Monday, 18 Feb 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019

Senin, 13 Agustus 2018 - 04:35:28 WIB - 915
Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019
Ilustrasi (Foto: Dok. Istimewa)


Oleh: Abdullah Amrin, SE., M.M.

Beberapa bulan lagi, tepatnya pada hari Rabu, 17 April 2019 kita akan menyelenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak. Rangkaian tahapan kegiatan akan dilakukan tahun ini mulai bulan Oktober 2017.

Masa kampaye sebagai salah satu tahapan pemilu untuk tahun ini dipersingkat menjadi 6 bulan, yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019. Tahapan awal yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 adalah verifikasi parpol peserta pemilu.kemudian Penetapan parpol peserta pemilu 1 Maret 2018 diikuti Pengajuan bakal caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018 dan Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018 dan seterusnya hingga pelantikan presiden dan wapres pada tanggal 20 Oktober 2019.

Dimulainya masa kampanye menandakan mesin politik para calon bekerja secara efektif mengumpulkan dukungan konstituen.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1-5 Tahun 2017 dirilis sebagai rule of gamebuat Pilkada 2018. Melalui PKPU No. 4/2017 tentang Kampanye menyentuh hingga ranah etik salah satunya dengan larangan penggunaan isu SARA dan tradisi politik diterjemahkan dengan mengatur sumber dana kampanye dan tindakan aparatur negara. PKPU No. 5/2017 tentang Dana Kampanye.

kita akan menerapkan sistem politik yang lebih bertanggung jawab dan terbuka untuk mencegah kekerasan politik di berbagai lini.

Larangan penggunaan isu SARA diharapkan membuat politisi mengedepankan program. Batasan dana kampanye yang ditetapkan ditujukan untuk mampu menciptakan kontrak politik dengan konstituen daripada penerapan politik uang.

Peluang terjadinya Konflik

Apakah semua pihak sudah siap..?. mengendalikan tradisi dan sistem politik adalah tugas yang tidak ringan. Walaupun bentuk regulasi telah disiapkan dengan sangat lengkap dan mutakhir, apakah kita bisa menghilangkan risiko politik yang akan terjadi..?!.

Pertama, apakah para peserta pemilu seperti para calon, para pengusung, para pendukung dan penyelenggara serta simpatisan telah memahami segala aturan pemilu tersebut di atas. Aturan itu ibarat pedang bermata dua yang berpotensi kegaduhan politik, dengan diterapkan UU Pilkada secara yang meniadakan putaran kedua maka potensi kegaduhan politik lebih mudah terjadi.

Pada Pilkada sebelumnya jumlah gugatan masuk Mahkamah Konstitusi (MK) selalu tinggi. Pilkada 2015 ada 147 gugatan masuk (57 persen dari 256 daerah), sedangkan Pilkada 2017 ada 49 gugatan masuk (49 persen dari 101 daerah). Semakin kurangnya para pihak memahami norma dalam PKPU, maka bisa terjadi masalah pemilu bukan hanya di akhir, namun juga pada prosesnya.

Penerapan aturan bisa dijadikan kerangka kontrol bagi penyelenggara dan pengawas, atau sebaliknya akan digunakan sebagai instrumen politik bagi para pesertanya untuk saling menjatuhkan. Misal definisi isu Sara bisa digunakan untuk saling menjatuhkan lawan politik.

Kedua,risiko indepedensi atau keberpihakan penyelenggara terhadap proses dan hasil pemilu. Dengan tingginya potensi saling lapor antarpara calon dan parpol,maka kapasitas respons dan penyelesaian oleh negara jadi sangat menentukan. Dalam UU Pilkada, pelanggaran oleh tim sukses maupun calon bisa dipidana.

Dalam peredaran uang selama proses kampanye, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengawasi. Karena Pimilu adalah momen politik, penyelesaian segala bentuk laporan perlu memiliki kerangka waktu. Pelanggaran etik, administratif, pidana, dan keabsahan penetapan menjadi ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Apabila penyelenggara atau pihak terkait tidak dapat menyelesaikan laporan pelanggaran hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, parpol dan para politisi. Untuk mencapai Demokrasi berkualitas maka input politik yang diberikan harus terlegitimasi segala aspeknya. Segala sesuatunya masyarakat harus mengetahui secara transparan sebelum pemenang sebagai pemerintahan terpilih efektif berjalan.

Pelaksanaan perencanaan pemilu perlu disiapkan dengan melakukan koordinasi cepat di lapangan. Perlu kerja sama secara serentak antarlembaga menerapkan sistem sanksi yang tepat dan tegas atas pelanggaran. Berbagai risiko atas pemilu harus pula dibebankan kepada penyelenggara dan pengawas, penegak hukum, dan ragam institusi yang berwenang memperjelas status perkara. Kerja kompak dan terpadu dalam mencapai hasil pemilu yang bersih dan sehat. (*)


*/ Penulis adalah Kepala Program Study Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Risiko dan Asuransi. Penulis buku "Asuransi Pariwisata dan Peluang Pariwisata Syariah". Email: amrin@stimra.ac.id

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: aspirasi,indonesia,legislator,metro,nasional,opini,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Dua Orang Pelaku Peyalahgunaan Narkoba Berhasil Ditangkap Polres Pasaman

Dua Orang Pelaku Peyalahgunaan Narkoba Berhasil Ditangkap Polres Pasaman

PASAMAN -- Personil Satuan Narkoba Polres Pasaman berhasil mengamankan dua orang pelaku narkoba di dua daerah...

Melanggar Perda, Ratusan Iklan Serta Spanduk Caleg Ditertibkan Satpol PP Padang

Melanggar Perda, Ratusan Iklan Serta Spanduk Caleg Ditertibkan Satpol PP Padang

PADANG - Ratusan reklame serta spanduk yang melanggar Perda kembali ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)...

Apes Nasib Pelaku kejahatan Satu Ini, Begini Ceritanya

Apes Nasib Pelaku kejahatan Satu Ini, Begini Ceritanya

SOLOK - Apes nasib pelaku kejahatan satu ini, inisial ETS panggilan DG, (36) alamat Jalan Tembok Raya RT 06 RW 03...

17 Pejabat Eselon III Dilantik, Wakil Bupati Pasaman: Bagi yang Melanggar Akan Diberikan Sanksi

17 Pejabat Eselon III Dilantik, Wakil Bupati Pasaman: Bagi yang Melanggar Akan Diberikan Sanksi

PASAMAN - Wakil Bupati Pasaman, H. ATOS Pratama melantik sebanyak 17 orang pejabat eselon III di Aula Lantai 3 kantor...

Polres Bukittinggi Sosialisasikan Millennial Road Safety Festival ke Pesantren Thawalib Parabek

Polres Bukittinggi Sosialisasikan Millennial Road Safety Festival ke Pesantren Thawalib Parabek

BUKITTINGGI - Satuan lalulintas (Satlantas) Polres Bukittinggi mengadakan sosialisasi Millennial Road Safety Festival...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media