Wednesday, 17 Oct 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas

Rabu, 08 Agustus 2018 - 20:39:01 WIB - 567
Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas
Gempa 7 SR guncang Lombok, NTB, Minggu (5/8) lalu. (Foto: Dok. Istimewa)


Oleh: Abdullah Amrin, SE.,M.M.

Bencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Diperkirakan 90 an orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka akibat bencama tersebut. Bencana alam Lombok, Mataram dan Bali menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam. (Buku The 100 Greatest Disasters of All Time karya Stephen J Spignesi, dua bencana di Indonesia masuk peringkat ke-22 dan 30)

"Siapa yang harus membangun kembali tempat tinggal yang hancur itu. Padahal, pemerintah dananya terbatas." Undang-undang Penanggulangan Bencana (UU PB) telah disahkan oleh DPR RI dimana dalam UU PB keterlibatan asuransi tidak diatur secara eksplisit; walapun demikian keterlibatan asuransi nyata adanya dalam penanggulangan bencana tersebut.

Mengingat besarnya nilai kerugian yang harus ditanggung, Pemerintah saat ini telah menerapkan paradigma baru yaitu dari semula tanggungjawab pemerintah menjadi tanggungjawab bersama dan dari semula responsif menjadi preventif (risk-sharing).

Paradigma baru melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta mewujudkan prinsip kemitraan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana alam.

Asuransi dengan prinsip tolong-menolong (takafuli/taawuni) dengan skema asuransi bencana alam memiliki peran besar dalam penanggulangan bencana alam.

Tanpa penerapan risk-sharing antara Pemerintah dengan asuransi dalam penanggulangan bencana alam akan menyebabkan kerugian yang ditimbulkan hanya akan ter-cover sebesar anggaran negara yang disediakan Pemerintah, dilain pihak asuransi komersial swasta memperoleh premium dan over-funding berkali lipat, karena tidak dilibatkan dalam cross-subsidy atas akibat bencana alam yang diderita masyarakat karena ketidakmampuannya membayar premi secara sukarela.

Dengan demikian di dalam penanganan bencana kita perlu melibatkan pihak asuransi komersil swasta dan pemerintah secara terintegrasi. Tujuan melibatkan pihak asuransi komersil swasta agar terjadi keseimbangan antara beban yang ditanggung pemerintah dan dilain pihak untuk meningkatkan kapasitas industri asuransi.
Ada beberapa hal yang yang bisa kita tarik pelajaran dalam upaya penanggulangan bencana dan keterlibatan asuransi.

Pertama, upaya penanggulangan bencana di Indonesia harus secara sistematis mulai dari tindakan preventif (predisaster), emergency relief/response & immediate relief, serta post-disaster (reconstruction) atau assets replacement.

Kedua, sistem asuransi syariah (takaful insurance) dapat digunakan dalam penanggulangan risiko kerugian akibat bencana. Sistem pengeloalaan/penanggulangan risiko berbasis syariah ini menganut azas tolong menolong (tabarru), yakni berbagi risiko sesama pemegang polis. pengelolaan asuransi berbasis syariah, dana tabarru yang disimpan dalan suatu rekening khusus merupakan dana yang telah diniatkan oleh semua pemegang polis untuk kepentingan saling membantu.

Ketiga, karena besarnya jumlah dana penanggulangan bencana, maka perlu diperhatikan bagaimana mekanisme pengelolaan dana terseut. Salah satu cara yang populer digunakan di negara-negara rawan bencana adalah membuat produk asuransi untuk bencana alam.

Memang tidaklah mudah bagi asuransi membuat desain kebijakan penanggulangan bencana. Selain kemampuan keuangan negara yang terbatas juga menjadi kendala dalam mendesain kebijakan asuransi bencana yang ideal.
Di lain pihak , kapasitas atau kemampuan industri asuransi masih relatif terbatas dalam meng-cover kerugian akibat bencana. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi hambatan asuransi untuk membantu penanggulangan bencana alam. Sebab, dengan melibatkan asuransi, berarti pemerintah telah melakukan proteksi dan perlindungan terhadap rakyat yang sewaktu-waktu tertimpa musibah akibat bencana. (*)


Penulis adalah Kepala Program Study Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi dan Penulis buku Asuransi Syariah dan Pariwisata Halal. Email: amrin@stimra.ac.id

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: daerah,indonesia,metro,nasional,peristiwa,sosial

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Heboh Soal Foto Hoax Bantuan Kemanusiaan FPI di Palu, Ini Klarifikasi Kominfo

Heboh Soal Foto Hoax Bantuan Kemanusiaan FPI di Palu, Ini Klarifikasi Kominfo

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak pernah menyampaikan kalau Organisasi Masyarakat Front...

UEFA Nations League: Dua Gol Raheem Sterling Antar Inggris Bekuk Spanyol

UEFA Nations League: Dua Gol Raheem Sterling Antar Inggris Bekuk Spanyol

BOLA - Dua gol yang dikemas Raheem Sterling berperan besar membawa Inggris mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2 pada...

Presiden Jokowi Resmi Buka RAKERNAS XXVIII IWAPI 2018 di Padang

Presiden Jokowi Resmi Buka RAKERNAS XXVIII IWAPI 2018 di Padang

PADANG -- Presiden RI Joko Widodo menggelar kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat sekaligus membuka Rakernas Ikatan...

Terkait Ex SMPM Singkarak, Tim Penyelamat Aset Muhammadiyah Temui Bupati Solok

Terkait Ex SMPM Singkarak, Tim Penyelamat Aset Muhammadiyah Temui Bupati Solok

PADANG -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan PDM Kabupaten Solok yang tergabung dalam Tim Penyelamat Aset Muhammadiyah...

Cegah Narkoba, Puluhan Personel Polres Padang Pariaman di Tes Urin Dadakan

Cegah Narkoba, Puluhan Personel Polres Padang Pariaman di Tes Urin Dadakan

PADANG PARIAMAN --Kepolisian Resort Kabupaten Padang Pariaman menggelar tes urine mendadak terhadap anggota Polisi yang...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media