Sunday, 21 Oct 2018
Minangkabaunews
headline
home berita Politik

Paspampres Larang Pose 2 Jari di Depan Jokowi, Begini Kata Bawaslu

Rabu, 10 Oktober 2018 - 08:06:18 WIB - 6564
Paspampres Larang Pose 2 Jari di Depan Jokowi, Begini Kata Bawaslu
Paspampres membenarkan simbol dua jari mahasiswa saat foto bareng Jokowi (Foto: IG: suryoprabowo2011)


POLITIK - Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres melarang salah seorang mahasiswa berpose 2 jari di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi Paspampres itu dipuji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kesadaran pencegahan yang dilakukan Paspampres layak diapresiasi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Selasa (9/10/2018).

Dalam video yang viral tersebut, Paspampres membenarkan pose 2 jari si mahasiswa dan mengubahnya jadi acungan jempol. Momen tersebut terjadi dalam acara dies natalis ke-66 Universitas Sumatera Utara.

DIkutip dari laman detik.com, menurut Bawaslu, apa yang dilakukan Paspampres adalah tindakan preventif alias pencegahan. Apalagi kegiatan berlangsung di tempat pendidikan dan Jokowi sedang tidak berkampanye Pilpres 2019.

"Itu bagus sebagai salah satu pencegahan yang dilakukan Paspampres agar kegiatan kepresidenan Pak Jokowi tidak dijadikan atau dimanfaatkan pendukungnya untuk kampanye, karena kalau kampanye, Pak Jokowi harus ada izin cuti atau dilakukan di hari libur," tutur Afif.

Bawaslu pun melarang segala bentuk kampanye di tempat pendidikan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lantas, apakah larangan tersebut berlaku untuk pose-pose tertentu yang mengarah ke pasangan calon di pilpres?

"Bukan pose, kampanye di lembaga pendidikan yang dilarang. Pose khawatir disalahartikan sebagai kampanye nampaknya, permainan simbol," pungkas Afif.

Sebelumnya, Mayjen (Mar) Suhartono selaku Komandan Paspampres menerangkan bahwa anggotanya bertindak spontan. Anggotanya juga mengingatkan mahasiswa supaya tidak berteriak "dua periode" dan mengacungkan jari.

Suhartono menyebut anggotanya melakukan itu karena kampus seharusnya bebas dari politik praktis. Jokowi juga hadir sebagai presiden, bukan sebagai capres.

"Anggota Paspampres tersebut berpikir kampus bukan tempat berpolitik praktis dan kehadiran Presiden untuk menghadiri undangan resmi, sehingga tidak elok jika ada kegiatan yang bernuansa politik," ungkap Suhartono melalui keterangan tertulis, Selasa (9/10). (dt)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Detik.com
Tag: hukum,indonesia,legislator,metro,nasional,politik,pos-polisi

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Terdampak Krisis Pengungsi, Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU

Terdampak Krisis Pengungsi, Indonesia Desak Status Kewarganegaraan Rohingya di IPU

NASIONAL - Isu pengungsi masih menjadi salah satu bahasan utama yang dibicarakan dalam Sidang Parlemen Sedunia...

PSI Sindir Massa Persaudaraan Alumni 212 yang Kawal Amien Rais ke Polda Metro Jaya

PSI Sindir Massa Persaudaraan Alumni 212 yang Kawal Amien Rais ke Polda Metro Jaya

POLITIK - Massa Persaudaraan Alumni (PA) 212 hari ini mengawal kedatangan Amien Rais ke Polda Metro Jaya terkait...

Inilah Delapan Tim yang Lolos ke Babak Delapan Besar Liga 2

Inilah Delapan Tim yang Lolos ke Babak Delapan Besar Liga 2

BOLA - Liga 2 2018 telah menyelesaikan babak grup yang terbagi dalam dua wilayah. Kompetisi kasta kedua di Indonesia...

PMI Bukittinggi Salurkan 1000 Paket Perlengkapan Sekolah Kepada Koban Gempa NTB

PMI Bukittinggi Salurkan 1000 Paket Perlengkapan Sekolah Kepada Koban Gempa NTB

BUKITTINGGI - Selain mendistribusikan 1 ton rendang dari warga Jorong Galuang, Nagari Sungai Puar, Agam dan masyarakat...

Empat Sekolah Wakili Kota Pariaman Ikuti LSS Tingkat Provinsi

Empat Sekolah Wakili Kota Pariaman Ikuti LSS Tingkat Provinsi

PARIAMAN -- Empat Sekolah mewakili Kota Pariaman untuk mengikuti lomba LSS (Lomba Sekolah Sehat) di tingkat Provinsi...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media