Thursday, 17 Oct 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Politik

Polemik Tolak Poligami oleh PSI, Ulama Perempuan MUI Akhirnya Angkat Bicara

Selasa, 18 Desember 2018 - 21:54:37 WIB - 47490
Polemik Tolak Poligami oleh PSI, Ulama Perempuan MUI Akhirnya Angkat Bicara
Rektor IIQ Prof Huzaemah T Yanggo (Foto: Iiq/Republika.co.id)


POLITIK - Polemik tentang poligami yang kembali dimunculkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengundang perhatian pakar. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Prof Huzaemah T Yanggo angkat bicara. Dia menegaskan bahwa poligami adalah ajaran agama Islam.

Penegasan ini disampaikan saat mengisi sesi bertajuk Agama sebagai Basis Ketahanan Nasional pada Kongres ke-2 Muslimah Indonesia di Jakarta, Senin (17/12).

Dia menjelaskan, ayat poligami, kata Prof Huzaemah, tertulis jelas dalam Alquran surah an-Nisaa ayat ketiga yang artinya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat."

Dikutip dari laman Republika.co.id, namun yang perlu diingat, kata dia, ayat fankihu itu berada di kalimat kedua dan diapit oleh dua kalimat wa in khiftum alla tadilu yang bermakna dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Ini berarti prinsip keadilan untuk melakukan poligami adalah dasar utama.

Keadilan pertama, kata dia, adalah keadilan untuk anak yatim yang ibunya dinikahi, saat seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi seorang janda, maka ia harus adil kepada anak tersebut dan jangan pernah sekali-kali memakan atau memanfaatkan harta anak yatim.

Sedangkan keadilan kedua, ungkap dia, adalah keadilan di antara istri-istrinya. "Prinsip berpoligami di Alquran adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga, jadi harus adil dahulu," kata Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta ini, Selasa (18/12).

Pemerintah, menurut dia, juga sudah mengatur terkait poligami melalui UU No 1 Tahun 1974 yang salah satu isinya adalah suami yang akan beristri lebih dari seorang bila dengan ketentuan berikut yaitu apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

"Poligami sudah diatur pemerintah agar masyarakatnya tidak ada yang telantar, seandainya istri tidak dapat memberikan keturunan perlu diperiksa juga ke ahli kesehatan, apakah istrinya yang mandul atau bisa jadi malah suaminya," kata peraih gelar doktoral bidang hukum Islam Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir ini sembari meyakinkan sakinah mawaddah dan wa rahmah, merupakan kunci dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang baik. (rep)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi/Republika.co.id
Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,politik

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Balai Bahasa Sumatra Barat Gelar Penyuluhan Penggunaan Bahasa Media Indonesia di Tanah Datar

Balai Bahasa Sumatra Barat Gelar Penyuluhan Penggunaan Bahasa Media Indonesia di Tanah Datar

TANAH DATAR -- Penyuluhan penggunaan bahasa media Indonesia yang diselenggarakan Balai Bahasa Sumatra Barat dibuka...

Baru Siap Dibangun Tahun 2018, TPI di Desa Muara Siberut Mentawai Sudah Ditumbuhi Rumput

Baru Siap Dibangun Tahun 2018, TPI di Desa Muara Siberut Mentawai Sudah Ditumbuhi Rumput

MENTAWAI - Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Dusun Puro satu Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan tak...

Ahad Ini, Mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas Beri Pengajian Hari Bermuhammadiyah di Padang Panjang

Ahad Ini, Mantan Ketua KPK M. Busyro Muqoddas Beri Pengajian Hari Bermuhammadiyah di Padang Panjang

PADANG -- Muhammadiyah Days atau dikenal dengan Hari Bermuhammadiyah (Hari-Mu) merupakan hari untuk bergembira dan...

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Hari Jadi ke-74 Sumbar

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Hari Jadi ke-74 Sumbar

PADANG -- Dalam rangka hari Jadi Sumatera Barat ke-74, DPRD Sumbar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka peringatan...

Pemerintah Larang Minyak Curah 1 Januari 2020 Karena Tidak Sehat dan Hygienis, Ini kata Pedagang

Pemerintah Larang Minyak Curah 1 Januari 2020 Karena Tidak Sehat dan Hygienis, Ini kata Pedagang

PADANG --Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menghapus peredaran minyak curah mulai 1 Januari 2020 karena dianggap...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media