Tuesday, 16 Jul 2019
Minangkabaunews
headline
home berita Opini

Merokok: Kambing Hitam, Kebebasan Pribadi dan Hak Kolektif

Jumat, 08 Februari 2019 - 23:20:26 WIB - 1155
Merokok: Kambing Hitam, Kebebasan Pribadi dan Hak Kolektif
Merokok (Foto: Dok. Istimewa)


Oleh: dr. Hardisman, MHID, PhD

Bebarapa hari yang lalu, tangal 4 Februari diperingati sebagai hari Kanker Sedunia. Sebagaimana hal pada setiap peringatan hari kesehatan, rokok dan perilaku merokok juga mendapat sorotan. Rokok dianggap dan terbukti secara empiris merupakan berbagai faktor risiko penyakit, termasuk juga kanker.

Asap rokok mengandung zat yang bersifat pemicu kanker (karsinogen), serta risiko terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner dan stroke, serta penyakit paru obstruktif kronis. Sehingga secara kesehatan dalam perspektif ini, perilaku merokok harus dihindari dan dijauhi.

Mengapa merokok perlu diatur?

Bagi orang yang mendukung perilaku merokok melihat bahwa semua yang disampaikan dalam perspektif kesehatan sangat berlebihan. Perokok hanya dijadikan kambing hitam terhadap semakin tingginya angka penyakit degeratif tersebut. Mereka melihat bahwa citra buruk merokok terlalu dilebih-lebihkan, padahal masih banyak ditemukan penyakit dan kasus yang sama pada bukan perokok.

Tentunya bantahan tersebut dapat dibantah pula dengan hitung-hitungan Ilmiah (empiris, metodologis, dan statistik). Kajian Ilmiah membuktikan besaran risiko (odd ratio) untuk terkena penyakit tersebut lebih besar pada perokok. Meskipun tentunya, akan ditemuan kasus yang sama pada yang bukan perokok, yang berkaitan dengan faktor risiko lainnya.

Merokok juga telah dianggap sebagai hak pribadi seseorang, yang merupakan bagian dari Hak Asasi. Sehingga dalam hal ini menyingkirkan perokok atau melakukan diskriminasi dalam pekerjaan karena perilaku merokok dianggap pula sebagai tindakan yang melanggar hak-hak pribadi perokok.

Pilihan untuk merokok atau tidak bagi seorang dewasa dalah hak pribadinya. Tidak ada seorangpun yang dapat melarang pilihannya tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah menjadi haknya untuk merokok pada setiap tempat? Bukankah orang lain juga punya hak pula untuk menghirup udara segar tanpa rokok?.

Disinilah perlu dikomunikasikan antara dua hak yang bertentangan, yang telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Mnusia (HAM) adalah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Hak ini termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan berketurunan, hak keadilan, hak mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, hak untuk keamanan, dan kesejahteraan.

Hak hidup termasuk hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat (pasal 9). Sedangkan merokok tidak dapat dikatakan sebagai bahagian HAM, namun dapat diasosiakan dalm ruang lingkup hak kebebasan pribadi atas keutuhan pribadi jasmani dan rohaninya (pasal 21).

Oleh karena itu, dalam UU ini, pasal 73 mengatur bagaimana penyelenggaraan dan pembatasan hak tersebut adalah tanggungjawab pemerintah untuk menghormati hak-hak orang lainnya pula.

Bahkan jauh sebelumnya telah ada UU No.4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan penegasan ratifikasi terhadap Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment atau Deklarasi Stockholm 1972. Pada UU tersebut juga telah diatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, membatasi perilaku merokok bukanlah mengekang pilihan pribadi sesorang untuk merokok. Namun dalam mewujudkan pemenuhan udara dan lingkungan yang bersih dan sehat yang merupakan hak setiap orang.

Bahkan negara-negara di dunia yang sangat menjunjung tinggi HAM, justru telah menyepakati WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang ditandatangani oleh 168 negara pada Mei 2003 dan efektif dilaksankan sejak 27 Februari tahun 2005. Dalam dokumen ini disepakati bagaimana perdagangan tembakau dan rokok serta terakit dengan pengaturan merokok. Artinya, negara-negara di dunia menyadari bahwa hak-hak bersama lebih diutamakan. Justru saat ini, Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi kesepakatan FCTC tersebut.

