Friday, 26 Apr 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Pesisir Selatan

Pemkab Pesisir Selatan melalui BPN Terbitkan 5.000 Sertipikat Tanah Gratis

Selasa, 29 Januari 2019 - 21:15:32 WIB - 634
Pemkab Pesisir Selatan melalui BPN Terbitkan 5.000 Sertipikat Tanah Gratis
Ketua pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Aguslim saat di temui diruang kerjanya .Selasa 29/1.


PESISIR SELATAN - Ketua pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Aguslim, mengatakan tahun ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sebanyak 2.600 persil (bidang tanah) yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (29/1/2019).

"Program sertifikat tanah gratis ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu usaha kecil menengah (UKM), nelayan, dan pertanian, yang tersebar di kecamatan Batang Kapas, Ranah Pesisir, dan Silaut. Selanjutnya untuk penyalurannya pihak kami bakal berkoordinasi dengan dinas terkait," ucapnya.

Aguslim menerangkan program sertifikasi tanah gratis ini merupakan program pemerintah pusat yang di sebut PTSL bidang yuridis.

Selanjutnya Ia mengatakan, pada tahun 2019 ini, ada beberapa kecamatan yang akan dilakukan pengukuran bidang tanah seperti di kecamatan lengayang seluas 5.150 dan kecamatan Linggo Sari Baganti seluas 10.000 bidang tanah yang akan di ukur, pembagian sertifikat PTSL yang di keluarkan BPN sebanyak 5.000.selanjutnya pembagian sertifikat UKM di kecamatan Sutera sebanyak 350.

"Jadi, kami himbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan bidang tanahnya kepada wali nagari masing-masing. Tujuannya agar dapat dikeluarkan sertifikatnya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Menyinggung terkait penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pembagian sertifikat tersebut, Aguslim menjawab semoga tidak terjadi penyimpangan, sebab pihaknya bakal membentuk tim khusus dari BPN.

"Makanya pihak kami sangat perlu berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk wali nagari. Sebab, kami tidak tahu siapa saja pelaku UKM, nelayan, petani, di Pesisir Selatan. Semoga saja tidak terjadi penyimpangan," tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, biaya kegiatan penyiapan dokumen, biaya kegiatan pengadaan patok batas, dan pembiayaan kegiatan operasinal petugas kelurahan/desa, untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan kepada masyarakat hanya sebesar Rp 250.000,-. (Rio)

Editor/Sumber: Siel Saputra
Tag: pesisir-selatan,sumatra-barat

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Bupati Pasaman Tinjau Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan

Bupati Pasaman Tinjau Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan

PASAMAN - Bupati Pasaman, H.Yusuf Lubis, melakukan peninjauan persiapan rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2019 di...

Pemko Padang Panjang Utus 10 Orang Petani Ikuti Bimtek Penanganan dan Pengolahan Cabai

Pemko Padang Panjang Utus 10 Orang Petani Ikuti Bimtek Penanganan dan Pengolahan Cabai

PADANG PANJANG - Pemko Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengirim 10 orang untuk...

Meningkatkan Kelancaran Tugas, Satlinmas Bukittinggi Dibekali Pengamanan Pemilu

Meningkatkan Kelancaran Tugas, Satlinmas Bukittinggi Dibekali Pengamanan Pemilu

BUKITTINGGI - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi menggelar pembekalan kepada Satuan...

Ikrarkan Sikap Saat Apel Gabungan, ASN Pasbar Siap Sukseskan Pemilu

Ikrarkan Sikap Saat Apel Gabungan, ASN Pasbar Siap Sukseskan Pemilu

PASAMAN BARAT - Dalam rangka menyambut Pemilu serentak, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Pasaman Barat, Yudesri,...

Bawaslu Pessel Gelar Sosialisasi Fasilitasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Pessel Gelar Sosialisasi Fasilitasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu 2019

PESISIR SELATAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar acara Sosialisasi Fasilitasi dan...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media