Thursday, 27 Jun 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Nasional

KPAI Catat Pelanggaran Anak Tahun 2018 Naik 4885 Kasus

Kamis, 10 Januari 2019 - 07:43:47 WIB - 900
KPAI Catat Pelanggaran Anak Tahun 2018 Naik 4885 Kasus
Pers rilis awal tahun kpai


JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan drastis terkait jumlah kasus anak sepanjang 2018. Total pengaduan yang masuk dan dilaporkan ke KPAI, yakni sebanyak 4.885 kasus.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, kejadian itu cukup mencengangkan. Pasalnya, pada 2017 lalu, data pelanggaran hak anak tercatat 4.579 kasus

Trend Kasus tahun 2018, menurutnyaPotret kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus.

Tahun 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus, kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya kasus pornografi dan siber mencapai 679 kasus. Kemudian kasus pendidikan berjumlah 451 kasus, sementara kasus kesehatan dan NAPZA mencapai 364 kasus, sedangkan kasus trafiking dan ekploitasi anak mencapai 329 kasus. Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual. Laki-laki mendominasi sebagai pelaku dibandingkan anak perempuan.

Sepanjang tahun 2018, pelaku Laki-laki berjumlah 103, sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan, berjumlah 58 anak. ABH sebagai korban juga masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Korban didominasi berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 107 korban dan laki-laki berjulah 75 korban. Kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif didominasi kasus pelarangan bertemu orangtua, yaitu mencapai 210 kasus di tahun 2018, sementara kasus perebutan kuasa pengasuhan menduduki urutan kedua, yaitu 189 kasus. Sedangkan kasus pornografi dan siber di dominasi kasus anak sebagai korban pornografi dari media sosial, yaitu mencapai 134 kasus. Korban didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Urutan kedua kasus anak korban kejahatan seksual online, mencapai 116 kasus. Korban juga didominasi oleh anak perempuan. Namun untuk anak sebagai pelaku kepemilikan pornografi, didominasi oleh anak laki-laki, yaitu mencapai 71 anak pelaku dari 112 kasus. Jika dibandingkan tahun 2017, kasus anak sebagai korban bullying di tahun 2018 beranjak naik, begitu pula dengan kasus anak sebagai pelaku bully di media sosial, dimana tahun 2017 terdapat 73 kasus, sedangkan tahun 2018 mencapai 112 kasus.

Untuk kasus di pendidikan, tahun 2018 anak pelaku kekerasan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2017, anak sebagai pelaku kekerasan di satuan pendidikan mencapai 116 kasus, sementara tahun 2018 berjumlah 127 kasus. Sedangkan kasus terkait kesehatan dan NAPZA masih didominasi kasus anak korban layanan kesehatan yang bermasalah, yaitu mencapai 84 kasus, dimana nampaknya, anak laki-laki justru lebih banyak menjadi korban daripada anak perempuan. Sementara masalah pengaduan karena penyakit menular dan kasus keracunan makanan menempati urutan berikutnya, sebelum masuk pada pengaduan kasus NAPZA. Tampaknya, anak laki-laki justru lebih banyak menjadi korban daripada anak perempuan. Di sisi lain anak korban prostitusi menduduki angka paling tinggi dalam anak korban trafficking dan eksploitasi. Hal ini disebabkan adanya perluasan prostitusi secara online yang menjerat anak selain cara konvensional. Kasus pelanggaran hak anak di bidang sosial dan anak dalam situasi darurat, masih dominasi oleh kasus anak terlantar, yaitu berjumlah 152 kasus. Balita terlantar tampaknya mendominasi kasus anak terlantar. Dari sisi korban, balita laki-laki justru lebih banyak sebagai korban dibandingkan balita perempuan.


Upaya Yang Dilakukan KPAI
Menerima pengaduan dari publik terkait pelanggaran hak anak merupakan bagian dari tugas yang dimandatkan oleh negara kepada KPAI. Jika sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa KPAI hanya fokus pada penanganan kasus tentu tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta pelaksanaan tugas yang sesungguhnya. Karena menerima pengaduan hanyalah salah satu tugas dari 7 tugas yang dimandatkan dalam undang-undang kepada KPAI sebagai pengawas penyelengaraan perlindungan anak. Maka, selain menindaklanjuti pengaduan publik terkait dugaan kasus pelanggaran hak anak sesuai kekhasan case yang ada, pola kerja yang dibangun adalah selain menyelesaikan kasus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, adanya kasus tersebut dijadikan entry point untuk perbaikan kebijakan yang lebih luas, menuju perbaikan sistem perlindungan anak yang optimal.

