Friday, 26 Apr 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Tanah Datar

Diduga Pemotongan Dana Proyek DAK Nagari Baringin Tanah Datar Membuat Bingung TPK

Minggu, 02 Desember 2018 - 13:31:57 WIB - 3083
Diduga Pemotongan Dana Proyek DAK Nagari Baringin Tanah Datar Membuat Bingung TPK
Plang proyek pembentukan badan jalan Polak Bodi di Jorong Bukik Gombak


TANAH DATAR - Pengerjaan proyek pembentukan badan jalan Polak Bodi di Jorong Bukik Gombak, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kegiatan dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus (DAK) Nagari Baringin tahun 2018 tersebut bernilai Rp 65 juta, namun dana itu tidak sepenuhnya diterima Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan membuat pengerjaan proyek tersebut tidak lagi dikerjakan sesuai RAB.

Ketua TPK Pembentukan Badan Jalan Polak Bodi Samsurizal (40), kepada Minangkabaunews, Rabu (26/11/18) mengatakan, dana yang dikelolanya hanya sebesar Rp 40 juta dan didalam dana terseput pihaknya juga mengambil keuntungan.

"Dana yang diturunkan untuk pengerjaan proyek ini hanya sebanyak Rp.40 juta, padahal pagu dananya sebesar Rp 65 juta. Dengan dana tersebut saya juga disarankan oleh Kaur Pembangunan Noviandi Muchdi. S.Sos, untuk mengambil untung. Kalau tidak mendapatkan untung buat apa bekerja di proyek, sedangkan untung proyek ini kami bagi tiga," ungkap Samsurizal.

Diterangkan bahwa pengerjaan proyek tersebut dirombak, akan tetapi di dalam RAB tidak dirobah. Di dalam RAB ada timbunan tanah cadas, akan tetapi dananya tidak cukup, oleh karna itu pihak TPK tidak mengerjakan timbunan cadas itu.

"Saya pusing mengerjakan proyek ini, dana yang saya kelola hanya Rp 40 juta sementara tambahan pekerjaannya banyak. Ditambah lagi panjar dana Pokir ini hanya sebesar Rp 9 juta, bagaimana saya untuk membeli perkakasnya pak", ujar Samsurizal.

Dikatakannya, Noviandi Muchdi. S.Sos dan Indra pegawai Kenagarian itu sudah menjelaskan pemotongan dana tersebut, namun dia tidak mengerti kenapa sampai dipotong sebesar itu. Selain itu Kaur Pembangunan juga memaksa pihak TPK untuk mengerjakan pembangunan itu.

"Saya merasa dipermainkan oleh Nagari. Saya sudah enggan melaksanakan pembangunan ini. Akan tetapi saya harus melakukannya, karena kami dari masyarakat sangat butuh jalan ini", katanya.

Disamping itu, tokoh masyarakat setempat Malin (63) yang juga ikut dalam pengerjaan jalan tersebut mengungkapkan bahwa, masyarakat mengeluhkan hampir setiap Pembangunan di Nagari itu.

"Penujukan TPK seharusnya dimusyawarahkan bersama masyarakat, namun di Nagari ini tidak, melainkan dituntun langsung oleh pihak Nagari", tandasnya.

Selain itu, dikatakan Malin, dari segi pengerjaan beberapa pembangunan di Nagari tersebut juga bayak yang tidak sesuai dengan RAB baik itu dari segi fisik maupun kualitas bangunannya.

"Jika dilihat dalam RAB hitungannya pas, namun dalam pelaksanaan sudah berbeda lagi, jika tidak percaya silahkan cek langsung," Pungkasnya.

Sementara itu, Noviandi saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/18) melalui WhatsApp mengatakan, kalau pemotongan dana Pokir tersebut sudah dalam aturan Peraturan Bupati Tanah Datar (Perbup) no 34 tahun 2015. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

"Kami dari Nagari tidak pernah melakukan pemotongan sebanyak itu. Potongan Pajak 11.5% jika memakai npwp toko. Kalau npwp bendahara nagari kami akan potong sebanyak 13%. Yang memotong pajak dari bendahara tersebut saya lngsung. Kebetulan suami saya bendahara juga bekerja di polres Tanah Datar," ucap Novi lewat WhatsApp.

Novi juga menambahkan, rincian aturan yang selama ini dijalankan oleh Nagari Baringin, semua ada dalam aturan Perbup. Petunjuk tekhnis penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus. Novi juga mengungkapkan, belum pernah memotong sebanyak yang di ungkapkan oleh Samsurizal dan pak Malin tersebut. Kemungkinan mereka mengira pajak 10 % ppn dan 1.5 % pph dengan total 11.5% pajak.

"Selama ini kami memakai aturan Perbup, yang mana potongan saya lakukan dengan rinciannya sangat jelas dalam aturan tersebut, potongan buat perencanaan sebanyak 3%, buat pengawasan sebanyak 3%, dan administrasi sebanyak 4%. Dengan jumlah total 10%," imbuhnya. (Fernando Stroom)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: tanah-datar

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Partai Golkar dan DPRD Padang Pariaman Berduka, Tuanku Sidi Saamar Tutup Usia

Partai Golkar dan DPRD Padang Pariaman Berduka, Tuanku Sidi Saamar Tutup Usia

PADANG PARIAMAN - Keluarga Besar Partai Golkar dan DPRD Padang Pariaman berduka. Seorang anggotanya Tuanku Sidi Saamar...

Guna Memberikan Kepuasan Pengunjung, Kandang Satwa TMSBK Akan Revitalisasi

Guna Memberikan Kepuasan Pengunjung, Kandang Satwa TMSBK Akan Revitalisasi

...

194 Napi di Lapas Kelas II Karan Aur Pariaman Gunakan Hak Pilih

194 Napi di Lapas Kelas II Karan Aur Pariaman Gunakan Hak Pilih

PARIAMAN - 194 Napi (Narapidana) di Lapas Kelas II Karan Aur Pariaman gunakan hak pilihnya (DPTB 191+3 DPK) pada Rabu...

KPAI Rilis 55 Kasus Pelanggaran Kampanye Libatkan Anak Pemilu 2019

KPAI Rilis 55 Kasus Pelanggaran Kampanye Libatkan Anak Pemilu 2019

JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis adanya 55 kasus pelibatan anak dalam kampanye terbuka...

Inilah Alasan KPU Sulit Usut Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

Inilah Alasan KPU Sulit Usut Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

POLITIK - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Arief Budiman mengaku belum bisa mengambil kesimpulan mengenai dugaan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media