajak dari dinas terkait dan untuk itulah perlu dibuat regulasi oleh pemerintah daerah. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: legislator,metro,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Masihkah Kita Manusia Beragama?

Masihkah Kita Manusia Beragama?

Oleh : Riyan Betra Delza - Sulit rasanya menemukan ketenangan di tengah hiruk pikuk permasalah yang begitu semeraut....

Napi Perempuan Rutan Klas II B Padang: Terima Kasih Aisyiyah atas Binaannya

Napi Perempuan Rutan Klas II B Padang: Terima Kasih Aisyiyah atas Binaannya

PADANG - Ketua PW Aisyiyah Sumbar, Bunda Meiliarni Rusli menutup secara resmi pesantren Ramadhan Napi Perempuan tahun...

Dua Gol Harry Kane Bawa Inggris Taklukkan Tunisia

Dua Gol Harry Kane Bawa Inggris Taklukkan Tunisia

PIALA DUNIA 2018 - Timnas Inggris harus menunggu hingga waktu tambahan untuk bisa mengatasi Tunisia di babak penyisihan...

Kijang Innova Terjun ke Jurang Kelok Jariang Bungus Padang, Dua Meninggal

Kijang Innova Terjun ke Jurang Kelok Jariang Bungus Padang, Dua Meninggal

PADANG - Satu unit minibus Kijang Innova terjun ke jurang di kawasan Kelok Jariang, Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat...

Inilah Hasil Pertemuan Amien Rais, Prabowo dan Habib Rizieq di Makkah

Inilah Hasil Pertemuan Amien Rais, Prabowo dan Habib Rizieq di Makkah

JAKARTA - Silaturahim Amien Rais, Prabowo Subianto dan Habib Rizieq menghasilkan kesepakatan bahwa umat Islam dan anak...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
close
Emzalmi Desri
close
Mahyeldi Hendri
minangkabaunews social media