Hak-hak bersama akan udara bersih dan sehat perlu dihargai karena perokok pasif juga berdampak buruk bagi kesehatannya. Perokok pasif langsung (second hand smoking) yang menghirup asap rokok terbukti dapat mendapatkan zat berbahaya yang sama dengan perokok aktif. Bahkan perokok pasif tidak langsung (third hand smoking) yang medapatkan hasil pembakaran rokok dari benda-benda yang menempelnya asap dan sisa pembakaran rokok, seperti di karpet, sofa, dinding dan benda-benda lain, juga telah terbukti memberikan efek yang lebih berbahaya.

Pengaturan merokok di Sumatera Barat

Pengaturan merokok sebagai perlindungan kesehatan bersama telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayahnya. Secara spesisifik, kemudian diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang "Pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan" (sebagai perubahan dari PP sebelumnya, no.81/1999, PP 38/2000, dan 19/2003 tentang Pengamanan rokok bagi kesehatan).

Peraturan Pemerintah ini mengatur aspek penjualan rokok, iklan, serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Implementasinya telah dituangkan pula dalam Perda Provinsi Sumbar No.8 tahun 2012 yang telah menetapkan kewajiban KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, taman bermain, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya.

Peraturan yang sama juga dikuatkan dengan beberapa peraturan terakit terkait di kabupaten/ kota. Bebarapa daerah menetapkan melakui peraturan daerah yang sangat kuat, seperti Kota Padang menetapkan Perda nomor 24 tahun 2012 tentang KTR dan aturan penerapannya dengan Perwako No.25 tahun 2016. Kota Padang Panjang mempunyai Perda nomor nomor 8 tahun 2009 dan perubahannya dengan No.4 tahun 2014, Kota Bukitinggi dengan Perda No.1 tahun 2012 dan perubahannya No.11 tahun 2014, dan Kabupaten Sijunjung dengan Perda No.4 tahun 2017.

Beberapa daerah menetapkan regulasi dengan Perwako/ Pebub, seperti Kota Solok, dengan Perwako No.5 tahun 2013 dan Solok Selatan dengan Perbub No.19 tahun 2015. Semua regulasi tersebut mempunyai prinsip yang sama untuk menciptakan kawasan yang sehat dan bersih dari asap rokok pada fasilitas umum, sebagaimana yang diamanahkan undang-undang.

Akan tetapi, secara kasat mata kita dapat saksikan di semua daerah, masih banyak ditemukan orang merokok pada tempat-tempat umum tersebut. Oleh karena itu untuk menciptakan udara bersih dan sehat, semua regulasi ini tidak hanya sekedar tertulis tetapi perlu dilaksanakan secara utuh, dengan penerapan sanksi tegas tanpa basa-basi.


Penulis adalah Dosen Kedokteran Komunitas dan Kedokteran Pencegahan, FK-Unand, Email: hardisman@fk.unand.ac.id

Editor/Sumber: Reza s.
Tag:

SILAHKAN BERBAGI


REKOMENDASI


BE SMART, READ MORE

Beredar Isu Bupati Solsel Dilaporkan ke KPK oleh Wabup, Wabub Siap Bersumpah Jika Ada

Beredar Isu Bupati Solsel Dilaporkan ke KPK oleh Wabup, Wabub Siap Bersumpah Jika Ada

SOLOK SELATAN - Wakil Bupati Solok Selatan (Solsel) Abdul Rahman siap melakukan sumpah Mubahalah dengan Bupati Solsel...

Terkait Ranperda Jasa Umum, Pansus DPRD Pasaman Kunjungi Kabupaten Garut

Terkait Ranperda Jasa Umum, Pansus DPRD Pasaman Kunjungi Kabupaten Garut

PASAMAN - Pansus DPRD Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 16 anggota dan 4 orang pendamping melakukan Kunjungan Kerja...

Pemko Bukittinggi Lepas Keberangkatan 271 Jamaah Calon Haji, Wawako Pesankan Ini

Pemko Bukittinggi Lepas Keberangkatan 271 Jamaah Calon Haji, Wawako Pesankan Ini

BUKITTINGGI - Sebanyak 271 orang Jamaah Calon Haji (CJH) Kota Bukittinggi yang menunaikan ibadah haji tahun 1440...

268 CPNS Golongan II di Mentawai Ikuti Pelatihan Dasar

268 CPNS Golongan II di Mentawai Ikuti Pelatihan Dasar

MENTAWAI - Sebanyak 268 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang l dan ll golongan ll di Kabupaten Kepulauan...

Gempa M 5,2 Guncang Biak Numfor Papua, BMKG Sebut Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,2 Guncang Biak Numfor Papua, BMKG Sebut Tidak Berpotensi Tsunami

...


KOMENTAR ANDA



kaos minang unik dan lucu
minangkabaunews social media