Friday, 22 Feb 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Pemkab Pesisir Selatan melalui BPN Terbitkan 5.000 Sertipikat Tanah Gratis

Selasa, 29 Januari 2019 - 21:15:32 WIB - 508
Pemkab Pesisir Selatan melalui BPN Terbitkan 5.000 Sertipikat Tanah Gratis
Ketua pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aguslim saat di temui diruang kerjanya .Selasa 29/1.


PESISIR SELATAN - Ketua pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Aguslim, mengatakan tahun ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sebanyak 2.600 persil (bidang tanah) yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (29/1/2019).

"Program sertifikat tanah gratis ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu usaha kecil menengah (UKM), nelayan, dan pertanian, yang tersebar di kecamatan Batang Kapas, Ranah Pesisir, dan Silaut. Selanjutnya untuk penyalurannya pihak kami bakal berkoordinasi dengan dinas terkait," ucapnya.

Aguslim menerangkan program sertifikasi tanah gratis ini merupakan program pemerintah pusat yang di sebut PTSL bidang yuridis.

Selanjutnya Ia mengatakan, pada tahun 2019 ini, ada beberapa kecamatan yang akan dilakukan pengukuran bidang tanah seperti di kecamatan lengayang seluas 5.150 dan kecamatan Linggo Sari Baganti seluas 10.000 bidang tanah yang akan di ukur, pembagian sertifikat PTSL yang di keluarkan BPN sebanyak 5.000.selanjutnya pembagian sertifikat UKM di kecamatan Sutera sebanyak 350.

"Jadi, kami himbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan bidang tanahnya kepada wali nagari masing-masing. Tujuannya agar dapat dikeluarkan sertifikatnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Menyinggung terkait penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pembagian sertifikat tersebut, Aguslim menjawab semoga tidak terjadi penyimpangan, sebab pihaknya bakal membentuk tim khusus dari BPN.

"Makanya pihak kami sangat perlu berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk wali nagari. Sebab, kami tidak tahu siapa saja pelaku UKM, nelayan, petani, di Pesisir Selatan. Semoga saja tidak terjadi penyimpangan," tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, biaya kegiatan penyiapan dokumen, biaya kegiatan pengadaan patok batas, dan pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa, untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp 250.000,-. (Rio)

Polling Capres cawapres 2019-2024
Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Jokowi Bawa Cucu Saat Kampanye, Begini Respon KPAI

Jokowi Bawa Cucu Saat Kampanye, Begini Respon KPAI

POLITIK - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan agar orang tua tidak membawa...

Rektor IAIN Sampaikan Pesan ini Saat Kunjungi MAN 2 Tanah Datar

Rektor IAIN Sampaikan Pesan ini Saat Kunjungi MAN 2 Tanah Datar

...

Keluyuran Saat Jam Sekolah, 10 Orang Pelajar di Agam Diamankan Satpol PP

Keluyuran Saat Jam Sekolah, 10 Orang Pelajar di Agam Diamankan Satpol PP

AGAM - Sejumlah pelajar SMAN 1 Batang Gasan diamankan Satpol PP Agam di Objek Wisata Pantai Tiku Kecamatan Tanjung...

AMP Kembali Mempersembahkan Single Terbaru Dari Wulan Yee, ini Judul Lagunya

AMP Kembali Mempersembahkan Single Terbaru Dari Wulan Yee, ini Judul Lagunya

JAKARTA - Artha Music Production yang dikenal dengan singkatan AMP adalah salah satu industri musik tanah air yang...

Menkominfo: Jokowi, Tokoh yang Paling Banyak Muncul di Konten Hoaks

Menkominfo: Jokowi, Tokoh yang Paling Banyak Muncul di Konten Hoaks

POLITIK - Sepanjang Januari 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 175 konten hoaks di internet dan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media