Dalam kerangka tersebut, sepanjang tahun 2018 berdasarkan telaah terhadap trend kasus yang ada, KPAI telah banyak memberikan usulan dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait banyak isu. Masih banyaknya kasus kekerasan di sekolah, KPAI concern mengawal melalui berbagai upaya termasuk advokasi agar cakupan sekolah dan madrasah ramah anak meningkat signifikan. Menaiknya jumlah anak sebagai pelaku, KPAI mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh baik aspek pencegahan, penanganan maupun rehabilitasi. Apalagi kegagalan rehab, juga rentan menjadikan anak melakukan tindakan berulang dan anak korban rentan sebagai pelaku. Penguatan pengasuhan ramah anak juga terus didorong agar keluarga benar-benar menjadi ruang tumbuh kembang yang terbaik untuk anak, dan bukan sebaliknya. Dalam keadaan apapun anak dan situasi orang tuanya, Negara wajib memastikan pengasuhan terbaik bagi anak. Di sisi lain, masih banyaknya masalah layanan kesehatan anak, KPAI juga concern memberikan masukan kepada pemerintah agar melakukan perbaikan sistem layanan kesehatan secara radikal menuju layanan yang ramah anak, disamping juga mendudukan kembali pada banyak pihak bahwa layanan kesehatan holistik mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif sepenuhnya adalah hak anak, termasuk didalamnya tentang masalah vaksinasi. Sementara maraknya anak sebagai korban radikalisme dan jaringan terorisme, KPAI telah melakukan berbagai upaya pengawasan, telaah, advokasi kepada pihak terkait semata untuk memaksimalkan proteksi, agar anak tidak terpapar radikalisme, apalagi saat ini infiltrasi radikalisme tidak mudah dideteksi. Begitupula, menyangkut deretan kasus bencana di berbagai titik daerah, KPAI terus melakukan pengawasan ke titik rawan dan kejadian bencana, untuk memastikan upaya pengarusutamaan perlindungan anak dalam penanggulangan bencana. Maraknya trafiking anak, kejahatan berbasis siber, KPAI telah melakukan banyak hal, bukan hanya mendorong proses hukum bagi pelaku, namun bagaimana sistem pencegahan dan penanganan kasus dimaksud terus dilakukan perbaikan secara menyeluruh sebagai bentuk kehadiran negara.

Momentum Pilkada, Pileg dan Pilpres, juga menjadi bagian dari concern KPAI sepanjang tahun 2018 dan tahun 2019 yang sedang berjalan. Kerentanan anak sebagai korban penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik cukup tinggi. Selain itu, ada kurang lebih 7000.000 anak yang berpotensi kehilangan hak pilih padahal pada hari H pemilu mereka telah berusia 17 tahun. Sementara mereka belum memiliki e-KTP sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak pilih. Selanjutnya, secara nasional, capaian akte lahir telah melampaui target RPJMN 2014-2019 dengan capaian 88,81% dengan masih menyisakan PR sebanyak 8.909.892 akte lahir (11.18%) Dari sisi upaya, KPAI telah melakukan proses panjang, diantaranya; mengundang pimpinan partai politik untuk menandatangani komitmen bersama, memberikan masukan kepada KPU, MOU dengan Bawaslu dan memanggil tim pemenangan Capres dan Cawapres untuk penyamaan persepsi serta terus memberikan himbauan kepada partai politik dan publik agar tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik.

Di sisi lain, untuk menunjang pelaksanan tugas KPAI terus melakukan peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat. Optimalisasi layanan mediasi sengketa pelanggaran hak anak juga terus ditingkatkan termasuk penyiapan SDM tenaga mediator yang tersertifikasi. Peningkatan kualitas kerjasama dan kemitraan untuk pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak juga terus diperkuat. Hal ini semata-mata agar kinerja pengawasan perlindungan anak semakin baik.

