Tuesday, 02 Mar 2021
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

DPR Minta Pertamina Siaga Lonjakan Konsumsi BBM Selama Mudik Lebaran 2018

Senin, 11 Juni 2018 - 04:32:10 WIB - 730
DPR Minta Pertamina Siaga Lonjakan Konsumsi BBM Selama Mudik Lebaran 2018
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan extra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dari para pemudik lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali. Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali. Diperaturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

"Secara teknis perubahan ketersediaan BBM Premium selain akan memberikan keringanan bagi pemudik, disisi lain akan merubah pola konsumsi. Jika tidak bisa diantisipasi bukan tidak mungkin adanya penumpukan dan antrian di SPBU yang menjual jenis BBM Premium. Sedangkan secara umum dipastikan ada penambahan subsidi," ujar Rofi Munawar Ahad (10/6) di Jakarta.

Rofi memberikan tambahan, mengeluarkan revisi perpres pelonggaran distribusi premium bersubsidi di Jamali sejatinya sedang menunjukan bahwa pemerintah melakukan kebijakan populis dan pragmatis. Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi selepas Lebaran, tergantung situasi dan kondisi.

"Jika reformulasi sebuah kebijakan dirumuskan dengan pendekatan model populis seperti ini sungguh akan merusak road map strategis penyediaan distribusi BBM secara nasional dan menganggu kinerja operator pelaksana" ulasnya.

Legislator asal Jawa timur ini juga menjelaskan akan lebih baik jika pemerintah sejak awal membuat kebijakan BBM satu harga yang tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang berdaya di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, Wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191/2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia terkecuali Jamali.(rel)

Editor/Sumber: Reza s.

SILAHKAN BERBAGI


BE SMART, READ MORE

Babinsa 03 Sipora Hadiri Pesta Syukuran Panen Raya Padi Di Desa Nemnemleleu

Babinsa 03 Sipora Hadiri Pesta Syukuran Panen Raya Padi Di Desa Nemnemleleu

MINANGKABUNEWS, MENTAWAI - Babinsa Koramil 03 Pulau Sipora Serda Efendi hadir dalam syukuran di gedung GKPM Desa...

Hari Pertama Kerja Bupati Eka Putra Perdana Sambangi Sejumlah Kantor OPD

Hari Pertama Kerja Bupati Eka Putra Perdana Sambangi Sejumlah Kantor OPD

MINANGKABUNEWS, TANAH DATAR -- Bupati Eka Putra melanjutkan kunjungan ke kantor perangkat daerah yang berada di luar...

Wawako Solok Minta Lestarikan Adat dan Budaya

Wawako Solok Minta Lestarikan Adat dan Budaya

MINANGKABAUNEWS, SOLOK - Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra, (1/3/2021) ditemui MinangkabauNews.com di...

Bejad! Seorang Pria di Mentawai Cabuli Gadis Bawah Umur 12 Kali Hingga Hamil 8 Bulan

Bejad! Seorang Pria di Mentawai Cabuli Gadis Bawah Umur 12 Kali Hingga Hamil 8 Bulan

MINANGKABAUNEWS, MENTAWAI - Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai, Lidik dan sidik ungkap perkara tindak pidana cabul...

Respon Tak Terduga Shamsi Ali Soal Surat PGI ke Menag terkait Buku Materi Pelajaran Islam

Respon Tak Terduga Shamsi Ali Soal Surat PGI ke Menag terkait Buku Materi Pelajaran Islam

...


KOMENTAR ANDA