Tuesday, 11 Dec 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Politik

Ini Alasan Yusril Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

Selasa, 17 April 2018 - 05:44:20 WIB - 274
 Ini Alasan Yusril Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra (Foto: Dok. Istimewa)


NASIONAL - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra setuju dan mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurutnya, mekanisme pemilihan langsung saat ini memiliki banyak kelemahan dan bertentangan dengan iklim demokrasi yang dianut Indonesia.

"Saya dari dulu maunya seperti itu (pemilihan oleh DPRD), hanya pada waktu zamannya SBY kan sudah pernah," kata Yusril saat ditemui di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Senin (16/4) dikutip dari laman CNNIndonesia.com.

Yusril menjelaskan bahwa pemilihan langsung menciptakan sistem yang membuka peluang maraknya tindak pidana korupsi di daerah akibat mahalnya biaya kampanye. Jika permasalahan itu terus menerus dibiarkan, Yusril khawatir akan semakin memberi dampak negatif terhadap situasi demokrasi Indonesia ke depannya.

"Kalau kita lihat sekarang ini semangatnya antikorupsi, tapi tanpa sadar kita menciptakan sistem (pemilihan langsung) yang membuka peluang korupsi itu terjadi," ungkapnya.

Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD pernah disahkan pada zaman pemerintahan mantan presiden SBY. Akan tetapi, peraturan itu dibatalkan melalui Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan oleh SBY sendiri.

Ia menduga pembatalan melalui Perppu itu diakibatkan oleh banyaknya penolakan dari berbagai pihak yang masih berkepentingan terhadap keberlangsungan Pilkada langsung.

"Selesai pembahasan itu. Banyak yang menentang. Kepentingan banyak sekali. Jadi kita ini kontradiksi. Mungkin karena kepentingan banyak pihak lah. LSM, lembaga survei juga, segala macam," kata dia.

Yusril juga mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah tak langsung melalui DPRD tidak melanggar prinsip demokrasi. Menurutnya, prinsip pelaksanaan demokrasi Indonesia sudah tertuang dan diatur dalam UUD 1945.

"Tidak melanggar, karena pasal 18 UUD45 kepala daerah itu dipilih secara demokratis, langsung dan tidak itu demokratis, jadi masalah pilihan," pungkasnya.

DPR dan pemerintah kembali melempar wacana untuk merevisi UU Pilkada. Revisi dilakukan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan oleh DPRD. Besarnya biaya kampanye dan biaya penyelenggaraan pilkada langsung menjadi dasar diwacanakannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD. (cn)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/CNN Indonesia
Tag: hukum,indonesia,legislator,metro,nasional,politik,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Hujan Deras Sebabkan Jembatan Putus Serta Tanah Longsor di Padang Panjang dan Padang Pariaman

Hujan Deras Sebabkan Jembatan Putus Serta Tanah Longsor di Padang Panjang dan Padang Pariaman

PADANG PANJANG -- Hujan deras selama berjam-jam, di Padang Pariaman dan Padang Panjang pada Senin (10/12/2018) sore,...

Kota Bukittinggi Bersama 7 Daerah Lainnya Terima Sertifikat Geopark Nasional

Kota Bukittinggi Bersama 7 Daerah Lainnya Terima Sertifikat Geopark Nasional

...

PMI Kota Bukittinggi Mengadakan Jumbara PMR Se Sumatera Barat

PMI Kota Bukittinggi Mengadakan Jumbara PMR Se Sumatera Barat

BUKITTINGGI - Kegiatan Jumpa Bhakti dan Gembira (Jumbara) Palang Merah Indonesia (PMR) Wira se Sumatera Barat yang...

Ini Yang Dilakukan Kodim 0307/TD Dalam Rangka Hari Juang Kartika Tahun 2018

Ini Yang Dilakukan Kodim 0307/TD Dalam Rangka Hari Juang Kartika Tahun 2018

PADANG PANJANG - Dalam Rangka Hari Juang Kartika Tahun 2018, Kodim 0307/TD gelar Bakti Sosial Donor Darah bagi unsur...

Jumbara PMR Se-Sumbar di Bukittingi Libatkan KSR Unit Perguruan Tinggi

Jumbara PMR Se-Sumbar di Bukittingi Libatkan KSR Unit Perguruan Tinggi

BUKITTINGGI - Panitia kegiatan Jumpa Bhakti dan Gembira (Jumbara) Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat Palang Merah...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media