Dalam pelaksanaan tugas, agar output, outcome dan impactnya terukur, KPAI menggunakan System Building Approach (SBA), dengan harapan peta masalah perlindungan anak dapat diidentifikasi secara utuh dan solusi alternatif dapat dirumuskan secara baik. Pada pendekatan sistem, pengawasan dilakukan secara menyeluruh, diantaranya; aspek norma/kebijakan, aspek proses dan aspek struktur aparatur penyelenggara perlindungan anak. Pada level norma dan kebijakan, KPAI tidak hanya mendorong peraturan yang terkait kebijakan yang ramah anak di level pusat, namun juga mendorong percepatan lahirnya peraturan daerah (Perda) perlindungan anak. Pada level proses, KPAI itensif melakukan advokasi pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program prioritas pembangunan agar memiliki perspektif perlindungan anak. Pada level struktur aparatur, KPAI concern melakukan advokasi penguatan kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, termasuk salah satunya adalah inisiasi dan pendirian Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Saat ini telah terbentuk sebanyak 40 daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintah telah banyak melahirkan kebijakan baru dalam bentuk norma dan regulasi penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI terlibat dan berperan aktif dalam memberikan masukan dan usulan terhadap substansi sejumlah peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi concern, diantaranya undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat dan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan nasional dan berbagai peraturan lainnya yang sudah terbit dan sedang berproses.

KPAI juga telah melakukan pengembangan sistem data dan informasi perlindungan anak yang terintegrasi, direalisasikan dalam bentuk sistem data base perlindungan anak, dimana data tersebut dapat diakses publik secara mudah. KPAI kemudian membangun bank data berbasis web dan aplikasi. Sumber data KPAI berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pelayanan pengaduan masyarakat dan data yang bersumber dari hasil penelitian dan riset yang diselenggarakan langsung oleh KPAI. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dihimpun dari berbagai sumber baik data penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pelayanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPAI. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama KPAI. Hal tersebut diwujudkan melalui kemudahan akses pelayanan. Selain pengaduan masyarakat secara langsung, KPAI juga mengembangkan sistem layanan pengaduan berbasis online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Akses pelayanan pengaduan dapat dilakukan melalui web, aplikasi, media sosial, email, fax, telpon dan lainya. Kemudahan akses pelayanan pengaduan ini berdampak positif terhadap kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan.

Pada tahun 2018 ini KPAI telah menerima sebanyak 4.885 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) kasus pelanggaran hak anak. Bentuk penanganan dari laporan pengaduan tersebut dapat diupayakan melalui proses rujukan dan mediasi. Mediasi merupakan salah satu cara dan upaya dalam penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dalam pelanggaran hak anak. Mediasi dilakukan untuk kasus yang bersifat perdata. Pada tahun 2018 KPAI telah melakukan mediasi sengketa pelanggaran hak anak sebanyak 114 (seratus empat belas) mediasi. Jenis kasus yang dimediasi berkaitan dengan kasus dalam bidang pendidikan, pengasuhan, agama dan budaya serta kesehatan dan napza. Untuk meningkatkan kualitas mediasi maka mediator yang bertugas dalam proses pelaksanaan mediasi tersebut adalah mediator yang telah tersertifikasi, saat ini KPAI telah memiliki sebanyak 10 (sepuluh) orang mediator bersertifikat. Hasil mediasi tersebut 68% berhasil dengan kesepakatan dan 32% gagal melahirkan kesepakatan.

Kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan perlindungan anak terus dibangun dan dikembangkan. Bentuk kemitraan dan kerjasama tersebut diikat dalam memorandum of understanding (MOU), antara lain dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, asosiasi profesi, dunia usaha dan perguruan tinggi. Kepentingan kerjasama menjadi sangat strategis bagi KPAI, khususnya dalam peningkatan kualitas sistem rujukan penanganan kasus, peningkatan kualitas data dan informasi penyelenggaraan perlindungan anak serta peningkatan kualitas masukan dan usulan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak. Pada tahun 2018 KPAI menjalin kerjasama dengan 5 (lima) organisasi yakni Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Pers dan Radio Elshinta.

Publikasi dan peningkatan kualitas sistem pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak menjadi perhatian khusus KPAI. Pada tahun 2018, KPAI bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyelenggarakan Sidang HAM. Penyelenggaraan sidang HAM ini merupakan bagian dari komitmen Lembaga NHRI (National Human Right Indonesia) dalam melaporkan situasi terbaru dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia. KPAI secara khusus mempublikasikan dan melaporkan terkait intoleransi, radikalisme, ekstrimmisme dan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Selain mekanisme tersebut, KPAI juga menyampaikan laporan kinerja tertulis setiap tahunnya, sebagai pertanggungjawaban publik yang diberikan dan dilaporkan kepada Presiden.

