Wednesday, 23 May 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

Komnas HAM Nilai Poin Melibatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme Tidak Diperlukan, Mengapa?

Selasa, 15 Mei 2018 - 08:08:09 WIB - 8758
Komnas HAM Nilai Poin Melibatkan TNI dalam Revisi UU Terorisme Tidak Diperlukan, Mengapa?
Anggota Komnas HAM Choirul Anam


Pilwako Kota Padang 2018

NASIONAL - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju dengan revisi UU Terorisme, revisi yang didorong oleh Presiden Jokowi dan Kapolri, setelah rentetan teror di Surabaya. Namun Komnas HAM tak setuju bila TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme.

"Komnas HAM RI secara prinsip setuju terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sepanjang dilakukan sesuai prinsip, norma, dan instrumen hak asasi manusia," kata anggota Komnas HAM, Choirul Anam, lewat keterangan pers, Selasa (15/5/2018).

Komnas HAM meminta sejumlah hal diperhatikan dalam revisi UU Terorisme, yakni proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan di UU Terorisme harus sesuai dengan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Juga, perlu ada telaah lebih lanjut soal penyadapan alias intersepsi. Komnas HAM mengkritisi perihal penyadapan ini.

"Pengaturan intersepsi (penyadapan) yang belum sepenuhnya jelas konsep antara upaya penegakan hukum atau intelijen mengingat dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan persetujuan ketua pengadilan negeri," kata Choirul.

Jika penyadapan diperlakukan sebagai penegakan hukum, jangka waktunya adalah satu tahun dan bisa diperpanjang satu tahun kembali. Padahal aparat perlu kecepatan dalam menindak terduga terorisme.

"Sangat tidak rasional dan bertentangan dengan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan," kata Choirul.

Namun, jika penyadapan diperlakukan sebagai tindakan intelijen, ketentuan soal penyadapan ini dinilai Komnas HAM perlu dikembalikan pada ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Komnas HAM mengkritik pula soal poin jangka waktu penangkapan dan penahanan. Ada ketentuan bahwa jangka waktu penangkapan adalah 14 hari, bisa diperpanjang tujuh hari, sehingga total menjadi 21 hari. Menurut Komnas HAM, aturan di UU Terorisme ini rawan pelanggaran HAM.

"Komnas HAM RI menilai hal tersebut sangat rawan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong agar revisi ini diselaraskan dengan semangat dalam hukum pidana, yaitu sesingkat-singkatnya. Titik kompromi adalah selama tujuh hari sesuai UU Nomor 15 Tahun 2003 yang didasarkan pada alasan yang layak dan harus bergantung pada kompleksitas perkara, tingkah laku terdakwa, dan kerajinan/ketekunan aparat penegak hukum yang bersangkutan," kata Choirul.

Lokasi penahanan juga harus diberitahukan secara transparan. Soalnya, bila dirahasiakan, dikhawatirkan terjadi pelanggaran HAM terhadap terduga teroris saat ditahan oleh aparat.

"Hal itu untuk menghindari potensi pelanggaran HAM dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan serta akses keluarga/kuasa hukumnya," kata Choirul.

Adapun soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, Komnas HAM tidak setuju karena penindakan terorisme harus dilakukan sesuai paradigma sistem peradilan pidana. Artinya, poin pelibatan TNI tak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme. Berikut adalah sikap Komnas HAM soal poin ini.

"Komnas HAM tidak setuju terhadap pelibatan TNI di bawah tindak pidana terorisme namun berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan catatan:

a. Pengaturan tidak dalam revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan UU dengan paradigma criminal justice system

b. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur operasi militer selain perang, dengan memperhatikan objek vital, skala ancaman, dan waktu."

Komnas HAM tak setuju bila Perppu soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, melainkan lebih setuju dengan revisi UU saja. Soalnya, UU punya muatan lebih komprehensif mulai dari upaya pencegahan, penindakan, pemulihan hak korban, dan upaya deradikalisasi. Perlindungan terhadap korban juga sudah diatur dalam revisi UU, baik untuk korban langsung, korban tak langsung, maupun korban sekunder. Namun korban terorisme potensial seperti aparat polisi belum diatur dalam revisi itu. (dt)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Detik.com
Tag: hukum,indonesia,legislator,nasional,peristiwa,politik,pos-polisi,tokoh

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Relawan JAGAD Deklarasikan Dukungan kepada Gatot Nurmantyo for President 2019

Relawan JAGAD Deklarasikan Dukungan kepada Gatot Nurmantyo for President 2019

SOLO - Ratusan aktivis pendukung Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo For Presidetn 2019, yang tergabung dalam Jaringan...

Balap Liar saat Subuh Bulan Ramadan di Pantai Padang, 7 Remaja Diamankan Satpol PP

Balap Liar saat Subuh Bulan Ramadan di Pantai Padang, 7 Remaja Diamankan Satpol PP

PADANG - Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengawasan terhadap aksi...

Inspektorat Pariaman Gelar Sosialisasi TP4D

Inspektorat Pariaman Gelar Sosialisasi TP4D

PARIAMAN - Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Pariaman, Inspektorat Kota Pariaman menggelar acara sosialisasi...

Polisi: Korban Meninggal Saat Bagi-bagi Sembako di Monas Alami Keterbelakangan Mental

Polisi: Korban Meninggal Saat Bagi-bagi Sembako di Monas Alami Keterbelakangan Mental

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dua anak korban tewas yang ditemukan di sekitar...

Wagub Sumbar Nasrul Abit: Sebelum Terjun ke Politik, Mahasiswa Kuatkan Ekonomi Dahulu

Wagub Sumbar Nasrul Abit: Sebelum Terjun ke Politik, Mahasiswa Kuatkan Ekonomi Dahulu

PADANG - Wakil Gubenur Sumatet Barat Nasrul Abit mengatakan jadi mahasiswa itu kerja nilai terbaik dan tingkatkan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu Polling Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang 2018-2023
minangkabaunews social media