Monday, 18 Nov 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Padang Panjang

5 Fraksi Sampaikan Pendapat dan Sarannya Di Rapat Paripurna DPRD Padang Panjang

Rabu, 26 September 2018 - 07:00:47 WIB - 2
5 Fraksi Sampaikan Pendapat dan Sarannya Di Rapat Paripurna DPRD Padang Panjang
Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Padang Panjang, Selasa (25/9).


PADANG PANJANG - DPRD Kota Padang Panjang Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 di Auditorium Minang Fantasi, Selasa (25/9).

5 Fraksi DPRD yang terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Bintang Dmeokrat, Fraksi PPP Nasdem dan Fraksi Gerindra PKS menyampaikan saran dan pendapatnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Marzuki salah satu juru bicara Golkar menyampaikan, tentang persiapan dan pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi yang akan diikuti oleh Kontingen Kota Padang Panjang bahwasanya Fraksi Golkar sangat meminta KONI dan induk organisasi sangat memperhatikan atlit binaan setiap induk dari cabang olah raga sehingga dapat tergambar seberapa jauh pembinaan yang telah dilakukan oleh setiap induk cabang olah raga tersebut.

"Kami dari Fraksi Golongan Karya tidak menginginkan adanya cabang olah raga yang hanya untuk mengikuti Porprov semata tanpa adanya pembinaan yang berkelanjutan .Untuk itu kami juga menanyakan kepada Pemerintah Daerah berapa cabang olah raga yang akan diikuti oleh Kontingen Kota Padang Panjang dan berapa besaran dana yang di butuhkan untuk pelaksanaan Porprov tersebut. Dan dari segi dana Hibah untuk pelaksanaan Porprov kami Fraksi Golkar meminta KONI untuk menyiapkan Proposal yang betul-betul mengacu kepada aturan perundang-undangan yang terkait dengan Bantuan Hibah dan Bansos," ujarnya.

Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun yang menjadikan anggaran tersebut sisa perhitungan lebih (SILPA) Fraksi Golongan Karya memandang Pemerintah Daerah perlu terus berupaya mengembangkan sistem penganggaran terintegrasi, mulai dari proses perencanaan program dan kegiatan sampai dengan proses pencairan anggaran diharapkan dapat lebih disederhanakan dokumen anggaran sebelum tahun anggaran itu dimulai sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Fraksi PPP Nasdem Weki Hariyanto menyampaikan, Untuk Pendapatan pada APBD Perubahan 2018 direncanakan ada penurunan sebesar Rp.93.941.457.292,- atau sebesar 8,59% yakni dari Rp.627.739.222.000,- menjadi Rp.573.797.764.327,- hal ini adanya penurunan yang sangat signifikan terutama pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 38,75% dari target Rp.140.045.000.000 menjadi Rp.85.780.230.210.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada APBDP Tahun 2018 Kota Padang Panjang direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp.11.467.825.940,- atau 4,21% yaitu dari Rp.272.634.072.013 menjadi Rp.284.101.897.953,- dari rencana tersebut ada yang perlu penjelasan antara lain pada Belanja Hibah yang pada APBDP 2018 direncanakan ada kenaikan sebesar Rp.3.181.600.000,- dan diperuntukan untuk Hibah KONI, Hibah Mushola,Mesjid, Panti Asuhan agar dapat dijelaskan dengan sisa waktu yang tersedia dan persyaratan Dana Hibah sesuai ketentuan.

"Ini apakah dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran. Jangan sampai nantinya akan menjadi permasalahan kalau dipaksakan," katanya.

Disamping itu fraksi PAN Asyura Detako menyampaikan, dari pendapatan daerah yang mengalami penurunan yang signifikan ,harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

"Penurunan Pendapatan yang signifikan dinyatakan oleh pemerintah daerah tidak mengakibatkan devisit anggaran, ini tolong dijelaskan penyebabnya," Ujar Asyura.

Untuk Penganganggaran Pembayaran seluruh hutang daerah, Fraksi PAN ingin Penjelasan dari Pemerintah Daerah kesiapan menyiapkan seluruh persyaratan menurut ketentuan yang berlaku , agar dikemudian hari tidak ada implikasi hukumnya.

Selain itu anggaran untuk Porprov itu dibawah tanggunggung jawab pelaksanaannya KONI, ini perlu dianalisa lagi sesuaikan dengan kebutuhan dengan aspek efektifitas agar nantinya dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan. (Edi Fatra).

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri
Tag: legislator,metro,padang-panjang,sport

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Penerimaan CPNS di Mentawai Menuai Protes, Mantan Ketua DPRD Mentawai Angkat Bicara

Penerimaan CPNS di Mentawai Menuai Protes, Mantan Ketua DPRD Mentawai Angkat Bicara

MENTAWAI -- Formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai di...

Ketua Tim Pilkada Gerindra Sumbar Puji Sikap Realistis Shadiq Pasadigoe, Ini Alasannya

Ketua Tim Pilkada Gerindra Sumbar Puji Sikap Realistis Shadiq Pasadigoe, Ini Alasannya

PADANG -- Bupati Tanah Datar 2005-2015, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H, M.M. terus menggalang dukungan untuk bertarung di...

Resmikan SMP IT Pesantren Al- I itidalussuny, Bupati Bengkalis Harapkan Ini

Resmikan SMP IT Pesantren Al- I itidalussuny, Bupati Bengkalis Harapkan Ini

BENGKALIS - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyambut gembira dan memberikan apresiasi tinggi terhadap keberadaan...

Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Penjelasan 3 Ranperda, Ini Kata Ketua DPRD Padang

Wakil Wali Kota Padang Sampaikan Nota Penjelasan 3 Ranperda, Ini Kata Ketua DPRD Padang

PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat paripurna...

Pecatur Ruby Tamono asal Sumbar Raih Emas Porwil Bengkulu 2019

Pecatur Ruby Tamono asal Sumbar Raih Emas Porwil Bengkulu 2019

...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media