Proyeksi Pengawasan Tahun 2019 dan Rekomendasi
Berdasarkan trend pelanggaran hak anak tahun 2018 dan progress capaian perlindungan anak, beberapa hal strategis yang masih menjadi prioritas di tahun 2019 diantaranya; Memastikan Pemerintah agar berkomitmen mempercepat terbitnya 6 (enam) Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) yang dimandatkan sebagai aturan pelaksana UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat hingga tahun 2018 ini kewajiban tersebut masih menyisakan pengaturan tentang; PP Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana, mandat pasal 71 ayat (5) dan Pasal 90 ayat (2) tentang Perpres mengenai Pelaksanaan Hak anak korban dan anak saksi.

Mengawal mandat MK kepada DPR RI terkait rencana revisi Pasal batas usia menikah bagi perempuan dalam UU Perkawinan.
Memastikan substansi RUU Penyiaran mengakomodasi prinsip zero tolerance terhadap iklan rokok.
Mengawal percepatan terbitnya Rancangan Peraturan Presiden terkait Sekolah Ramah Anak. Mengawal kebijakan kepastian hukum bagi anak yang orang tuanya berkonflik baik melalui PERMA maupun ratifikasi The Hague Convention on Child Abduction
Mengarusutamakan mediasi berperspektif hak anak sebagai penyelesaian terbaik bagi kasus sengketa pelanggaraan hak anak pada orang tua berkonflik.
Mengarusutamakan perlindungan anak dalam kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Untuk memaksimalkan capaian penyelenggaraan perlindungan anak, beberapa harapan dan rekomendasi KPAI agar menjadi prioritas Pemerintah di tahun 2019 sebagai berikut:

Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, telah menunjukkan komitmen dan keberpihakan yang tinggi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Hal ini terlihat dari Komitmen Presiden dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, dengan lahirnya undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak. Selain itu Presiden juga telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuan anak, yang memberikan jaminan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yang terlantar. Namun kebijakan dan komitmen politik Presiden perlu dipraksiskan secara cepat dan serius melalui kebijakan teknis, keberpihakan anggaran dan program yang terukur, implementatif dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu mendorong pengarusutamaan perlindungan anak (Child Protection Minstreaming) menjadi bagian dari RPJMN dan menjadi program yang holistic integrative disemua Kementerian / Lembaga terkait.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan perlu melakukan perbaikan sistem koordinasi antar kementerian dan lembaga, hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan program perlindungan anak di tingkat Kementerian dan lembaga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatan koordinasi, melahirkan kebijakan, regulasi dan program berkelanjutan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak serta percepatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas program Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri perlu menerbitkan peraturan dan regulasi untuk peningkatan dan penguatan nomenklatur perlindungan anak di daerah dan pembentukan lembaga pengawas perlindungan anak di daerah.

Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota perlu menjadikan perlindungan anak sebagai mainstream pembangunan daerah, melalui perbaikan kualitas regulasi, kelembagaan, program, struktur aparatur dan pendanaan serta melakukan upaya percepatan pembentukan lembaga pengawas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. (Ril)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi
Tag: indonesia,nasional

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Cabuli Anak di Bawah Umur, Ayah Tiri Dituntut 18 Tahun Penjara

Cabuli Anak di Bawah Umur, Ayah Tiri Dituntut 18 Tahun Penjara

PADANG - Entah apa yang ada dibenak terdakwa Swardi (40). Pasalnya terdakwa yang berprofesi sebagai buruh ini tega...

Festival Pesona Mentawai Tahun 2019, Dispar Tergetkan Dikunjungi 30 Ribu Wisatawan

Festival Pesona Mentawai Tahun 2019, Dispar Tergetkan Dikunjungi 30 Ribu Wisatawan

MENTAWAI - Jelang tiga hari ke depan, akan digelarnya Festival Pesona Mentawai tahun ini, kunjungan wisatawan asing...

Dishub Kepulauan Mentawai Sudah Siapkan Kapal Angkutan Mudik Lebaran

Dishub Kepulauan Mentawai Sudah Siapkan Kapal Angkutan Mudik Lebaran

MENTAWAI - Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai sampai saat ini sudah menyiapkan kapal angkutan arus mudik untuk...

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemkab Padang Pariaman Dievalusi

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemkab Padang Pariaman Dievalusi

PADANG PARIAMAN - Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi membuka kegiatan Evaluasi Transaksi Non Tunai...

Satu Korban Innova Naas yang Terjun ke Jurang di Limapuluh Kota Ditemukan Tak Bernyawa

Satu Korban Innova Naas yang Terjun ke Jurang di Limapuluh Kota Ditemukan Tak Bernyawa

LIMAPULUH KOTA - Tiga hari pencarian korban minibus jatuh ke jurang sedalam 30 meter akhirnya membuahkan hasil. Satu...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media